Home
Reading
Searching
Subscribe
Sponsors
Statistics
Posting
Contact
Spam
Lists
Links
About
Hosting
Filtering
Features Download
Marketing
Archives
FAQ
Blog
 
Gmane
From: Mira Wijaya Kusuma <la_luta-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w <at> public.gmane.org>
Subject: [Dokumen Tercecer]: Renungan Tentang G30s/PKI dan Orde Baru
Newsgroups: gmane.culture.media.mediacare
Date: Wednesday 21st July 2010 22:49:17 UTC (over 6 years ago)
Bibliography on the Events of 1965-66 in Indonesia, Please click: 
http://www.sejarahsosial.org/2009/09/11/bibliography-on-the-events-of-1965-66-in-indonesia/

****

Sumber: http://pemudaindonesiabaru.blogspot.com/2009/09/renungan-tentang-g30spki-dan-orde-baru.html

Kamis, 10 September 2009

        
      




Renungan
 Tentang G30s/PKI dan Orde Baru



Renungan Tentang G30s/PKI dan Orde Baru -
 Rejim militer Orde Baru 
yang dikepalai Suharto selama 32 tahun telah memerintah dengan 
mentrapkan berbagai macam "peraturan perundang-undangan gila ", yang 
ditujukan bagi para eks-tapol atau orang-orang yang pernah ditahan, yang
 menurut Kopkamtib berjumlah 1.900 000 orang. Peraturan 
perundang-undangan yang paling sedikitnya ada 30 macam ini, memang 
terutama sekali berlaku bagi seluruh anggota PKI dan ormas-ormas yang
bernaung di bawah PKI. Namun, dalam prakteknya 
banyak sekali orang yang tidak ada sangkut-pautnya dengan PKI pun 
ikut-ikut menderita kesulitan dengan adanya berbagai peraturan yang 
aneh-aneh itu.

Seperti kita ingat atau kita ketahui ada 
peraturan " Surat bebas G30S "bagi orang yang melamar pekerjaan.  
Bahkan, ada yang untuk sekolah pun diharuskan punya surat ini. Ada pula 
peraturan yang gila juga, yaitu apa yang dinamakan "bersih lingkungan " 
 Artinya, kalau ada orang yang salah satu saja di antara 
sanak-saudaranya yang diduga atau dituduh dekat dengan PKI atau 
organisasi-organisa si kiri maka ia akan mendapat berbagai kesulitan.

Istilah
 « tidak terlibat baik langsung maupun tak langsung dalam gerakan kontra
 revolusi G30S/PKI » merupakan momok yang mengancam banyak orang selama 
puluhan tahun. Bahkan, yang lebih gila lagi, adalah bahwa ancaman ini 
berlaku juga bagi anak-cucu mereka, walaupun mereka jelas-jelas sekali 
tidak tahu menahu sama sekali dengan G30S.

Dengan membaca kembali
 bahan dari LPR KROB (Lembaga Perjuangan Rehabilitasi  Korban Rejim Orde
 Baru) di bawah ini kita melihat bahwa rejim militer Suharto sudah 
melakukan kejahatan besar sekali, dengan membikin peraturan atau 
perundang-undangan yang diskriminatif dan menyusahkan banyak orang, dan 
selama puluhan tahun pula ! Dalam hal ini peran Golkar adalah sama saja 
busuknya atau jahatnya dengan golongan militer. Dosa-dosa besar Golkar 
tidak bisa dipisahkan dengan dosa para pimpinan militer pendukung 
Suharto. Golkar dan kontra-revolusi yang dibenggoli oleh Suharto adalah 
satu dan senyawa.

 Silakan para pembaca menyimak kembali dan 
merenungkan dalam-dalam berbagai hal yang diutarakan oleh dokumen LPR 
KROB bulan September 2006, yang berikut di bawah ini.

     
Tragedi 65/66


Tragedi 65/66 terjadi 41 tahun yang lalu. 
Rangkaian peristiwa yang saling berkaitan antara yang satu dengan 
lainnya. Dilaksanakan tahap demi tahap untuk memuluskan tercapainya 
tahapan terakhir. Terkenal dengan kudeta merangkak.G30S 1965. Dalam 
peristiwa ini mengakibatkan korban dibunuh, 6 orang jenderal dan 1 orang
 perwira.

   Tragedi 65/66, Pembantaian Massal

Tanggal 17 
Oktober 1965 pasukan elite RPKAD dipimpin Kolonel Sarwo Edhi Wibowo 
menuju Jawa Tengah. Tanggal 22 Oktober 1965 terjadi pembantaian massal 
selama dua minggu di Jawa Tengah; diteruskan di Jawa Timur selama satu 
bulan dan kemudian beralih di Bali. Di Sumatera Utara pembantaian 
dilaksanakan 1 Oktober 1965. Pembantaian yang sama terjadi di daerah 
lain di Indonesia.

      Penyalahgunaan SP (Surat Perintah) 11 
Maret 1966

Penerima SP, Soeharto menyalahgunakan SP 11 Maret 1966
 oleh pemberinya, Soekarno. SP 11 Maret 1966 adalah pendelegasian 
kekuasaan (delegation of authority) tetapi ditafsirkan oleh penerimanya,
 Soeharto, sebagai pemindahan kekuasaan (transfer of authority). 
Beranjak dari pengertian yang salah ini, digunakan oleh Soeharto untuk 
menangkap menteri, pembantu setia Bung Karno, dengan alasan diamankan. 
Tidak hanya para menteri, tetapi pengikut Bung Karno dari partai-partai 
nasional dan Islam, 125 ormas buruh, tani, wanita, pemuda, 
pelajar/mahasiswa, seniman/sastrawan, guru, pamong desa, etnis Tionghoa,
 semuanya dilibas.

   Kudeta terhadap Presiden RI yang sah, 
Soekarno Tahapan akhir rangkaian peristiwa ini adalah tujuan sebenarnya 
yang dituju. Kudeta Presiden RI yang sah, Soekarno. Melalui MPRS yang 
sudah dibongkar-pasang agar dianggap konstitusional, Soeharto diangkat 
menjadi Presiden RI pada tahun 1967.Kudeta merangkak ini didukung 
sepenuhnya oleh CIA (AS).

