Mira Wijaya Kusuma | 22 Jul 00:49 2010
Picon

[Dokumen Tercecer]: Renungan Tentang G30s/PKI dan Orde Baru

Bibliography on the Events of 1965-66 in Indonesia, Please click: http://www.sejarahsosial.org/2009/09/11/bibliography-on-the-events-of-1965-66-in-indonesia/

****

Sumber: http://pemudaindonesiabaru.blogspot.com/2009/09/renungan-tentang-g30spki-dan-orde-baru.html

Kamis, 10 September 2009

Renungan Tentang G30s/PKI dan Orde Baru

Renungan Tentang G30s/PKI dan Orde Baru - Rejim militer Orde Baru yang dikepalai Suharto selama 32 tahun telah memerintah dengan mentrapkan berbagai macam "peraturan perundang-undangan gila ", yang ditujukan bagi para eks-tapol atau orang-orang yang pernah ditahan, yang menurut Kopkamtib berjumlah 1.900 000 orang. Peraturan perundang-undangan yang paling sedikitnya ada 30 macam ini, memang terutama sekali berlaku bagi seluruh anggota PKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawah PKI. Namun, dalam prakteknya banyak sekali orang yang tidak ada sangkut-pautnya dengan PKI pun ikut-ikut menderita kesulitan dengan adanya berbagai peraturan yang aneh-aneh itu.

Seperti kita ingat atau kita ketahui ada peraturan " Surat bebas G30S "bagi orang yang melamar pekerjaan. Bahkan, ada yang untuk sekolah pun diharuskan punya surat ini. Ada pula peraturan yang gila juga, yaitu apa yang dinamakan "bersih lingkungan " Artinya, kalau ada orang yang salah satu saja di antara sanak-saudaranya yang diduga atau dituduh dekat dengan PKI atau organisasi-organisa si kiri maka ia akan mendapat berbagai kesulitan.

Istilah « tidak terlibat baik langsung maupun tak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI » merupakan momok yang mengancam banyak orang selama puluhan tahun. Bahkan, yang lebih gila lagi, adalah bahwa ancaman ini berlaku juga bagi anak-cucu mereka, walaupun mereka jelas-jelas sekali tidak tahu menahu sama sekali dengan G30S.

Dengan membaca kembali bahan dari LPR KROB (Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rejim Orde Baru) di bawah ini kita melihat bahwa rejim militer Suharto sudah melakukan kejahatan besar sekali, dengan membikin peraturan atau perundang-undangan yang diskriminatif dan menyusahkan banyak orang, dan selama puluhan tahun pula ! Dalam hal ini peran Golkar adalah sama saja busuknya atau jahatnya dengan golongan militer. Dosa-dosa besar Golkar tidak bisa dipisahkan dengan dosa para pimpinan militer pendukung Suharto. Golkar dan kontra-revolusi yang dibenggoli oleh Suharto adalah satu dan senyawa.

Silakan para pembaca menyimak kembali dan merenungkan dalam-dalam berbagai hal yang diutarakan oleh dokumen LPR KROB bulan September 2006, yang berikut di bawah ini.

Tragedi 65/66


Tragedi 65/66 terjadi 41 tahun yang lalu. Rangkaian peristiwa yang saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Dilaksanakan tahap demi tahap untuk memuluskan tercapainya tahapan terakhir. Terkenal dengan kudeta merangkak.G30S 1965. Dalam peristiwa ini mengakibatkan korban dibunuh, 6 orang jenderal dan 1 orang perwira.

Tragedi 65/66, Pembantaian Massal

Tanggal 17 Oktober 1965 pasukan elite RPKAD dipimpin Kolonel Sarwo Edhi Wibowo menuju Jawa Tengah. Tanggal 22 Oktober 1965 terjadi pembantaian massal selama dua minggu di Jawa Tengah; diteruskan di Jawa Timur selama satu bulan dan kemudian beralih di Bali. Di Sumatera Utara pembantaian dilaksanakan 1 Oktober 1965. Pembantaian yang sama terjadi di daerah lain di Indonesia.

Penyalahgunaan SP (Surat Perintah) 11 Maret 1966

Penerima SP, Soeharto menyalahgunakan SP 11 Maret 1966 oleh pemberinya, Soekarno. SP 11 Maret 1966 adalah pendelegasian kekuasaan (delegation of authority) tetapi ditafsirkan oleh penerimanya, Soeharto, sebagai pemindahan kekuasaan (transfer of authority). Beranjak dari pengertian yang salah ini, digunakan oleh Soeharto untuk menangkap menteri, pembantu setia Bung Karno, dengan alasan diamankan. Tidak hanya para menteri, tetapi pengikut Bung Karno dari partai-partai nasional dan Islam, 125 ormas buruh, tani, wanita, pemuda, pelajar/mahasiswa, seniman/sastrawan, guru, pamong desa, etnis Tionghoa, semuanya dilibas.

Kudeta terhadap Presiden RI yang sah, Soekarno Tahapan akhir rangkaian peristiwa ini adalah tujuan sebenarnya yang dituju. Kudeta Presiden RI yang sah, Soekarno. Melalui MPRS yang sudah dibongkar-pasang agar dianggap konstitusional, Soeharto diangkat menjadi Presiden RI pada tahun 1967.Kudeta merangkak ini didukung sepenuhnya oleh CIA (AS).

Sukses di Jakarta ada kemiripan dengan kejadian di Cile 1970. Ketika itu CIA melaksanakan misi amat rahasia, melakukan pembunuhan terhadap Jenderal Schneider, Kepala Staf AD Cile yang telah menolak melakukan kudeta untuk menghalangi pemilihan Salvador Allende sebagai presiden. Selanjutnya, CIA mendukung komplotan AD Cile melakukan kudeta berdarah terhadap Presiden Allende yang telah terpilih secara demokratis. Jenderal Pinochet naik tahta. Bandingkan nasib Jenderal Schneider dan Jederal A Yani, Allende dengan Bung Karno. Salah satu operasi penyesatan

CIA untuk meningkatkan suhu politik di Cile dengan menyebarkan kartu-kartu kepada tokoh serikat buruh kiri maupun para perwira militer kanan dengan tulisan Djakarta ce acerca (Jakarta sedang mendekat).

