Al Faqir Ilmi | 21 Dec 06:49 2012
Picon

Kisah ‘Bubur Panas Hambalang’ : Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum dan Susilo Bambang Yudhoyono

Kisah ‘Bubur Panas Hambalang’ : Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum dan Susilo Bambang Yudhoyono

DALAM pemberantasan korupsi, KPK lebih banyak memilih cara bertindak 
bagaikan ‘makan bubur panas’. Takut lidah tersengat panas, sang bubur 
disantap dari pinggir seraya mengulur waktu membiarkannya berangin-angin
 lebih dulu. Saat menangani kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior 
(DGS) Bank Indonesia, dengan sabar KPK 
selama tahunan menyantap dari pinggir. Hampir saja bubur menjadi basi. 
Penindakan dimulai terhadap anggota-anggota DPR penerima suap yang 
dipilih dengan urutan mulai dari yang kurang ‘kuat’ sebelum menuju yang 
lebih ‘kuat’ posisi politiknya. Lalu meningkat ke perantara penyalur 
dana yang isteri jenderal mantan petinggi Polri, untuk akhirnya baru 
mengarah ke sang DGS pokok masalah. Tapi bagian paling tengah yang 
menjadi penyandang dana suap –yang menurut rumor politik adalah seorang 
tokoh yang berpengaruh dan ditakuti karena kekuatan uang maupun 
koneksinya di kalangan kekuasaan– sampai saat ini tetap saja belum 
tersentuh.

[ANAS URBANINGRUM DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DALAM NUANSA BIRU. “Kalau 
ternyata keterlibatan Andi Mallarangeng adalah hasil suatu 
fait-accompli, menjadi pertanyaan siapakah yang mampu membuatnya bisa 
tertekan? Apakah Anas Urbaningrum sebagai kolega separtai dan sama-sama 
maju sebagai kandidat Ketua Umum DPP Partai Demokrat dalam Kongres di 
Bandung dan kini bertumbuh menjadi lebih powerful? Apakah DPP Partai 
sebagai kekuatan kolektif? Ataukah Dewan Pembina yang diketuai Susilo 
Bambang Yudhoyono?” (download Tempo)]

Tak kalah lambat, adalah penanganan kasus dana 
talangan Bank Century, karena rupanya buburnya betul-betul panas. Sudah 
tahunan lamanya berangin-angin, namun tetap saja panas bagi KPK. Baru 
bulan lalu, KPK mulai menyendok pinggiran bubur dengan menjadikan dua 
mantan pejabat tinggi BI sebagai tersangka. Berdasarkan pemberitaan 
tentang kasus tersebut selama ini, terutama dengan narasumber kalangan 
politik di DPR, publik tergiring ke suatu opini spekulatif bahwa Dr 
Budiono (dan entah siapa lagi di kalangan tinggi) ada di tengah-tengah 
‘bubur panas’. Saat kasus terjadi, Budiono sedang menjabat sebagai 
Gubernur Bank Indonesia. Dan ketika kasus mencuat ke tengah publik, 
beliau sudah menjadi Wakil Presiden. Pantas saja tingkat kesulitannya 
menjadi lebih tinggi.

Pada saat menangani kasus suap yang 
melibatkan Bupati Buol Amran Batalipu dan pengusaha Hartati Murdaya, KPK
 tetap menyantap dari pinggiran piring, namun relatif cukup cepat sampai
 ke tengah. Meskipun Hartati Murdaya adalah salah seorang anggota Dewan 
Pembina Partai Demokrat yang sedang berkuasa, ia adalah tokoh yang 
secara politis tak begitu kuat. Namun ketika menangani korupsi simulator
 SIM di Korlantas Polri, ada situasi tertentu yang membuat KPK langsung 
menembak ke tengah dengan menempatkan dua jenderal sebagai tersangka. 
Tapi bukan mustahil masih ada sasaran yang lebih di tengah. Ini adalah 
suatu hal yang cukup menggelitik untuk dipertanyakan. Sikap para 
petinggi Polri yang menampilkan resistensi dalam kadar yang sangat 
tinggi, justru menimbulkan syak wasangka bahwa ada keterlibatan yang 
lebih luas dari apa yang disangka.