Sukses di Jakarta ada kemiripan dengan 
kejadian di Cile 1970. Ketika itu CIA melaksanakan misi amat rahasia, 
melakukan pembunuhan terhadap Jenderal Schneider, Kepala Staf AD Cile 
yang telah menolak melakukan kudeta untuk menghalangi pemilihan Salvador
 Allende sebagai presiden. Selanjutnya, CIA mendukung komplotan AD Cile 
melakukan kudeta berdarah terhadap Presiden Allende yang telah terpilih 
secara demokratis. Jenderal Pinochet naik tahta. Bandingkan nasib 
Jenderal Schneider dan Jederal A Yani, Allende dengan Bung Karno. Salah 
satu operasi penyesatan

CIA untuk meningkatkan suhu politik di 
Cile dengan menyebarkan kartu-kartu kepada tokoh serikat buruh kiri 
maupun para perwira militer kanan dengan tulisan Djakarta ce acerca 
(Jakarta sedang mendekat).

    Tap MPRS 25/1966 tentang 
Pembubaran dan Pelarangan PKI merupakan instrumen politik bagi Soeharto 
dan pendukungnya untuk "membersihkan " mereka yang loyal terhadap 
Soekarno di kabinet Dwikora, MPRS, DPRGR. Kemudian melalui UU No 10/1966
 tentang Kedudukan MPRS dan DPRGR, Soeharto mengangkat orang-orang 
kepercayaannya untuk menduduki jabatan anggota MPRS, DPRGR dan kabinet 
tandingan yang disebut kabinet Ampera terutama dari golongan militer.

Dalam
 UU No 10/1966 untuk pertama kali muncul istilah tidak terlibat baik 
langsung maupun tak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI dan 
atau organisasi terlarang/terbubar lainnya, terutama menyangkut 
persyaratan untuk menduduki jabatan politik atau publik.

Peristiwa
 1965 merupakan tahun pembatas zaman. Zaman berubah antara sebelum 1965 
dan sesudahnya. Perubahan itu terjadi dalam bidang ekonomi, politik dan 
sosial budaya secara serentak. Ajaran Bung Karno untuk menentukan rah 
revolusi Indonesia dihancurbinasakan.
 
        Sesudah tahun 
1965, politik luar negeri berubah total. Dari nonblok menjadi pro barat,
 menjadi pengikut AS. Ekonomi Indonesia yang dulunya berdikari berubah 
menjadi ekonomi yang tergantung pada modal asing. Dalam bidang 
kebudayaan, sebelum 1965, bebas berpolemik; sesudah 1965 budaya 
seolah-olah satu, menjadi monolitik. Tidak ada lagi perbedaan, semua 
seragam.

 
  Tindakan Keji

          Tragedi 65/66, 
kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan warga negara tak 
bersalah menurut keterangan almarhum Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Komandan
 Resimen RPKAD kepada Permadi SH berjumlah 3 juta orang. Kuburan massal 
berserakan di berbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sumatera
 Utara dan tempat-tempat lain. Belum lagi mayat-mayat yang dimasukkan 
luweng dan dibuang di sungai-sungai.
 
    Penahanan/pengasingan/dihukum berjumlah 1.900.000 orang menurut
keterangan resmi Kopkamtib.
 Penjara di seluruh Indonesia dijadikan tempat tahanan. Bila penjara 
sudah penuh, gedung lainnya dipergunakan seperti Gudang Padi di 
Bojonegoro (Jawa Timur).
 
       Pulau Nusakambangan, Pulau Buru,
 Plantungan, Pulau Kemarau (Sumatera Selatan) dijadikan tempat 
pengasingan/ konsentrasi kam. Dengan mengerjapaksakan tapol didirikan 
tempat-tempat isolasi di beberapa daerah seperti Argosari (Kalimantan 
Timur), Loe Mojong (Sulawesi Selatan), Nanga-Nanga, Kendari (Sulawesi 
Tenggara), Wadas Lintang, Brebes Jawa Tengah.

       
Penangkapan dan penahanan seringkali disertai dengan perampasan harta 
benda seperti rumah, tanah, uang, perhiasan, surat-surat berharga. 
Selama masa penahanan tapol mengalami interogasi yang disertai 
penyiksaan, dipukuli dengan tangan kosong, atau dengan alat, digunduli, 
disetrum dan dipaksa menyaksikan penyiksaan tahanan lainnya.


       Bagi tapol perempuan mengalami pelecehan seksual bahkan ada yang 
diperkosa berkali-kali. Ibu-ibu tapol yang mengandung terpaksa 
melahirkan dalam tahanan/penjara. Isteri tapol laki-laki dijadikan 
sasaran rayuan gombal aparat negara. Sebagian dari mereka yang ditahan 
dalam usia sangat muda sehingga kehilangan kesempatan untuk menikmati 
masa muda, terpaksa putus sekolah dan bereproduksi.

        
Setidaknya ada dua cara yang digunakan dalam proses "pembersihan " 
terhadap mereka yang dituduh sebagai orang komunis.

        
Pertama: cara nonformal, yaitu operasi "pembersihan: tanpa proseduryang 
oleh pihak militer dengan memobilisasi organisasi-organisa si 
paramiliteryang bernaung di berbagai organisasi. Kelompok ini diberi 
kewenangan untuk bertindak menjadi hukum dan hakim sekaligus.


        Kedua: secara formal penangkapan dan pemeriksaan terhadap 
orang-orang yang dituduh komunis dilakukan oleh sebuah sistem atau 
lembaga di bawah Kopkamtib atau Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda). Di 
tingkat pusat, disebut Tim Pemeriksa Pusat (Teperpu); di daerah disebut 
Tim Pemeriksa Daerah (Teperda). Tim diberi otoritas untuk melakukan 
proses screening terhadap semua orang yang dituduh sebagai komunis, 
kemudian membuat klasifikasi dan penggolongan. Setelah melalui screening
 para tahanan dikirimkan ke kam-kam tahanan. Tidak ada jaminan kepastian
 hukum terhadap jutaan tahanan yang dituduh komunis.

          
Dengan demikian "pembersihan"  terhadap mereka yang dituduh komunis 
dijalankan sangat sistematis dengan menggunakan hirarki kekuasaan, 
melalui penerbitan peraturan maupun tindakan aparat; dan terjadi secara 
meluas di seluruh wilayah RI. Kopkamtib tak lain seperti mesin penggilas
 yang digunakan untuk melumatkan siapapun di persada tanah air Indonesia
 tercinta yang hendak melawan kekuasaan Soeharto, kekuasaan Orde Baru.