Tap MPRS 25/1966 tentang Pembubaran dan Pelarangan PKI merupakan instrumen politik bagi Soeharto dan pendukungnya untuk "membersihkan " mereka yang loyal terhadap Soekarno di kabinet Dwikora, MPRS, DPRGR. Kemudian melalui UU No 10/1966 tentang Kedudukan MPRS dan DPRGR, Soeharto mengangkat orang-orang kepercayaannya untuk menduduki jabatan anggota MPRS, DPRGR dan kabinet tandingan yang disebut kabinet Ampera terutama dari golongan militer.

Dalam UU No 10/1966 untuk pertama kali muncul istilah tidak terlibat baik langsung maupun tak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI dan atau organisasi terlarang/terbubar lainnya, terutama menyangkut persyaratan untuk menduduki jabatan politik atau publik.

Peristiwa 1965 merupakan tahun pembatas zaman. Zaman berubah antara sebelum 1965 dan sesudahnya. Perubahan itu terjadi dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya secara serentak. Ajaran Bung Karno untuk menentukan rah revolusi Indonesia dihancurbinasakan.

Sesudah tahun 1965, politik luar negeri berubah total. Dari nonblok menjadi pro barat, menjadi pengikut AS. Ekonomi Indonesia yang dulunya berdikari berubah menjadi ekonomi yang tergantung pada modal asing. Dalam bidang kebudayaan, sebelum 1965, bebas berpolemik; sesudah 1965 budaya seolah-olah satu, menjadi monolitik. Tidak ada lagi perbedaan, semua seragam.


Tindakan Keji

Tragedi 65/66, kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan warga negara tak bersalah menurut keterangan almarhum Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Komandan Resimen RPKAD kepada Permadi SH berjumlah 3 juta orang. Kuburan massal berserakan di berbagai tempat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara dan tempat-tempat lain. Belum lagi mayat-mayat yang dimasukkan luweng dan dibuang di sungai-sungai.

Penahanan/pengasingan/dihukum berjumlah 1.900.000 orang menurut keterangan resmi Kopkamtib. Penjara di seluruh Indonesia dijadikan tempat tahanan. Bila penjara sudah penuh, gedung lainnya dipergunakan seperti Gudang Padi di Bojonegoro (Jawa Timur).

Pulau Nusakambangan, Pulau Buru, Plantungan, Pulau Kemarau (Sumatera Selatan) dijadikan tempat pengasingan/ konsentrasi kam. Dengan mengerjapaksakan tapol didirikan tempat-tempat isolasi di beberapa daerah seperti Argosari (Kalimantan Timur), Loe Mojong (Sulawesi Selatan), Nanga-Nanga, Kendari (Sulawesi Tenggara), Wadas Lintang, Brebes Jawa Tengah.

Penangkapan dan penahanan seringkali disertai dengan perampasan harta benda seperti rumah, tanah, uang, perhiasan, surat-surat berharga. Selama masa penahanan tapol mengalami interogasi yang disertai penyiksaan, dipukuli dengan tangan kosong, atau dengan alat, digunduli, disetrum dan dipaksa menyaksikan penyiksaan tahanan lainnya.

Bagi tapol perempuan mengalami pelecehan seksual bahkan ada yang diperkosa berkali-kali. Ibu-ibu tapol yang mengandung terpaksa melahirkan dalam tahanan/penjara. Isteri tapol laki-laki dijadikan sasaran rayuan gombal aparat negara. Sebagian dari mereka yang ditahan dalam usia sangat muda sehingga kehilangan kesempatan untuk menikmati masa muda, terpaksa putus sekolah dan bereproduksi.

Setidaknya ada dua cara yang digunakan dalam proses "pembersihan " terhadap mereka yang dituduh sebagai orang komunis.

Pertama: cara nonformal, yaitu operasi "pembersihan: tanpa proseduryang oleh pihak militer dengan memobilisasi organisasi-organisa si paramiliteryang bernaung di berbagai organisasi. Kelompok ini diberi kewenangan untuk bertindak menjadi hukum dan hakim sekaligus.

Kedua: secara formal penangkapan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dituduh komunis dilakukan oleh sebuah sistem atau lembaga di bawah Kopkamtib atau Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda). Di tingkat pusat, disebut Tim Pemeriksa Pusat (Teperpu); di daerah disebut Tim Pemeriksa Daerah (Teperda). Tim diberi otoritas untuk melakukan proses screening terhadap semua orang yang dituduh sebagai komunis, kemudian membuat klasifikasi dan penggolongan. Setelah melalui screening para tahanan dikirimkan ke kam-kam tahanan. Tidak ada jaminan kepastian hukum terhadap jutaan tahanan yang dituduh komunis.

Dengan demikian "pembersihan" terhadap mereka yang dituduh komunis dijalankan sangat sistematis dengan menggunakan hirarki kekuasaan, melalui penerbitan peraturan maupun tindakan aparat; dan terjadi secara meluas di seluruh wilayah RI. Kopkamtib tak lain seperti mesin penggilas yang digunakan untuk melumatkan siapapun di persada tanah air Indonesia tercinta yang hendak melawan kekuasaan Soeharto, kekuasaan Orde Baru.


Perlakuan Yang Diskriminatif


Sampai tahun 1979, datang tekanan dari dunia internasional, terutama dari Amnesti Internasional dan negara-negara donor. Mereka mendesak Indonesia untuk mengeluarkan para tahanan politik dari kam-kam tahanan sebagai prasyarat untuk cairnya bantuan internasional bagi pemerintah Indonesia.