Andi Mallarangeng dan Anas 
Urbaningrum. DARI data empiris yang tampil sejauh ini, diakui atau 
tidak, terlihat betapa faktor kekuatan politik dan kekuatan karena 
kepemilikan akumulasi uang yang besar, menjadi rintangan terbesar bagi 
pemberantasan korupsi. Mungkin KPK, suka atau tidak suka, terpaksa 
memperhitungkan faktor-faktor tersebut, sehingga terkesan sering 
memilih-memilih kasus yang ditangani. Bersamaan dengan itu terpaksa 
harus pandai-pandai menetapkan tersangka. Dalam kasus Hambalang, menurut
 logika berdasarkan pengungkapan berbagai kesaksian yang sampai dan 
tersajikan ke hadapan publik –terlepas dari bagaimana kebenaran 
peristiwa sesungguhnya– semestinya Anas Urbaningrum sudah ditetapkan 
sebagai tersangka. Akan tetapi ternyata, KPK meloncat untuk lebih dulu 
menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng sebagai 
tersangka. Andi Mallarangeng baru ‘berkenalan’ dengan proyek Hambalang 
itu setelah ia menjadi menteri di tahun 2009, sementara Anas Urbaningrum
 –bersama Angelina Sondakh– sudah ‘bersentuhan’ dengan nama Hambalang 
sejak masih menjadi anggota DPR (periode 2004-2009) di Komisi X.

Meminjam rangkaian pemberitaan pers, termasuk pengungkapan Mohammad 
Nazaruddin ex Bendahara Partai Demokrat, dan berbagai percakapan 
politik, ada sebuah konstruksi cerita mengenai kasus Hambalang yang 
menempatkan Anas Urbaningrum sebagai tokoh yang meng-create proyek 
Hambalang menjadi berbiaya tinggi. Gagasan membangun pusat pendidikan 
dan pelatihan olahraga di Hambalang dekat Sentul City Kabupaten Bogor 
itu sendiri, muncul di tahun 2002 di lingkungan Direktorat Jenderal 
Olahraga. Pada 18 Oktober 2005 proyek tersebut diserahkan kepada Menpora
 Adhyaksa Dault (2004-2009). Tapi Adhyaksa mengaku memerintahkan 
pembangunan proyek tersebut dihentikan karena tanah Hambalang belum 
mendapat sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional. Kepada pers 
Adhyaksa menjelaskan bahwa dirinya mengarahkan pembangunan gedung di 
atas tanah Hambalang itu hanya dua lantai ke atas dan dua lantai ke 
bawah mengingat struktur tanahnya yang tak mendukung adanya bangunan 
lebih tinggi. Anggaran yang diajukan ke DPR 125 milyar rupiah, dan 
diberi tanda bintang yang hanya bisa dicairkan bila sertifikatnya sudah 
dikeluarkan BPN.

Anas Urbaningrum disebutkan berperan membuat 
proyek 125 milyar itu berubah menjadi proyek yang beranggaran 20 kali 
lipat melalui Komisi X DPR. Total anggaran menjadi 2,5 trilyun rupiah. 
Anggota DPR dari Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, yang duduk di Komisi
 X, mengaku diperintahkan Anas Urbaningrum untuk mengurus penyelesaian 
sertifikat Hambalang kepada Kepala BPN Joyo Winoto, dan berhasil. 
Menurut informasi –yang harus diselidiki lebih lanjut oleh KPK– dari 
proyek tersebut Anas Urbaningrum berhasil dengan cepat mengorganisir 
dana politik berjumlah besar dari BUMN yang memenangkan tender. Di sini,
 Angelina Sondakh disebutkan berperanan besar.