 
  Perlakuan Yang Diskriminatif

 
        Sampai tahun 
1979, datang tekanan dari dunia internasional, terutama dari Amnesti 
Internasional dan negara-negara donor. Mereka mendesak Indonesia untuk 
mengeluarkan para tahanan politik dari kam-kam tahanan sebagai prasyarat
 untuk cairnya bantuan internasional bagi pemerintah Indonesia.

 
         Tahun 1979, tapol secara formal dibebaskan. Dalam Surat 
Pembebasan / Pelepasan dinyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam 
peristiwa G30S/PKI. Dalam kenyataannya, pembebasan bukan berarti 
kebebasan tanpa syarat bagi mantan tapol, mereka masih dikenakan « " 
wajib lapor"  kepada pejabat dan lembagakemiliteran yang ada di sekitar 
tempat tinggalnya.

          Tindakan demikian dianggap belum 
cukup. Mantan tapol diberlakukan berdasarkan peraturan yang 
diskriminatif. Tidak kurang dari 30 peraturan perundang-undangan yang 
diskriminatif diterbitkan, antara lain:
 
   Surat Edaran BAKN
 No 02/SE/1975 tentang tidak diperlukan Surat Keterangan Tidak Terlibat 
dalam G30S/PKI bagi pelamar calon pegawai negeri sipil yang pada tanggal
 1 Oktober 1965 calon ybs masih belum mencapai 12 tahun penuh. 

 
  Keppres No 28/1975 tentang Perlakuan terhadap mereka yang terlibat PKI
 Golongan C. Golongan C dibagi menjadi Golongan C1, C2, dan C3. Terhadap
 pegawai tindakan administratif sbb: Golongan C1 diberhentikan tidak 
dengan hormat sebagai pegawai negeri; Golongan C2 dan C3 dikenakan 
tindakan administratif lainnya dengan memperhatikan berat ringannya 
keterlibatan mereka. 

    SK No 32/ABRI/1977 tentang Pemecatan 
sebagai Pegawai TNI karena dituduh

terlibat PKI.  Inmendagri No 
32/1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas 
Narapidana G30S/PKI. Larangan menjadi pegawai negeri sipil, anggotan 
TNI/Polri, guru, pendeta dan lain sebagainya bagi mereka yang tidak 
bersih ingkungan. Pada KTP mantan tapol dicantumkan kode ET. 


   Keppres No 16/1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri RI. 
Penelitian khusus bukan hanya ditujukan kepada korban langsung tetapi 
berlaku uga bagi anak dan/atau cucu korban yang dituduh terlibat 
G30S/PKI. 

   Kepmendagri No 24/1991 tentang Jangka Waktu 
berlakunya KTP bagi penduduk berusia 60 tahun ke atas. KTP seumur hidup 
tidak diberlakukan bagi warga negara Indonesia yang terlibat langsung 
atau pun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (OT).


   Permendagri No 1.A/1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 
dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan. KTP yang berlaku 
seumur hidup hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap dan 
tidak terlibat langsung atau pun tidak langsung degnan Organisasi 
Terlarang (OT).

    Inmendagri No 10/1997 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30S/PKI. Inmendagri ini 
sebagai pengganti Inmendagri No 32/1981. Ketentuan dan larangan masih 
tetap sama seperti Inmendagri No 32/1981. Perubahannya adalah kode ET 
tidak dicantumkan lagi pada KTP mantan tapol, tetapi pada KK (Kartu 
Keluarga) tetap dicantumkan kode ET. 

    UU No 12/2003 tentang 
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi/Kabupaten/ Kota. 
Syarat anggota DPR, DPD, DPD Provinsi / Kabupaten/Kota bukan bekas 
anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya atau bukan
 orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.

  Kekerasan
 struktural berupa peraturan yang diskriminatif tidak hanya tertuju 
kepada mantan tapol korban Tragedi 65/66 tetapi juga terhadap anak dan 
cucu mereka. Perlakuan demikian telah memporakporandakan harapan dan 
masa depan jutaan warga negara Indonesia termasuk ribuan warga negara 
Indonesia di luar negeri yang dicabut paspor mereka secara paksa oleh 
KBRI setempat. Dampak peristiwa ini dirasakan oleh korban Tragedi 65/66 
baik berupa stigmatisasi sebagai orang yang tidak "bersih lingkungan " 
atau pun diskriminasi dalam hak politik, sosial dan ekonomi.

    
   Secara umum proses diskriminasi terhadap korban Tragedi 65/66 dimulai
 etika secara sepihak keputusan politik dikeluarkan oleh Jenderal 
Soeharto yang ditunjuk sebagai Panglima Kopkamtib oleh Presiden 
Soekarno. Keputusan politik dikeluarkan Jenderal Soeharto tanggal 12 
Maret 1966 untuk membubarkan dan melarang PKI dan semua organisasi yang 
dicurigai berasas/berlindung/ bernaung di awahnya dari pusat sampai di 
seluruh wilayah Indonesia.

       Pemerintahan Daerah melalui 
Peraturan Daerah (Perda) membatasi hak politik mantan tapol dan 
keluarganya terutama untuk partisipasi politik di tingkat lokal. Jabatan
 Kepala Desa hingga anggota legislatif tingkat daerah mengharuskan 
calonnya "bebas G30S/PKI"

  Setelah rezim Soeharto tidak lagi 
berkuasa beberapa peraturan dan kebijakan yang mendiskriminasikan mantan
 tapol dan keluarganya dicabut. Badan Koordinasi Keamanan dan Stabilitas
 Nasional (Bakorstanas) lembaga pengganti Kopkamtib pada pemerintahan 
Presiden Abdurrahman Wahid telah dibubarkan melalui Keppres No 38/2000. 
Dinas Sosial Politik (Dissospol) lembaga sipil yang diberi otoritas 
melakukan proses "penelitian khusus"(litsus) terhadap masyarakat sipil 
telah dihapuskan. Tetapi pergantian rezim ternyata bukan jaminan bahwa 
praktik diskriminasi tidak lagi diberlakukan.

    Perjuangan 
menuntut Rehabilitasi, Kompensasi, Restitusi, dan Penghapusan

Diskriminasi
 Warga negara Indonesia korban Tragedi 65/66 tidak pernah dihukum 
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap. Setelah dibebaskan diperlakukan secara diskriminatif.