Tahun 1979, tapol secara formal dibebaskan. Dalam Surat Pembebasan / Pelepasan dinyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam peristiwa G30S/PKI. Dalam kenyataannya, pembebasan bukan berarti kebebasan tanpa syarat bagi mantan tapol, mereka masih dikenakan « " wajib lapor" kepada pejabat dan lembagakemiliteran yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

Tindakan demikian dianggap belum cukup. Mantan tapol diberlakukan berdasarkan peraturan yang diskriminatif. Tidak kurang dari 30 peraturan perundang-undangan yang diskriminatif diterbitkan, antara lain:

Surat Edaran BAKN No 02/SE/1975 tentang tidak diperlukan Surat Keterangan Tidak Terlibat dalam G30S/PKI bagi pelamar calon pegawai negeri sipil yang pada tanggal 1 Oktober 1965 calon ybs masih belum mencapai 12 tahun penuh.

Keppres No 28/1975 tentang Perlakuan terhadap mereka yang terlibat PKI Golongan C. Golongan C dibagi menjadi Golongan C1, C2, dan C3. Terhadap pegawai tindakan administratif sbb: Golongan C1 diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri; Golongan C2 dan C3 dikenakan tindakan administratif lainnya dengan memperhatikan berat ringannya keterlibatan mereka.

SK No 32/ABRI/1977 tentang Pemecatan sebagai Pegawai TNI karena dituduh

terlibat PKI. Inmendagri No 32/1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30S/PKI. Larangan menjadi pegawai negeri sipil, anggotan TNI/Polri, guru, pendeta dan lain sebagainya bagi mereka yang tidak bersih ingkungan. Pada KTP mantan tapol dicantumkan kode ET.

Keppres No 16/1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri RI. Penelitian khusus bukan hanya ditujukan kepada korban langsung tetapi berlaku uga bagi anak dan/atau cucu korban yang dituduh terlibat G30S/PKI.

Kepmendagri No 24/1991 tentang Jangka Waktu berlakunya KTP bagi penduduk berusia 60 tahun ke atas. KTP seumur hidup tidak diberlakukan bagi warga negara Indonesia yang terlibat langsung atau pun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (OT).

Permendagri No 1.A/1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan. KTP yang berlaku seumur hidup hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung atau pun tidak langsung degnan Organisasi Terlarang (OT).

Inmendagri No 10/1997 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30S/PKI. Inmendagri ini sebagai pengganti Inmendagri No 32/1981. Ketentuan dan larangan masih tetap sama seperti Inmendagri No 32/1981. Perubahannya adalah kode ET tidak dicantumkan lagi pada KTP mantan tapol, tetapi pada KK (Kartu Keluarga) tetap dicantumkan kode ET.

UU No 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi/Kabupaten/ Kota. Syarat anggota DPR, DPD, DPD Provinsi / Kabupaten/Kota bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.

Kekerasan struktural berupa peraturan yang diskriminatif tidak hanya tertuju kepada mantan tapol korban Tragedi 65/66 tetapi juga terhadap anak dan cucu mereka. Perlakuan demikian telah memporakporandakan harapan dan masa depan jutaan warga negara Indonesia termasuk ribuan warga negara Indonesia di luar negeri yang dicabut paspor mereka secara paksa oleh KBRI setempat. Dampak peristiwa ini dirasakan oleh korban Tragedi 65/66 baik berupa stigmatisasi sebagai orang yang tidak "bersih lingkungan " atau pun diskriminasi dalam hak politik, sosial dan ekonomi.

Secara umum proses diskriminasi terhadap korban Tragedi 65/66 dimulai etika secara sepihak keputusan politik dikeluarkan oleh Jenderal Soeharto yang ditunjuk sebagai Panglima Kopkamtib oleh Presiden Soekarno. Keputusan politik dikeluarkan Jenderal Soeharto tanggal 12 Maret 1966 untuk membubarkan dan melarang PKI dan semua organisasi yang dicurigai berasas/berlindung/ bernaung di awahnya dari pusat sampai di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) membatasi hak politik mantan tapol dan keluarganya terutama untuk partisipasi politik di tingkat lokal. Jabatan Kepala Desa hingga anggota legislatif tingkat daerah mengharuskan calonnya "bebas G30S/PKI"

Setelah rezim Soeharto tidak lagi berkuasa beberapa peraturan dan kebijakan yang mendiskriminasikan mantan tapol dan keluarganya dicabut. Badan Koordinasi Keamanan dan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) lembaga pengganti Kopkamtib pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibubarkan melalui Keppres No 38/2000. Dinas Sosial Politik (Dissospol) lembaga sipil yang diberi otoritas melakukan proses "penelitian khusus"(litsus) terhadap masyarakat sipil telah dihapuskan. Tetapi pergantian rezim ternyata bukan jaminan bahwa praktik diskriminasi tidak lagi diberlakukan.

Perjuangan menuntut Rehabilitasi, Kompensasi, Restitusi, dan Penghapusan

Diskriminasi Warga negara Indonesia korban Tragedi 65/66 tidak pernah dihukum bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Setelah dibebaskan diperlakukan secara diskriminatif.

Rehabilitasi menjadi tuntutan utama bagi mantan tapol Tragedi 65/66 setelah beberapa tahun dibebaskan tanpa kebebasan. Setelah terbentuknya lembaga yang menghimpun dan menyatukan korban Tragedi 65/66 perjuangan menuntut rehabilitasi, kompensasi, restitusi dan menghapus diskriminasi berjalan lebih terorganisasi.

Berbagai jalan dan cara telah ditempuh; 6 (enam) kali mengajukan

permohonan kepada Presiden RI, menemui Ketua MA RI, mengajukan gugatan class action kepada Pengadilan Negeri, mengajukan pengujian (judicial review) terhadap Pasal-Pasal UU yang bertentangan dengan UUD Negara RI 1945, membeberkan Tragedi 65/66 dalam sidang Komisi Tinggi HAM PBB, mengirim surat kepada Sekjen PBB.