Sementara itu, 
Andi Mallarangeng yang tampaknya berposisi pinggiran, memilih sikap 
untuk tak menandatangani satu pun dokumen terkait proyek tersebut. Tapi 
sebaliknya, sepanjang yang bisa diketahui ia tidak pernah pula 
menghalangi proses proyek tersebut. Dengan sikapnya itu setidaknya ia 
dianggap melakukan pembiaran. Nyatanya pula, tanpa tanda tangan Andi 
Mallarangeng yang secara formal adalah pengguna anggaran, Menteri 
Keuangan tetap menyetujui alokasi anggaran dan beberapa ratus milyar 
dari anggaran 2,5 trilyun itu sempat dicairkan.

Fait-accompli. 
Apakah Andi Mallarangeng bersih tak terkait dengan aliran dana tanda 
terima kasih yang telah mengalir ke mana-mana terutama di lingkungan 
Partai Demokrat? Andi menyatakan tidak terlibat, tetapi beberapa 
pengungkapan menyebutkan adanya dana sebesar 20 milyar sempat diterima 
adiknya, Andi Zulkarnain Mallarangeng (Choel). Setidaknya ada dua 
analisis di sini. Pertama, Andi Mallarangeng terlibat sepenuhnya dan 
atau paling tidak terlibat secara minor, yakni ikut menerima aliran 
dana. Kedua, ia dalam posisi fait-accompli, tidak bisa menolak 
keberadaan proyek ini sebagai bagian dari program pengadaan dana khusus 
partai, tapi tak mau terlibat dalam pelaksanaannya. Maka, ia tak 
membubuhkan satu pun tanda tangan di dokumen-dokumen terkait proyek.

Kalau ternyata keterlibatan Andi Mallarangeng adalah hasil suatu 
fait-accompli, menjadi pertanyaan siapakah yang mampu membuatnya bisa 
tertekan? Apakah Anas Urbaningrum sebagai kolega separtai dan sama-sama 
maju sebagai kandidat Ketua Umum DPP Partai Demokrat dalam Kongres di 
Bandung dan kini bertumbuh menjadi lebih powerful? Apakah DPP Partai 
sebagai kekuatan kolektif? Ataukah Dewan Pembina yang diketuai Susilo 
Bambang Yudhoyono?

Lebih baik ‘dituding’ mengkhianati kawan 
separtai, daripada mengkhianati kebenaran. KETIKA kini Andi Mallarangeng
 sudah berada dalam posisi tersangka, dan menurut tradisi KPK, tak ada 
tersangka yang bisa lolos, apa pilihan-pilihan yang bisa diambilnya? 
Kemarin ia diapresiasi tinggi saat menampilkan ‘tradisi’ baru di 
kalangan tokoh pemerintahan, mengundurkan diri segera setelah menjadi 
tersangka. Salah satu pilihan baik berikutnya yang bisa diambilnya, 
adalah mengungkap kebenaran sepenuhnya dari kasus Hambalang ini. Ia 
adalah putera dan cucu dari tokoh-tokoh pejuang yang dihormati 
masyarakat. Lebih baik ia dituding ‘mengkhianati’ kalangan separtainya 
khususnya mereka yang berpolitik secara kotor –di level manapun– 
daripada ia mengkhianati rakyat dan bangsanya, apalagi mengkhianati 
kebenaran.

Pada tempatnya pula untuk meminta KPK lebih 
mempercepat kerjanya, sehingga terhindar dari keikutsertaan dalam 
permainan politik, sengaja atau tidak. Jangan terlalu berlama-lama 
menyantap bubur. Nanti keburu basi dan tak berguna lagi. Kita dan 
masyarakat pada umumnya mendukung dan penuh harapan kepada KPK, tapi 
lama-lama kita bisa bosan juga bila KPK selalu berlamban-lamban seraya 
menikmati ‘popularitas’……

(sociopolitica.me/sociopolitica.wordpress.com)

baca juga:
Mengungkap Bukti Keterlibatan Anas di Hambalang ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/12/medianusantara-mengungkap-bukti.html

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality &
Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@...
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@...
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@...

Gmane