        Rehabilitasi menjadi tuntutan utama bagi mantan tapol Tragedi 
65/66 setelah beberapa tahun dibebaskan tanpa kebebasan. Setelah 
terbentuknya lembaga yang menghimpun dan menyatukan korban Tragedi 65/66
 perjuangan menuntut rehabilitasi, kompensasi, restitusi dan menghapus 
diskriminasi berjalan lebih terorganisasi.

        Berbagai jalan
 dan cara telah ditempuh; 6 (enam) kali mengajukan

permohonan 
kepada Presiden RI, menemui Ketua MA RI, mengajukan gugatan class action
 kepada Pengadilan Negeri, mengajukan pengujian (judicial review) 
terhadap Pasal-Pasal UU yang bertentangan dengan UUD Negara RI 1945, 
membeberkan Tragedi 65/66 dalam sidang Komisi Tinggi HAM PBB, mengirim 
surat kepada Sekjen PBB.
 
  Hasil yang Bisa Dicapai

      
  Perjuangan untuk menuntut rehabilitasi umum, kompensasi, restitusi 
serta penghapusan diskriminasi cukup lama dan tak kenal lelah telah 
dilakukan; baik melalui lembaga korban sendiri maupun dengan menggalang 
kerja sama dengan LSM dan semua pihak yang sama-sama memperjuangkan 
terwujudnya demokrasi, kebenaran, keadilan dan HAM. Dan jerih payah yang
 sudah dilakukan hasil yang bisa dicapai tidak bisa dikatakan tidak ada 
sama sekali. Tetapi memang masih belum memenuhi harapan.

  
Persyaratan Rehabilitasi Umum

        Dan hasil pertemuan antara 
delegasi mantan tapol Tragedi 65/66 yang dipimpin Sumaun Utomo, Ketua 
Umum DPP LPR-KROB dengan Ketua MA RI (14/3/2003) maka Ketua MA RI 
mengirim surat kepada Presiden RI tentang permohonan rehabilitasi Korban
 Tragedi 65/66. Kemudian disusul surat Wakil Ketua DPR RI dan Ketua 
Komnas HAM kepada Presiden RI tentang masalah yang sama. Dengan demikian
 rehabilitasi umum dengan adanya pertimbangan tersebut dilihat dari 
segi:

     Hukum

  Surat Ketua MA RI No KMA/403/VI/2003, 
12/6/03, Perihal permohonan

rehabilitasi.

  
   
Politik

  Surat Wakil Ketua DPR RI No KS.02/37.47/ DPR RI/2003 
Sifat: Penting, Derajat:

Segera, 25/7/2003, Perihal Tindak Lanjut
 surat MA RI.

  

   Kemanusiaan   

      Surat 
Komnas HAM No 147/TUA/VII/ 2003, 25/8/2003, Perihal Rehabilitasi

terhadap
 para korban G30S/PKI 1965. 

      Surat Komnas HAM No 
33/TUA/II/2005, 8/2/2005, Perihal Pemulihan mantan

tahanan 
politik yang dikaitkan dengan Peristiwa G30S/PKI



  Maka 
tak ada alasan bagi Presiden RI untuk tidak menggunakan hak

prerogatifnya
 menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 mengeluarkan Keppres

Rehabilitasi
 Umum terhadap korban Tragedi 65/66.

 

  Penghapusan 
Diskriminasi



  Putusan MK RI, 24/2/2004

          
Permohonan pengujian (judicial review) Pasal 60 huruf (g) UU No 12/2003 
 yang diajukan oleh DPP LPR-KROB kepada MK RI (17/11/2003) yang 
sebelumnya masalah yang sama diajukan oleh Deliar Noor dkk, 
menghasilkan: Putusan Perkara No 011-017/PUU- I/2003, 24/2/2004 yang 
menyatakan bahwa Pasal 60 huruf (g) UU No 12/2003 bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

      
  Dengan putusan ini hak politik korban Tragedi 65/66 telah dipulihkan 
dan hak kewarganegaraan korban Tragedi 65/66 telah dikembalikan, yang 
selama 39 tahun telah dirampas secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum.


    Sebagai warga negara korban Tragedi 65/66 tidak hanya sebagai 
pemilih aktif tetapi sekaligus pemilih pasif. Akses untuk dicalonkan 
sebagai anggota badan legislatif baik di pusat maupun di daerah terbuka.
 Putusan ini dinilai bersejarah, karena sebelum putusan diterbitkan 
sebagai warga negara korban Tragedi 65/66 diperlakukan secara 
diskriminatif dan dikucilkan. Dampak dari putusan MK RI ini beberapa 
peraturan yang diskriminasi dicabut, peraturan baruditerbitkan.

 
 Permendagri No 28/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran 
Penduduk

dan Pencatatan Sipil di Daerah

Pasal 16 ayat (5),
 KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur 
hidup. 

Pasal 74, dengan berlakunya Peraturan ini Peraturan 
Kepala Daerah mengenai penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil agar disesuaikan. 
Pasal 77 ayat (3), Permendagri No
 1.A/1995 dinyatakan tidak berlaku.

Sebelum berlakunya Kep 
Mendagri No 24/1991 dan Permendagri No 1.A/1995.  Mengenai Kepmendagri 
No 24/1991 sesuai dengan surat jawaban Mendagri kepada DPP LPR-KROB 
dinyatakan sudah diganti dengan Permendagri No 28/2005 (surat Mendagri 
No 474.4/874/MD, 27/3/2006). 

Sejak terbitnya Permendagri No 
28/2005 maka status kewarganegaraan korban Tragedi 65/66 setara dengan 
warga negara Indonesia lainnya. UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia Asas yang digunakan UU No 12/2006 menganut asas 
persamaan dalam hukum dan asas nondiskriminatif yang berhubungan dengan 
suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan jender. 

   Dengan 
diterbitkannya UU No 12/2006, UU No 62/1985 tentang Kewarganegaraan 
tidak berlaku dan tidak ada lagi warga negara keturunan karena semua 
adalah WNI. 

 Penjelasan Pasal 2, bahwa yang dimaksud ?Bangsa 
Indonesia Asli? adalah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak 
kelahirannya dan tidak pernah menerima ewarganegaraan lain atas kehendak
 sendiri.   UU No 12/2006 tidak mensyaratkan SBKRI (Surat Bukti 
Kewarganegaraan Republik Indonesia) dan sejenisnya, cukup akta lahir. 