Hasil yang Bisa Dicapai

Perjuangan untuk menuntut rehabilitasi umum, kompensasi, restitusi serta penghapusan diskriminasi cukup lama dan tak kenal lelah telah dilakukan; baik melalui lembaga korban sendiri maupun dengan menggalang kerja sama dengan LSM dan semua pihak yang sama-sama memperjuangkan terwujudnya demokrasi, kebenaran, keadilan dan HAM. Dan jerih payah yang sudah dilakukan hasil yang bisa dicapai tidak bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Tetapi memang masih belum memenuhi harapan.

Persyaratan Rehabilitasi Umum

Dan hasil pertemuan antara delegasi mantan tapol Tragedi 65/66 yang dipimpin Sumaun Utomo, Ketua Umum DPP LPR-KROB dengan Ketua MA RI (14/3/2003) maka Ketua MA RI mengirim surat kepada Presiden RI tentang permohonan rehabilitasi Korban Tragedi 65/66. Kemudian disusul surat Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Komnas HAM kepada Presiden RI tentang masalah yang sama. Dengan demikian rehabilitasi umum dengan adanya pertimbangan tersebut dilihat dari segi:

Hukum

Surat Ketua MA RI No KMA/403/VI/2003, 12/6/03, Perihal permohonan

rehabilitasi.


Politik

Surat Wakil Ketua DPR RI No KS.02/37.47/ DPR RI/2003 Sifat: Penting, Derajat:

Segera, 25/7/2003, Perihal Tindak Lanjut surat MA RI.



Kemanusiaan

Surat Komnas HAM No 147/TUA/VII/ 2003, 25/8/2003, Perihal Rehabilitasi

terhadap para korban G30S/PKI 1965.

Surat Komnas HAM No 33/TUA/II/2005, 8/2/2005, Perihal Pemulihan mantan

tahanan politik yang dikaitkan dengan Peristiwa G30S/PKI



Maka tak ada alasan bagi Presiden RI untuk tidak menggunakan hak

prerogatifnya menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 mengeluarkan Keppres

Rehabilitasi Umum terhadap korban Tragedi 65/66.



Penghapusan Diskriminasi



Putusan MK RI, 24/2/2004

Permohonan pengujian (judicial review) Pasal 60 huruf (g) UU No 12/2003 yang diajukan oleh DPP LPR-KROB kepada MK RI (17/11/2003) yang sebelumnya masalah yang sama diajukan oleh Deliar Noor dkk, menghasilkan: Putusan Perkara No 011-017/PUU- I/2003, 24/2/2004 yang menyatakan bahwa Pasal 60 huruf (g) UU No 12/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan putusan ini hak politik korban Tragedi 65/66 telah dipulihkan dan hak kewarganegaraan korban Tragedi 65/66 telah dikembalikan, yang selama 39 tahun telah dirampas secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum.

Sebagai warga negara korban Tragedi 65/66 tidak hanya sebagai pemilih aktif tetapi sekaligus pemilih pasif. Akses untuk dicalonkan sebagai anggota badan legislatif baik di pusat maupun di daerah terbuka. Putusan ini dinilai bersejarah, karena sebelum putusan diterbitkan sebagai warga negara korban Tragedi 65/66 diperlakukan secara diskriminatif dan dikucilkan. Dampak dari putusan MK RI ini beberapa peraturan yang diskriminasi dicabut, peraturan baruditerbitkan.

Permendagri No 28/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

dan Pencatatan Sipil di Daerah

Pasal 16 ayat (5), KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup.

Pasal 74, dengan berlakunya Peraturan ini Peraturan Kepala Daerah mengenai penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil agar disesuaikan.
Pasal 77 ayat (3), Permendagri No 1.A/1995 dinyatakan tidak berlaku.

Sebelum berlakunya Kep Mendagri No 24/1991 dan Permendagri No 1.A/1995. Mengenai Kepmendagri No 24/1991 sesuai dengan surat jawaban Mendagri kepada DPP LPR-KROB dinyatakan sudah diganti dengan Permendagri No 28/2005 (surat Mendagri No 474.4/874/MD, 27/3/2006).

Sejak terbitnya Permendagri No 28/2005 maka status kewarganegaraan korban Tragedi 65/66 setara dengan warga negara Indonesia lainnya. UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Asas yang digunakan UU No 12/2006 menganut asas persamaan dalam hukum dan asas nondiskriminatif yang berhubungan dengan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan jender.

Dengan diterbitkannya UU No 12/2006, UU No 62/1985 tentang Kewarganegaraan tidak berlaku dan tidak ada lagi warga negara keturunan karena semua adalah WNI.

Penjelasan Pasal 2, bahwa yang dimaksud ?Bangsa Indonesia Asli? adalah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima ewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. UU No 12/2006 tidak mensyaratkan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) dan sejenisnya, cukup akta lahir.

Dengan demikian warganegara korban Tragedi 65/66 dari etnis apapun termasuk etnis Tionghoa tidak didiskriminasikan. Pasal 42, warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan RI sebelum UU ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan RI dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UU ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Sejak Putusan MK RI bahwa Pasal 60 huruf (g) UU No 12/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (24/2/2004) maka terbit Permendagri No 28/2005 (5/7/2005) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah dan UU No 12/2006 (1/8/2006) tentang Kewarganegaraan RI.

Tetapi masih ada peraturan yang diskriminatif belum dihapus seperti Keppres No 28/1975, Surat Edaran No 02/SE/1975, Inmendagri No 10/1997. Utamanya yang bersangkutan dengan masalah pelanggaran HAM berat yang terjadi 41 tahun yang lalu, Tragedi 65/66 belum ada upaya untuk dituntaskan. Penghapusan diskriminasi hanya sebagian dari keseluruhan penyelesaian masalah korban

Tragedi 65/66, belum merupakan pemecahan secara esensiil.

Penyelesaian masalah korban Tragedi 65/66 ialah:

Negara harus mengakui bahwa Tragedi 65/66 adalah pelanggaran HAM berat oleh negara. Negara harus minta maaf pada korban dan rakyat Indonesia. Penanggung jawab pertama dan utama harus diadili.

Negara harus memenuhi hak korban seperti yang tertera dalam Konvenan PBB,yaitu rehabilitasi, kompensasi, restitusi yang merupakan hak melekat pada korban tanpa mempermasalahkan pelakunya teridentifikasi atau tidak. Negara harus menjamin bahwa peristiwa serupa seperti itu tidak akan terjadi lagi.

Peraturan perundang-udangan sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah korban Tragedi 65/66 sudah tersedia. Yang pasti, peraturan itu bukan sekedar hiasan pada lembar tumpukan kertas. Pemerintah harus berlapang dada, menunjukkan kemauan baik dan niat yang sungguh-sungguh.

41 tahun telah berlalu, nasib korban Tragedi 65/66 masih tak menentu. Teringat selalu kata-kata mutiara Bung Karno (17 Agustus 1960), " Hak tak dapat diperoleh dengan mengemis, hak hanya dapat diperoleh dengan perjuangan "

***
Sumber: http://sejarahsosial.org/ltp/2005/07/25/perempuan-korban-menggugat-senyap-sebuah-catatan-pandangan-mata/

Perempuan Korban Menggugat Senyap: Sebuah Catatan Pandangan Mata

Pada 24 Juli 2005 Lingkar Tutur Perempuan mendapat kehormatan menjadi saksi sejarah reuni para perempuan korban Tragedi 1965 di Yogyakarta. Acara yang diberi nama “Temu Rindu Menggugat Senyap” ini berlangsung selama kurang lebih 5 jam tanpa ada gangguan yang berarti dan membuka ruang pengungkapan kebenaran tentang salah satu tragedi kekerasan paling berdarah di negeri ini. Di bawah ini adalah catatan pengamatan kami selama acara berlangsung. Selamat membaca!

Membuka Ruang Jumpa dan Mengungkap Rasa

Sekitar pukul 10.00 pagi, hari Minggu, 24 Juli 2005, satu persatu hadirin memasuki pelataran SMKI (Sekolah Menengah Karawitan Indonesia), Bugisan, Yogyakarta. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan lanjut usia yang berjalan perlahan dari pelataran parkir yang cukup luas menuju meja penerima tamu. Mereka kemudian disambut oleh sejumlah perempuan muda, petugas among tamu, dan dibimbing memasuki pendopo berukuran sekitar 20×20 meter. Di pendopo sudah tergelar tikar-tikar untuk duduk lesehan dan tersedia pula belasan kursi untuk para perempuan yang tidak bisa lagi duduk lesehan.

Para perempuan lanjut usia itu adalah korban tragedi 1965 yang berasal dari berbagai kota di Jawa, antara lain Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Cilacap, Kebumen, Klaten, Boyolali, Blitar, Surabaya, dan Jakarta. Mereka datang dengan bus-bus sewaan, kendaraan-kendaraan pribadi, dan kereta api, ada yang dalam kelompok kecil, ada pula yang diantar bapak-bapak korban dari daerah masing-masing. Para ibu ini, yang tertua diantara mereka berusia 96 tahun, hadir tanpa embel-embel organisasi, baik organisasi di masa lalu maupun di masa sekarang. Mereka hanya punya satu tujuan: berjumpa teman-teman yang telah bertahun-tahun terpisah.

Begitu para ibu ini berjumpa dengan kawan-kawan lama, untuk beberapa saat yang tampak dan terdengar hanyalah mereka yang berpelukan erat, hamburan pertanyaan bercampur tangis, ujaran lega bersahut-sahutan dalam bahasa Jawa pun Indonesia, dan sentuhan hangat di wajah dan bagian tubuh masing-masing untuk memastikan bahwa kawan yang dihadapi memang hadir dalam kenyataan.

Di tengah keriuhan ungkapan rasa rindu, puluhan perempuan muda seperti terhenyak. Mereka yang bertugas sebagai among tamu tidak tahu persis harus berbuat apa selain menyaksikan perjumpaan bersejarah ini dengan rasa haru. Sehari sebelumnya kawan-kawan muda yang berasal dari jaringan Syarikat Indonesia dan fakultas psikologi beberapa universitas di Yogya mengikuti lokakarya Trauma Healing yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Sejarah dan Etika Politik (Pusdep) di Universitas Sanata Darma. Beberapa dari mereka sudah pernah bertemu dengan korban tragedi 1965 dalam kegiatan-kegiatan sosial Syarikat yang bertujuan mewujudkan rekonsiliasi antara para korban dan pelaku, khususnya dari kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU). Tapi ada juga yang baru pertama kali bertemu muka dengan para korban. Tak terbayangkan sebelumnya bahwa suasana pertemuan akan menjadi sedemikian cair dan mengharukan!

Menjelang pukul 11.00, lebih dari 300 perempuan lanjut usia sudah memenuhi pendopo, sedangkan di sisi-sisi pendopo berkumpul bapak-bapak dan hadirin lain yang diundang panitia. Para eks-tapol LP Plantungan segera saja berkumpul di sudut kanan belakang pendapa saling berpeluk-cium, menitikkan air mata, sambil mensyukuri,“Oalah…kowe ki isih urip to. Tak daraki wis mati!” (Oalah kamu ini masih hidup to. Aku kira sudah mati!). Lalu, mereka saling bertukar kabar singkat tentang kehidupan masing-masing selepas pengasingan. Sejak pembebasan massal 1978/79, ini adalah kali pertama mereka bisa berkumpul kembali. Seorang perempuan eks-Plantungan memberi tahu rekan-rekannya, ia sekarang sudah punya tiga anak. Rekan-rekannya terharu. Mereka tak menyangka si ibu masih bisa melahirkan anak setelah mengalami penyerangan seksual selama masa interogasi. Sementara itu, istri-istri dan anak-anak eks-tapol yang tak punya teman khusus yang ingin mereka jumpai mendapat pengalaman baru berjumpa langsung dengan perempuan-perempuan yang selama ini hanya mereka dengar namanya lewat cerita. “Senang berjumpa banyak teman senasib,” kata seorang ibu.