   Dengan demikian warganegara korban Tragedi 65/66 dari etnis apapun 
termasuk etnis Tionghoa tidak didiskriminasikan.   Pasal 42, warganegara
 Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 
(lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan RI 
sebelum UU ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya 
dengan mendaftarkan diri di Perwakilan RI dalam waktu paling lambat 3 
(tiga) tahun sejak UU ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan 
kewarganegaraan ganda.

         Sejak Putusan MK RI bahwa Pasal 
60 huruf (g) UU No 12/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat (24/2/2004) maka terbit Permendagri No
 28/2005 (5/7/2005) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 dan Pencatatan Sipil di Daerah dan UU No 12/2006 (1/8/2006) tentang 
Kewarganegaraan RI.

      Tetapi masih ada peraturan yang 
diskriminatif belum dihapus seperti Keppres No 28/1975, Surat Edaran No 
02/SE/1975, Inmendagri No 10/1997. Utamanya yang bersangkutan dengan 
masalah pelanggaran HAM berat yang terjadi 41 tahun yang lalu, Tragedi 
65/66 belum ada upaya untuk dituntaskan. Penghapusan  diskriminasi hanya
 sebagian dari keseluruhan penyelesaian masalah korban

Tragedi 
65/66, belum merupakan pemecahan secara esensiil.

         
Penyelesaian masalah korban Tragedi 65/66 ialah:

      
Negara harus mengakui bahwa Tragedi 65/66 adalah pelanggaran HAM berat 
oleh negara. Negara harus minta maaf pada korban dan rakyat Indonesia.  
Penanggung jawab pertama dan utama harus diadili. 

      Negara 
harus memenuhi hak korban seperti yang tertera dalam Konvenan PBB,yaitu 
rehabilitasi, kompensasi, restitusi yang merupakan hak melekat pada  
korban tanpa mempermasalahkan pelakunya teridentifikasi atau tidak.  
Negara harus menjamin bahwa peristiwa serupa seperti itu tidak akan 
terjadi lagi.

        Peraturan perundang-udangan sebagai 
landasan untuk menyelesaikan  masalah korban Tragedi 65/66 sudah 
tersedia. Yang pasti, peraturan itu bukan sekedar hiasan pada lembar 
tumpukan kertas. Pemerintah harus berlapang dada,  menunjukkan kemauan 
baik dan niat yang sungguh-sungguh.

        41 tahun telah 
berlalu, nasib korban Tragedi 65/66 masih tak menentu.  Teringat selalu 
kata-kata mutiara Bung Karno (17 Agustus 1960), " Hak tak dapat  
diperoleh dengan mengemis, hak hanya dapat diperoleh dengan perjuangan "
***
Sumber: http://sejarahsosial.org/ltp/2005/07/25/perempuan-korban-menggugat-senyap-sebuah-catatan-pandangan-mata/
Perempuan Korban Menggugat Senyap: Sebuah 
Catatan Pandangan Mata

					
						Posted on 07/25/2005
 by issi					

					
						Pada 24 Juli 2005 Lingkar Tutur Perempuan mendapat 
kehormatan menjadi saksi sejarah reuni para perempuan korban Tragedi 
1965 di Yogyakarta. Acara yang diberi nama “Temu Rindu Menggugat
Senyap”
 ini berlangsung selama kurang lebih 5 jam tanpa ada gangguan yang 
berarti dan membuka ruang pengungkapan kebenaran tentang salah satu 
tragedi kekerasan paling berdarah di negeri ini. Di bawah ini adalah 
catatan pengamatan kami selama acara berlangsung. Selamat membaca!


Membuka Ruang Jumpa dan 
Mengungkap Rasa
Sekitar pukul 10.00 pagi, hari Minggu, 24 Juli 2005, 
satu persatu hadirin memasuki pelataran SMKI (Sekolah Menengah Karawitan
 Indonesia), Bugisan, Yogyakarta. Sebagian besar dari mereka adalah 
perempuan lanjut usia yang berjalan perlahan dari pelataran parkir yang 
cukup luas menuju meja penerima tamu. Mereka kemudian disambut oleh 
sejumlah perempuan muda, petugas among tamu, dan dibimbing 
memasuki pendopo berukuran sekitar 20×20 meter. Di pendopo sudah 
tergelar tikar-tikar untuk duduk lesehan dan tersedia pula belasan kursi
 untuk para perempuan yang tidak bisa lagi duduk lesehan.

Para perempuan lanjut usia itu adalah korban tragedi 1965 yang 
berasal dari berbagai kota di Jawa, antara lain Yogyakarta, Solo, 
Semarang, Purwokerto, Cilacap, Kebumen, Klaten, Boyolali, Blitar, 
Surabaya, dan Jakarta. Mereka datang dengan bus-bus sewaan, 
kendaraan-kendaraan pribadi, dan kereta api, ada yang dalam kelompok 
kecil, ada pula yang diantar bapak-bapak korban dari daerah 
masing-masing. Para ibu ini, yang tertua diantara mereka berusia 96 
tahun, hadir tanpa embel-embel organisasi, baik organisasi di masa lalu 
maupun di masa sekarang. Mereka hanya punya satu tujuan: berjumpa 
teman-teman yang telah bertahun-tahun terpisah.
Begitu para ibu ini berjumpa dengan kawan-kawan lama, 
untuk beberapa saat yang tampak dan terdengar hanyalah mereka yang 
berpelukan erat, hamburan pertanyaan bercampur tangis, ujaran lega 
bersahut-sahutan dalam bahasa Jawa pun Indonesia, dan sentuhan hangat di
 wajah dan bagian tubuh masing-masing untuk memastikan bahwa kawan yang 
dihadapi memang hadir dalam kenyataan.