Acara resmi dibuka dengan sepatah kata dari 2 pembawa acara, Bondan Nusantara, seniman ketoprak dari Bantul yang juga anak korban, dan Ruth Indiah Rahayu (Yuyud), salah satu aktifis Lingkar Tutur Perempuan dari Jakarta. Mereka menjelaskan maksud diadakannya acara ini dan mempersilakan panitia memberikan sambutan. Berturut-turut ketua panitia acara, Ibu Sumarmiyati, eks-tapol dari Yogyakarta, dan Imam Aziz, ketua Syarikat Indonesia, menyampaikan ucapan selamat datang singkat. Setelah acara formal dibuka, ibu-ibu lansia secara bergantian membacakan puisi dan menyanyi dengan iringan permainan organ tunggal bersama dengan seorang penyanyi perempuan muda. Lagu-lagu yang didendangkan, keroncong dan pop, kebanyakan berasal dari periode 60an. Ada pula seorang simbah mempersembahkan tembang Jawa dengan suara yang masih merdu. Kami duga dulu pastilah suaranya jauh lebih bagus. Mungkin ini untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun ia nembang lagi di depan umum. Beberapa anak korban juga mendapat kesempatan membacakan puisi. Pada saat makan siang kelompok ketoprak Mas Bondan menampilkan sebuah fragmen tentang tragedi 1965. Sayang sound system kurang memadai untuk gedung seluas pendopo itu sehingga ucapan-ucapan para pemain kurang terdengar. Ditambah lagi dengan riuhnya suara ibu-ibu yang asyik ngobrol dengan kawan-kawannya.

Yang paling menarik dari rangkaian acara kesenian ini adalah ketika sang penyanyi profesional membawakan lagu Jawa yang cukup rancak sehingga ibu-ibu tergerak untuk berjoget! Siapa anggota Gerwani atau yang dicap Gerwani masih berani menari dan menyanyi di acara-acara publik setelah geger 65? Ada seorang ibu pemeran Petruk di LP Bulu yang ‘memprovokasi’ ibu-ibu lain untuk joget. Lalu, muncul ibu pemeran Gareng yang asyik dengan gaya jogetnya yang kocak. Tampak bagaimana beberapa ibu yang memang penari masih lentur melenggak-lenggok gaya tradisional. Spontan kawan-kawan muda dari pasukan among tamu bergabung dengan para ibu yang sedang asyik berjoget. Sungguh suatu pemandangan yang mengundang tawa sekaligus rasa lega!

Sambil menyaksikan ibu-ibu menari dan berjoget di pendapa SMKI kami berusaha memahami bagaimana para perempuan ini merepresi ekspresi seninya selama ini. Kami dengar banyak diantara para ibu yang hadir dulunya adalah aktivis Lekra (Lembaga Kesenian Rakyat) atau setidaknya tidak pernah ketinggalan ikut dalam acara-acara kebudayaan di tingkat kampung. Tapi, seperti diungkapkan seorang ibu: siapa yang bisa melarang kecintaan pada seni? Di LP Bulu Semarang di mana ia pernah ditahan, para tapol perempuan tetap ketoprakan, biarpun yang menonton hanya warga LP. Karena tinggi tubuh dan mancung hidungnya, ia selalu diposisikan sebagai Petruk. Carmel Budiardjo juga menceritakan dalam bukunya bagaimana para tapol di LP Bukit Duri diam-diam menghibur diri dengan ketoprak.

Acara tidak terpusat di pendopo saja. Para ibu tidak henti-hentinya mencari kawan-kawan mereka, berjalan dari satu sisi pendopo ke sisi lainnya, berbincang-bincang, berkelompok di bagian-bagian lain seluruh areal SMKI. Ketika salah satu dari kami antre memakai kamar kecil, seorang perempuan setengah baya menghampiri seorang perempuan tua bertubuh pendek agak gemuk dengan rambut sudah memutih semua. Si perempuan setengah baya memegangi pundak si ibu tua sambil berkata dalam bahasa Jawa yang artinya kira-kira seperti ini, “Ibu masih ingat saya? Saya……(menyebut namanya). Saat di Plantungan dulu saya masih semuda mbak ini (sambil menunjuk ke arah penulis)”. Si ibu tua langsung memegang pipinya dan berusaha memastikan kebenaran ucapannya, “Apa iya kamu itu? Kok beda sekali. Wah, kamu juga masih hidup ya?” Lalu si perempuan setengah baya bercerita tentang perempuan lain yang menurutnya sudah mati. Mereka berdua lantas berpelukan dan bertangisan.

Mereka juga berusaha mengenal kawan-kawan muda yang bukan korban maupun anak korban dan menceritakan pengalaman mereka. Seorang ibu yang berasal dari Semarang, bertanya kepada penulis, “Anak ini putra korban yang tinggal di daerah mana?” Ketika penulis menjawab bukan anak korban, ia berkata, “Oh…syukurlah kalau begitu”. Lantas ia bercerita bahwa dia adalah isteri tentara yang ditembak mati. Si ibu ini hidup bersama enam anaknya. Saat suaminya ditangkap, anak terbesar masih kelas 4 SD sementara anak terkecilnya berusia 1 bulan. Rumahnya hampir saja dibakar massa yang juga tetangga-tetangga sekitarnya. Ia berusaha bertahan bersama keenam anaknya, tidak keluar dari rumah tsb. Akhirnya, massa tidak jadi membakar rumahnya. Ia berujar, “Pokoknya, peristiwa 1965 itu kejam sekali, tentara itu kejam sekali, tidak punya perikemanusiaan”. Lalu ia menunjuk ke seorang ibu berkulit hitam, bertubuh pendek dengan punggung tampak membungkuk, sambil berucap, “Ibu itu badannya habis disiksa. Ya diperkosa berkali-kali dan punggungnya dipukuli dengan bambu hingga hancur. Habis paling tidak satu bambu hancur untuk memukuli punggung ibu itu”. Lantas ia melanjutkan beberapa cerita yang cukup menggetarkan hati. Ia pun menutup kisahnya dengan ungkapan, “Ibu ini cukup beruntung karena tidak mengalami hal itu. Ibu hanya harus berusaha apa saja agar anak-anak bisa hidup dan terus sekolah”.

Acara kesenian yang berlangsung kurang lebih 2 jam diakhiri dengan sambutan ibu-ibu mewakili delegasi dari kota masing-masing. Selain memperkenalkan diri, ibu-ibu ini juga menyatakan keinginan mereka untuk berkumpul lagi dan membicarakan soal-soal yang berkenaan dengan masalah mereka sebagai korban. Kalau dalam bahasa ibu-ibu dari Solo, “Ini nanti kesimpulannya apa, mbak?” Kami hanya bisa menyampaikan bahwa bukan kami yang akan membuat ‘kesimpulan’ tetapi ibu-ibu korban sendiri. Diantara ibu-ibu wakil daerah ini juga ada yang menyampaikan kesaksian agak panjang tentang penderitaan yang dialaminya. Ibu-ibu memang masih butuh banyak ruang untuk menuturkan pengalaman hidupnya.

Dua kawan dari kelompok non-korban, Ita F. Nadia dari Komnas Perempuan dan Atnike Sigiro dari Lingkar Tutur Perempuan juga diminta memberikan sambutan singkat sebagai wakil dari generasi muda. Tiga hal yang ditekankan kedua kawan ini adalah: pertama, bahwa tragedi 1965 bukan hanya persoalan korban tragedi itu sendiri tetapi juga persoalan kita semua sebagai bangsa. Kedua, pentingnya bagi generasi muda untuk memahami pengalaman para pendahulunya baik sebagai korban maupun sebagai orang-orang yang aktif dalam pergerakan supaya tumbuh suatu kesadaran sejarah baru yang lebih sehat. Dan yang terakhir, perlunya korban dari berbagai kasus dan periode untuk bertemu dan bertukar pikiran agar ada pemahaman bersama tentang kejahatan yang dilakukan rejim Orde Baru terhadap rakyatnya.

Kurang lebih pukul 2 siang pembawa acara memutuskan untuk menutup acara. Ibu-ibu yang sudah sangat lanjut usianya mulai tampak kelelahan, dan rombongan dari luar Yogyakarta harus segera pulang agar tidak kemalaman di jalan. Ibu-ibu kemudian memimpin acara penutupan dengan membentuk lingkaran yang terbentuk dari jajaran para korban dan anak-anak muda yang saling bergandengan dan menyanyikan lagu-lagu perpisahan. Sulit untuk sama sekali menghentikan acara karena ibu-ibu dan kawan-kawan muda tak putus-putus berdendang. Nyanyian baru sama sekali berhenti ketika seorang kawan muda dari jaringan Syarikat tiba-tiba jatuh pingsan. Iin, begitu ia biasa dipanggil, adalah putri seorang anggota Banser dari Kebumen yang pernah terlibat dalam pembantaian orang-orang yang dianggap terlibat G30S. Sejak ia bergabung dengan Syarikat ia ikut mendampingi para perempuan korban tragedi 1965. Anak yang pada dasarnya penggembira dan ramah ini rupanya tak tahan menanggung rasa bersalah setiap kali ia mendengarkan kisah-kisah korban yang memang memilukan.

Segera para ibu yang asyik bernyanyi menghampiri Iin yang sudah siuman dan menangis sesenggukan di pelukan Hersri Setiawan, sastrawan dan eks-tapol Pulau Buru. Ibu-ibu ini menghibur Iin dengan mengatakan bahwa bukan dia yang harus bertanggung jawab terhadap tragedi di masa lalu itu. Seorang ibu dari Blitar mengatakan, “Sudah jangan menyalahkan diri sendiri. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami-kami ini bukan pelacur, perempuan bejat yang membunuhi para jendral.”

Kejadian ini membuat kami berpikir lebih jauh tentang peliknya soal berbagai upaya pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi dan pemulihan di tingkat akar rumput. Dalam wacana pelanggaran HAM kita berpegang pada kategori-kategori ‘korban’ dan ‘pelaku’ sementara di luar kategori-kategori itu ada anggota keluarga, sanak saudara, yang mungkin tidak tahu menahu atau tidak mau tahu tentang pengalaman ‘korban’ dan ‘pelaku’. Seperti yang dialami kawan-kawan dari Syarikat, mereka pun harus dipersiapkan untuk menghadapi kenyataan sejarah yang paling pahit dalam kehidupan mereka agar ketika kita bicara tentang rekonsiliasi menjadi jelas siapa yang sesungguhnya perlu berdamai dengan apa/siapa.