Di tengah keriuhan ungkapan rasa rindu, puluhan perempuan muda 
seperti terhenyak. Mereka yang bertugas sebagai among tamu 
tidak tahu persis harus berbuat apa selain menyaksikan perjumpaan 
bersejarah ini dengan rasa haru. Sehari sebelumnya kawan-kawan muda yang
 berasal dari jaringan Syarikat Indonesia dan fakultas psikologi 
beberapa universitas di Yogya mengikuti lokakarya Trauma Healing yang 
diselenggarakan oleh Pusat Studi Sejarah dan Etika Politik (Pusdep) di 
Universitas Sanata Darma. Beberapa dari mereka sudah pernah bertemu 
dengan korban tragedi 1965 dalam kegiatan-kegiatan sosial Syarikat yang 
bertujuan mewujudkan rekonsiliasi antara para korban dan pelaku, 
khususnya dari kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU). Tapi ada juga yang 
baru pertama kali bertemu muka dengan para korban. Tak terbayangkan 
sebelumnya bahwa suasana pertemuan akan menjadi sedemikian cair dan 
mengharukan!
Menjelang pukul 11.00, lebih dari 300 perempuan lanjut usia sudah 
memenuhi pendopo, sedangkan di sisi-sisi pendopo berkumpul bapak-bapak 
dan hadirin lain yang diundang panitia. Para eks-tapol LP Plantungan 
segera saja berkumpul di sudut kanan belakang pendapa saling 
berpeluk-cium, menitikkan air mata, sambil mensyukuri,“Oalah…kowe ki 
isih urip to. Tak daraki wis mati!” (Oalah kamu ini masih hidup to. Aku 
kira sudah mati!). Lalu, mereka saling bertukar kabar singkat tentang 
kehidupan masing-masing selepas pengasingan. Sejak pembebasan massal 
1978/79, ini adalah kali pertama mereka bisa berkumpul kembali. Seorang 
perempuan eks-Plantungan memberi tahu rekan-rekannya, ia sekarang sudah 
punya tiga anak. Rekan-rekannya terharu. Mereka tak menyangka si ibu 
masih bisa melahirkan anak setelah mengalami penyerangan seksual selama 
masa interogasi. Sementara itu, istri-istri dan anak-anak eks-tapol yang
 tak punya teman khusus yang ingin mereka jumpai mendapat pengalaman 
baru berjumpa langsung dengan perempuan-perempuan yang selama ini hanya 
mereka dengar namanya lewat cerita. “Senang berjumpa banyak teman 
senasib,” kata seorang ibu.
Acara resmi dibuka dengan sepatah kata dari 2 pembawa acara, Bondan 
Nusantara, seniman ketoprak dari Bantul yang juga anak korban, dan Ruth 
Indiah Rahayu (Yuyud), salah satu aktifis Lingkar Tutur Perempuan dari 
Jakarta. Mereka menjelaskan maksud diadakannya acara ini dan 
mempersilakan panitia memberikan sambutan. Berturut-turut ketua panitia 
acara, Ibu Sumarmiyati, eks-tapol dari Yogyakarta, dan Imam Aziz, ketua 
Syarikat Indonesia, menyampaikan ucapan selamat datang singkat. Setelah 
acara formal dibuka, ibu-ibu lansia secara bergantian membacakan puisi 
dan menyanyi dengan iringan permainan organ tunggal bersama dengan 
seorang penyanyi perempuan muda. Lagu-lagu yang didendangkan, keroncong 
dan pop, kebanyakan berasal dari periode 60an. Ada pula seorang simbah 
mempersembahkan tembang Jawa dengan suara yang masih merdu. Kami duga 
dulu pastilah suaranya jauh lebih bagus. Mungkin ini untuk pertama 
kalinya sejak puluhan tahun ia nembang lagi di depan umum. 
Beberapa anak korban juga mendapat kesempatan membacakan puisi. Pada 
saat makan siang kelompok ketoprak Mas Bondan menampilkan sebuah fragmen
 tentang tragedi 1965. Sayang sound system kurang memadai untuk gedung 
seluas pendopo itu sehingga ucapan-ucapan para pemain kurang terdengar. 
Ditambah lagi dengan riuhnya suara ibu-ibu yang asyik ngobrol dengan 
kawan-kawannya.

Yang paling menarik dari rangkaian acara kesenian ini adalah 
ketika sang penyanyi profesional membawakan lagu Jawa yang cukup rancak 
sehingga ibu-ibu tergerak untuk berjoget! Siapa anggota Gerwani atau 
yang dicap Gerwani masih berani menari dan menyanyi di acara-acara 
publik setelah geger 65? Ada seorang ibu pemeran Petruk di LP Bulu yang 
‘memprovokasi’ ibu-ibu lain untuk joget. Lalu, muncul ibu pemeran
Gareng
 yang asyik dengan gaya jogetnya yang kocak. Tampak bagaimana beberapa 
ibu yang memang penari masih lentur melenggak-lenggok gaya tradisional. 
Spontan kawan-kawan muda dari pasukan among tamu bergabung 
dengan para ibu yang sedang asyik berjoget. Sungguh suatu pemandangan 
yang mengundang tawa sekaligus rasa lega!
Sambil menyaksikan ibu-ibu menari dan berjoget di pendapa SMKI kami 
berusaha memahami bagaimana para perempuan ini merepresi ekspresi 
seninya selama ini. Kami dengar banyak diantara para ibu yang hadir 
dulunya adalah aktivis Lekra (Lembaga Kesenian Rakyat) atau setidaknya 
tidak pernah ketinggalan ikut dalam acara-acara kebudayaan di tingkat 
kampung. Tapi, seperti diungkapkan seorang ibu: siapa yang bisa melarang
 kecintaan pada seni? Di LP Bulu Semarang di mana ia pernah ditahan, 
para tapol perempuan tetap ketoprakan, biarpun yang menonton 
hanya warga LP. Karena tinggi tubuh dan mancung hidungnya, ia selalu 
diposisikan sebagai Petruk. Carmel Budiardjo juga menceritakan dalam 
bukunya bagaimana para tapol di LP Bukit Duri diam-diam menghibur diri 
dengan ketoprak.
Acara tidak terpusat di pendopo saja. Para ibu tidak henti-hentinya 
mencari kawan-kawan mereka, berjalan dari satu sisi pendopo ke sisi 
lainnya, berbincang-bincang, berkelompok di bagian-bagian lain seluruh 
areal SMKI. Ketika salah satu dari kami antre memakai kamar kecil, 
seorang perempuan setengah baya menghampiri seorang perempuan tua 
bertubuh pendek agak gemuk dengan rambut sudah memutih semua. Si 
perempuan setengah baya memegangi pundak si ibu tua sambil berkata dalam
 bahasa Jawa yang artinya kira-kira seperti ini, “Ibu masih ingat saya? 
Saya……(menyebut namanya). Saat di Plantungan dulu saya masih semuda
mbak
 ini (sambil menunjuk ke arah penulis)”. Si ibu tua langsung memegang 
pipinya dan berusaha memastikan kebenaran ucapannya, “Apa iya kamu itu? 
Kok beda sekali. Wah, kamu juga masih hidup ya?” Lalu si perempuan 
setengah baya bercerita tentang perempuan lain yang menurutnya sudah 
mati. Mereka berdua lantas berpelukan dan bertangisan.