Kisah di Balik Ruang Jumpa

Gagasan acara “Temu Rindu Menggugat Senyap” muncul di kalangan para ibu eks-tapol di Yogyakarta sejak beberapa bulan lalu. Mereka kemudian membentuk panitia yang diketuai Ibu Sumarmiyati (Bu Mamiek) dengan koordinator acara Bondan Nusantara. Kepanitiaan jadi meluas dengan terlibatknya kawan-kawan dari kelompok Syarikat dan jaringannya, serta para peneliti dari Pusdep Sanata Dharma. Sejak awal panitia ini sudah sepakat bahwa acara akan dilangsungkan tanpa perlu mengatasnamakan satu kelompok/organisasi korban atau kepentingan politik tertentu. Tujuan pertemuan semata-mata membuka ruang bagi para ibu untuk saling melepas kangen dan mengatasi ketakutan berbicara. Banyak perempuan korban yang baru mulai bangkit dari kesenyapan panjang sehingga panitia tidak mau membebani acara ini dengan terlalu banyak agenda.

Awalnya yang berniat untuk bertemu hanya perempuan-perempuan korban dari Yogyakarta saja dan jumlah yang diperkirakan hadir 150 orang. Ternyata, berita menyebar sampai ke daerah-daerah lain dan mendapat sambutan luar biasa. Sampai satu hari sebelum acara diperoleh kabar akan ada 300 orang yang hadir. Kenyataannya, jumlah ibu-ibu yang datang, berikut para pengantar dan hadirin lainnya, mencapai 500 orang. Beberapa petugas among tamu harus berbagi satu nasi bungkus dengan 2-3 kawan lain untuk menahan rasa lapar. Untunglah ibu-ibu yang mengurus konsumsi cukup sigap bergerak sehingga baik peserta maupun panitia akhirnya bisa menikmati hidangan makan siang dengan menu sederhana.

Menariknya, dalam mempersiapkan acara panitia tidak menghadapi hambatan yang berarti dari pihak penguasa, tapi justru dari kelompok-kelompok lain yang ingin menggunakan kesempatan ini untuk agenda politik tertentu. Bahkan sempat beredar proposal acara dengan nilai dana yang jauh berbeda dan menimbulkan kebingungan di kalangan pihak-pihak yang sudah bersedia membantu kelangsungan acara ini. Dari kedua pembawa acara, Bondan dan Yuyud, didapat juga cerita di balik panggung. Ada tetamu tertentu yang hadir begitu terkesan melihat besarnya jumlah perempuan yang hadir dan ingin ‘memberi arahan politik’ versi masing-masing. Para tamu ini meminta waktu khusus dari MC tapi setelah berkonsultasi dengan panitia diputuskan bahwa waktu diutamakan untuk para ibu-ibu untuk mengungkapkan keinginan mereka, apa pun bentuknya. Di sini lah kebijaksanaan Bu Mamiek sebagai ketua panitia, dan Syarikat sebagai penyelenggara di lapangan patut diberi acungan jempol sehingga tidak terjadi ketegangan yang merusak suasana.

Setelah acara usai, panitia berkumpul untuk membicarakan kesan-kesan yang diperoleh dan merencanakan kegiatan selanjutnya. Dari catatan kesan dan pesan yang ditulis di secarik kertas yang diedarkan panitia disimpulkan bahwa para perempuan korban ingin agar acara seperti ini diadakan kembali, paling tidak setahun sekali. Bagi mereka, acara ini sangat berarti terutama bagi mereka yang sudah sakit-sakitan dan berusia sangat lanjut. Bahkan, saat panitia mengontak beberapa perempuan yang akan hadir di acara ini, ada sekitar 4 orang yang sudah meninggal walaupun saat kontak pertama kali (hanya berselang 2 bulan sebelumnya) mereka masih hidup.

Beberapa kawan yang baru pertama kali bertemu korban mengungkapkan kelegaannya karena para ibu ternyata tidak mencurigai mereka dan bersedia berbincang-bincang dengan hangat. Memang tidak semua ibu dengan serta merta mau bercerita; banyak dari mereka yang hanya ingin melepas rindu dengan kawan-kawan mereka di penjara dahulu. Tapi paling tidak dengan bertemu kawan-kawan muda ini para ibu menjadi lebih percaya diri bahwa kisah bohong tentang kejahatan mereka yang diciptakan Orde Baru akan mendapat sanggahan justru dari generasi muda.

Kami juga membicarakan kemungkinan membuka ruang-ruang yang lebih kecil di wilayah yang berbeda-beda dimana ibu-ibu bisa mencurahkan isi hatinya, menuturkan pengalaman hidup yang selama ini mereka tutup rapat. Kegiatan ini sebenarnya sudah dimulai oleh jaringan Syarikat dan Lingkar Tutur Perempuan di berbagai kota. Tapi diperlukan lebih banyak lagi ruang-ruang bercerita untuk perempuan korban. Selain untuk keperluan pemulihan dan penguatan bagi korban, ruang-ruang seperti ini akan membantu generasi muda merekonstruksi sejarah gerakan perempuan yang digelapkan selama ini.

Dari acara di Yogya ini kami juga bisa melihat bagaimana kesenian menjadi sangat penting bagi proses pemulihan dan penguatan. Sebagian besar korban bercerita bahwa di masa sebelum tragedi 1965 terjadi mereka terlibat dalam berbagai kegiatan kesenian di tingkal lokal sampai nasional. Ketika mereka di penjara kegiatan kesenian pula yang membuat hari-hari mereka terasa lebih ringan. Kiranya inilah tugas organisasi-organisasi korban dan kemanusiaan untuk membayangkan kegiatan-kegiatan kesenian serupa apa yang bisa menjadi medium pertemuan berbagai kalangan untuk membicarakan tragedi ini.***


Yogyakarta, 25 Juli 2005

Tim Penulis Lingkar Tutur Perempuan

Ayu Ratih

B.I. Purwantari

Th. J. Erlijna



http://sastrapembebasan.wordpress.com/
http://tamanhaikumiryanti.blogspot.com/
Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: http://www.progind.net/  



__._,_.___

Mailing list:
http://groups.yahoo.com/group/mediacare/

Blog:
http://mediacare.blogspot.com

http://www.mediacare.biz






Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Gmane