Mereka juga berusaha mengenal kawan-kawan muda yang bukan korban 
maupun anak korban dan menceritakan pengalaman mereka. Seorang ibu yang 
berasal dari Semarang, bertanya kepada penulis, “Anak ini putra korban 
yang tinggal di daerah mana?” Ketika penulis menjawab bukan anak korban,
 ia berkata, “Oh…syukurlah kalau begitu”. Lantas ia bercerita bahwa
dia 
adalah isteri tentara yang ditembak mati. Si ibu ini hidup bersama enam 
anaknya. Saat suaminya ditangkap, anak terbesar masih kelas 4 SD 
sementara anak terkecilnya berusia 1 bulan. Rumahnya hampir saja dibakar
 massa yang juga tetangga-tetangga sekitarnya. Ia berusaha bertahan 
bersama keenam anaknya, tidak keluar dari rumah tsb. Akhirnya, massa 
tidak jadi membakar rumahnya. Ia berujar, “Pokoknya, peristiwa 1965 itu 
kejam sekali, tentara itu kejam sekali, tidak punya perikemanusiaan”. 
Lalu ia menunjuk ke seorang ibu berkulit hitam, bertubuh pendek dengan 
punggung tampak membungkuk, sambil berucap, “Ibu itu badannya habis 
disiksa. Ya diperkosa berkali-kali dan punggungnya dipukuli dengan bambu
 hingga hancur. Habis paling tidak satu bambu hancur untuk memukuli 
punggung ibu itu”. Lantas ia melanjutkan beberapa cerita yang cukup 
menggetarkan hati. Ia pun menutup kisahnya dengan ungkapan, “Ibu ini 
cukup beruntung karena tidak mengalami hal itu. Ibu hanya harus berusaha
 apa saja agar anak-anak bisa hidup dan terus sekolah”.
Acara kesenian yang berlangsung kurang lebih 2 jam diakhiri dengan 
sambutan ibu-ibu mewakili delegasi dari kota masing-masing. Selain 
memperkenalkan diri, ibu-ibu ini juga menyatakan keinginan mereka untuk 
berkumpul lagi dan membicarakan soal-soal yang berkenaan dengan masalah 
mereka sebagai korban. Kalau dalam bahasa ibu-ibu dari Solo, “Ini nanti 
kesimpulannya apa, mbak?” Kami hanya bisa menyampaikan bahwa bukan kami 
yang akan membuat ‘kesimpulan’ tetapi ibu-ibu korban sendiri. Diantara 
ibu-ibu wakil daerah ini juga ada yang menyampaikan kesaksian agak 
panjang tentang penderitaan yang dialaminya. Ibu-ibu memang masih butuh 
banyak ruang untuk menuturkan pengalaman hidupnya.
Dua kawan dari kelompok non-korban, Ita F. Nadia dari Komnas 
Perempuan dan Atnike Sigiro dari Lingkar Tutur Perempuan juga diminta 
memberikan sambutan singkat sebagai wakil dari generasi muda. Tiga hal 
yang ditekankan kedua kawan ini adalah: pertama, bahwa tragedi 1965 
bukan hanya persoalan korban tragedi itu sendiri tetapi juga persoalan 
kita semua sebagai bangsa. Kedua, pentingnya bagi generasi muda untuk 
memahami pengalaman para pendahulunya baik sebagai korban maupun sebagai
 orang-orang yang aktif dalam pergerakan supaya tumbuh suatu kesadaran 
sejarah baru yang lebih sehat. Dan yang terakhir, perlunya korban dari 
berbagai kasus dan periode untuk bertemu dan bertukar pikiran agar ada 
pemahaman bersama tentang kejahatan yang dilakukan rejim Orde Baru 
terhadap rakyatnya.
Kurang lebih pukul 2 siang pembawa acara memutuskan untuk menutup 
acara. Ibu-ibu yang sudah sangat lanjut usianya mulai tampak kelelahan, 
dan rombongan dari luar Yogyakarta harus segera pulang agar tidak 
kemalaman di jalan. Ibu-ibu kemudian memimpin acara penutupan dengan 
membentuk lingkaran yang terbentuk dari jajaran para korban dan 
anak-anak muda yang saling bergandengan dan menyanyikan lagu-lagu 
perpisahan. Sulit untuk sama sekali menghentikan acara karena ibu-ibu 
dan kawan-kawan muda tak putus-putus berdendang. Nyanyian baru sama 
sekali berhenti ketika seorang kawan muda dari jaringan Syarikat 
tiba-tiba jatuh pingsan. Iin, begitu ia biasa dipanggil, adalah putri 
seorang anggota Banser dari Kebumen yang pernah terlibat dalam 
pembantaian orang-orang yang dianggap terlibat G30S. Sejak ia bergabung 
dengan Syarikat ia ikut mendampingi para perempuan korban tragedi 1965. 
Anak yang pada dasarnya penggembira dan ramah ini rupanya tak tahan 
menanggung rasa bersalah setiap kali ia mendengarkan kisah-kisah korban 
yang memang memilukan.
Segera para ibu yang asyik bernyanyi menghampiri Iin yang sudah 
siuman dan menangis sesenggukan di pelukan Hersri Setiawan, sastrawan 
dan eks-tapol Pulau Buru. Ibu-ibu ini menghibur Iin dengan mengatakan 
bahwa bukan dia yang harus bertanggung jawab terhadap tragedi di masa 
lalu itu. Seorang ibu dari Blitar mengatakan, “Sudah jangan menyalahkan 
diri sendiri. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami-kami ini bukan 
pelacur, perempuan bejat yang membunuhi para jendral.”
Kejadian ini membuat kami berpikir lebih jauh tentang peliknya soal 
berbagai upaya pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi dan pemulihan di 
tingkat akar rumput. Dalam wacana pelanggaran HAM kita berpegang pada 
kategori-kategori ‘korban’ dan ‘pelaku’ sementara di luar 
kategori-kategori itu ada anggota keluarga, sanak saudara, yang mungkin 
tidak tahu menahu atau tidak mau tahu tentang pengalaman ‘korban’ dan 
‘pelaku’. Seperti yang dialami kawan-kawan dari Syarikat, mereka pun 
harus dipersiapkan untuk menghadapi kenyataan sejarah yang paling pahit 
dalam kehidupan mereka agar ketika kita bicara tentang rekonsiliasi 
menjadi jelas siapa yang sesungguhnya perlu berdamai dengan apa/siapa.
Kisah di Balik Ruang Jumpa
Gagasan acara “Temu Rindu Menggugat Senyap” muncul di kalangan para 
ibu eks-tapol di Yogyakarta sejak beberapa bulan lalu. Mereka kemudian 
membentuk panitia yang diketuai Ibu Sumarmiyati (Bu Mamiek) dengan 
koordinator acara Bondan Nusantara. Kepanitiaan jadi meluas dengan 
terlibatknya kawan-kawan dari kelompok Syarikat dan jaringannya, serta 
para peneliti dari Pusdep Sanata Dharma. Sejak awal panitia ini sudah 
sepakat bahwa acara akan dilangsungkan tanpa perlu mengatasnamakan satu 
kelompok/organisasi korban atau kepentingan politik tertentu. Tujuan 
pertemuan semata-mata membuka ruang bagi para ibu untuk saling melepas 
kangen dan mengatasi ketakutan berbicara. Banyak perempuan korban yang 
baru mulai bangkit dari kesenyapan panjang sehingga panitia tidak mau 
membebani acara ini dengan terlalu banyak agenda.
Awalnya yang berniat untuk bertemu hanya perempuan-perempuan korban 
dari Yogyakarta saja dan jumlah yang diperkirakan hadir 150 orang. 
Ternyata, berita menyebar sampai ke daerah-daerah lain dan mendapat 
sambutan luar biasa. Sampai satu hari sebelum acara diperoleh kabar akan
 ada 300 orang yang hadir. Kenyataannya, jumlah ibu-ibu yang datang, 
berikut para pengantar dan hadirin lainnya, mencapai 500 orang. Beberapa
 petugas among tamu harus berbagi satu nasi bungkus dengan 2-3 
kawan lain untuk menahan rasa lapar. Untunglah ibu-ibu yang mengurus 
konsumsi cukup sigap bergerak sehingga baik peserta maupun panitia 
akhirnya bisa menikmati hidangan makan siang dengan menu sederhana.
Menariknya, dalam mempersiapkan acara panitia tidak menghadapi 
hambatan yang berarti dari pihak penguasa, tapi justru dari 
kelompok-kelompok lain yang ingin menggunakan kesempatan ini untuk 
agenda politik tertentu. Bahkan sempat beredar proposal acara dengan 
nilai dana yang jauh berbeda dan menimbulkan kebingungan di kalangan 
pihak-pihak yang sudah bersedia membantu kelangsungan acara ini. Dari 
kedua pembawa acara, Bondan dan Yuyud, didapat juga cerita di balik 
panggung. Ada tetamu tertentu yang hadir begitu terkesan melihat 
besarnya jumlah perempuan yang hadir dan ingin ‘memberi arahan politik’

versi masing-masing. Para tamu ini meminta waktu khusus dari MC tapi 
setelah berkonsultasi dengan panitia diputuskan bahwa waktu diutamakan 
untuk para ibu-ibu untuk mengungkapkan keinginan mereka, apa pun 
bentuknya. Di sini lah kebijaksanaan Bu Mamiek sebagai ketua panitia, 
dan Syarikat sebagai penyelenggara di lapangan patut diberi acungan 
jempol sehingga tidak terjadi ketegangan yang merusak suasana.
Setelah acara usai, panitia berkumpul untuk membicarakan
 kesan-kesan yang diperoleh dan merencanakan kegiatan selanjutnya. Dari 
catatan kesan dan pesan yang ditulis di secarik kertas yang diedarkan 
panitia disimpulkan bahwa para perempuan korban ingin agar acara seperti
 ini diadakan kembali, paling tidak setahun sekali. Bagi mereka, acara 
ini sangat berarti terutama bagi mereka yang sudah sakit-sakitan dan 
berusia sangat lanjut. Bahkan, saat panitia mengontak beberapa perempuan
 yang akan hadir di acara ini, ada sekitar 4 orang yang sudah meninggal 
walaupun saat kontak pertama kali (hanya berselang 2 bulan sebelumnya) 
mereka masih hidup.

Beberapa kawan yang baru pertama kali bertemu korban
 mengungkapkan kelegaannya karena para ibu ternyata tidak mencurigai 
mereka dan bersedia berbincang-bincang dengan hangat. Memang tidak semua
 ibu dengan serta merta mau bercerita; banyak dari mereka yang hanya 
ingin melepas rindu dengan kawan-kawan mereka di penjara dahulu. Tapi 
paling tidak dengan bertemu kawan-kawan muda ini para ibu menjadi lebih 
percaya diri bahwa kisah bohong tentang kejahatan mereka yang diciptakan
 Orde Baru akan mendapat sanggahan justru dari generasi muda.

Kami juga membicarakan kemungkinan membuka ruang-ruang yang lebih
 kecil di wilayah yang berbeda-beda dimana ibu-ibu bisa mencurahkan isi 
hatinya, menuturkan pengalaman hidup yang selama ini mereka tutup rapat.
 Kegiatan ini sebenarnya sudah dimulai oleh jaringan Syarikat dan 
Lingkar Tutur Perempuan di berbagai kota. Tapi diperlukan lebih banyak 
lagi ruang-ruang bercerita untuk perempuan korban. Selain untuk 
keperluan pemulihan dan penguatan bagi korban, ruang-ruang seperti ini 
akan membantu generasi muda merekonstruksi sejarah gerakan perempuan 
yang digelapkan selama ini.
Dari acara di Yogya ini kami juga bisa melihat bagaimana kesenian 
menjadi sangat penting bagi proses pemulihan dan penguatan. Sebagian 
besar korban bercerita bahwa di masa sebelum tragedi 1965 terjadi mereka
 terlibat dalam berbagai kegiatan kesenian di tingkal lokal sampai 
nasional. Ketika mereka di penjara kegiatan kesenian pula yang membuat 
hari-hari mereka terasa lebih ringan. Kiranya inilah tugas 
organisasi-organisasi korban dan kemanusiaan untuk membayangkan 
kegiatan-kegiatan kesenian serupa apa yang bisa menjadi medium pertemuan
 berbagai kalangan untuk membicarakan tragedi ini.***

Yogyakarta, 25 Juli 2005
Tim Penulis Lingkar Tutur Perempuan
Ayu Ratih
B.I. Purwantari
Th. J. Erlijna
											

http://sastrapembebasan.wordpress.com/
http://tamanhaikumiryanti.blogspot.com/
Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: http://www.progind.net/  
 
CD: 19ms