anton john hartomo | 4 Feb 23:49 2010
Picon

Membaca Penolakan Rakyat (1)

Membaca Penolakan Warga Atas 
 
 Membaca
Penolakan Warga Atas 
Rencana Penambangan Emas di Kabupaten Lembata – NTT 
Sebagai 
Wujud Akal Sehat Rakyat dalam Membela Kehidupan 
dan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lembata 
Oleh: 
Justice, Peace, and Integrity of Creation 
email: jpicofm_indonesia-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w <at> public.gmane.org 
“.... Tambang mau jadi atau tidak jadi 
bagi saya tidak masalah, 
saya tetap hidup dengan gaji saya sebagai PNS...... 
Saya bilang kepada Piet Toda (kepala Bappeda Kabupaten Lembata), 
jangan lagi memberikan pembangunan ke Leragere......” 
(Drs. Gervasius Pati, Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lembata) 
“Bapak bilang, tambang jadi atau tidak jadi 
bapak mereka tetap makan dari gaji PNS, 
saya ingin katakan kami petani tetap makan setiap hari 
dari keringat kami sendiri. 
Bapak bilang, Bapak akan hentikan pembangunan di
Leragere. 
Ya, bagi kami tidak masalah. Hentikan saja. 
Tetapi Bapak ingat, biar pembangunan dihentikan 
kami masyarakat akan tetap hidup. 
Asal kami tidak diganggu saja dengan tambang, kami
pasti tetap hidup.” 
(Frans Nuarani, warga desa Lewoeleng, Leragere) 
“Tanpa tambang kami tetap hidup. Tanaman niaga kemiri
sudah menghidupi kami selama sejarah hidup kami. Banyak orang kami menjadi
orang besar yang sekarang duduk di Lewoleba dan provinsi adalah kemiri yang
membiayai sekolah mereka. Jangan sampai ada tambang kehidupan kami punah,
tanaman niaga akan hilang dari tanah Leragere ini. Karena itu, kami
pertahankan. Orang Leragere tidak akan menjual tanah sedikitpun.” (Yosef Magun, warga Leragere) 
2 
Pengantar 
Laporan ini ditulis berdasarkan hasil investigasi yang
dilakukan tim JPIC di kabupaten Lembata pada 25 Juni 2007 sampai dengan 11 Juli
2007. Investigasi berlangsung atas permintaan masyarakat Lembata yang tergabung
dalam Forum Komunikasi Tambang Lembata (FKTL) dan dilakukan dengan beberapa
pendekatan, di antaranya: (1) wawancara dengan para pejabat pemerintah dan
DPRD; (2) wawancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat, termasuk para
pastor setempat dan pejabat gereja yang selama ini telah terlibat dalam pendampingan
masyarakat yang resah oleh rencana penambangan yang akan berlangsung di wilayah
mereka; (3) wawancara dengan para warga di wilayah bakal tambang; (4) wawancara
dengan warga di wilayah bekas tambang; (4) diskusi terbatas bersama warga di
wilayah-wilayah bakal tambang dan di wilayah bekas tambang; (5) pengamatan
lapangan disertai dengan dokumentasi foto dan film di wilayah bakal tambang dan
wilayah bekas tambang; (6) analisa data sekunder yang didapatkan selama
pengumpulan data di lapangan, baik yang diperoleh dari media massa, dari sumber
resmi pemerintah, NGO, maupun sumber lain. 
Penulisan laporan investigasi ini dimaksudkan untuk
memberikan gambaran secara lebih utuh tentang persoalan pertambangan di
kabupaten Lembata. Selama ini berbagai pihak di Lembata, khususnya masyarakat,
mendapatkan informasi perihal tambang dari media massa, dari sosialisasi
pertambangan yang disampaikan pemerintah, dari pihak perusahaan tambang, atau
dari sumber lain. Informasi-informasi tersebut pada umumnya masih sepotong-sepotong.
Belum ada informasi yang mencakup dan menyatukan informasi dari berbagai pihak
yang bisa digunakan masyarakat untuk melihat persoalan pertambangan secara
lebih detil dan utuh. Masyarakat menjadi tujuan pertama dan utama dibuatnya
laporan ini. Sebab masyarakat adalah pihak pertama yang terkena dan akan
menanggung seluruh dampak hadirnya pertambangan di wilayah Lembata dan
karenanya merekalah yang paling berkepentingan terhadap persoalan tambang.
Dengan memandang masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap
persoalan tambang, maka laporan ini ditulis dengan memposisikan kepentingan
masyarakat sebagai fokus analisis. Seluruh informasi yang diperoleh tim selama
proses investigasi dipaparkan dan dinilai berdasarkan sudut pandang “kepentingan
masyarakat” luas. Sebab kepentingan masyarakat luas itulah hakekat dan
sekaligus indikator keberhasilan pembangunan. 
Akhir kata, semoga laporan investigasi yang tidak terlepas
dari kelemahan dan keterbatasan ini dapat bermanfaat, bukan hanya bagi
masyarakat yang sering dinilai bodoh saat mereka berani berkata TIDAK, tetapi
juga bagi berbagai pihak lainnya yang keputusan dan suaranya turut andil dalam
menentukan hidup matinya masyarakat. 
Jakarta,
Agustus 2007 
Tim
Investigasi JPIC 
3 
I. Kabupaten Lembata Selayang
Pandang 
Kabupaten Hasil Pemekaran. Kabupaten Lembata merupakan salah satu Kabupaten di
Nusa Tenggara Timur sebagai hasil pemekaran Kabupaten Flores Timur. Kabupaten
ini berdiri pada 15 Oktober 19991 berdasarkan UU Nomor 52
tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. Hal ini sebagai tanggapan
atas hasil aspirasi masyarakat yang berkembang sejak tahun 1954, yang
selanjutnya secara formal tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Flores Timur tanggal 26 April Nomor 02/DPRD/II/1999 tentang
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Flores Timur atas Usul
Pembentukan Kabupaten Lembata (bdk. Penjelasan atas UU RI No. 52 Tahun 1999).
Ibukota Kabupaten Lembata berkedudukan di Lewoleba (pasal 7, UU RI No. 52 tahun
1999). 
Berdasarkan UU No. 52 tahun 1999, wilayah Kabupaten Lembata
berasal dari sebagian wilayah kabupaten Flores Timur yang terdiri atas delapan
kecamatan, yakni Kec. Bayusari, Kec. Omesuri, Kec. Lebatukan, Kec. Ile Ape,
Kec. Nubatukan, Kec. Atadei, Kec. Nagawatun dan Kec. Wulandoni, dengan luas
wilayah keseluruhan mencapai 126.638 hektar. Dengan luasan tersebut, data BPS
tahun 2004 menyebutkan, jumlah penduduk kabupaten Lembata ada 98.114 jiwa. 
Secara geografis, Kabupaten Lembata mempunyai batas wilayah:
sebelah utara dengan Laut Flores, sebelah timur dengan Selat Alor, sebelah
selatan dengan Laut Sawu, dan sebelah barat dengan Selat Boleng dan Selat
Lamakera. Kabupaten ini terletak di Pulau Lembata atau sering disebut sebagai
Pulau Lomblen, sebuah pulau terbesar dalam gugusan Kepulauan Solor. Panjangnya
mencapai 80 km dari Barat Daya ke Timur Laut dengan lebar mencapai 30 km dari
Barat ke Timur. Pulau yang berada pada ketinggian 1553 m di atas permukaan laut
ini merupakan daerah yang kaya akan sumber alam, baik di darat maupun di laut. 
Daerah Kering dan Gersang. Seperti kebanyakan daerah di daratan NTT, Lembata
tergolong daerah kering dan gersang, dengan curah hujan kurang dari 60 mm per
bulan. Sistem perladangan tebas-bakar dan berpindah-pindah, ditambah lagi
kebakaran yang sering melanda sepanjang musim kemarau merupakan salah satu
penyebab Lembata menjadi kering dan gersang. Pulau dalam kepungan garis pantai
sepanjang 300 km itu, di bagian selatannya rata-rata merupakan daerah
pegunungan terjal dan gundul. Kawasan berdataran rendah di bagian utara,
sebagian besar masih telantar akibat kesulitan air. 
Meskipun dalam kondisi kering dan gersang, pertanian tetap
menjadi tumpuan kegiatan ekonomi kabupaten ini dari tahun ke tahun. Tahun 2000,
misalnya, dari nilai total kegiatan ekonomi Kab. Lembata sebesar yang setara
dengan Rp 88,7 miliar, pertanian menyumbang hingga 64 persen.2 Dalam hal pertanian, produktivitas menjadi kendala. Produksi
hasil pertanian belum mampu mencukupi kebutuhan lokal. Beruntung bahwa
masyarakat Lembata bisa melakukan substitusi. Mereka lebih memilih jagung
daipada 
1 Kompas 19-06-2000. 
2 Aritasius Sugiya, Litbang Kompas, Selasa, 21
Mei 2002 
4 
beras sebagai makanan pokok, karena
relatif mudah dan cepat dipanen. Selain produksi bahan pangan, jambu mete dan
kelapa merupakan produk utama dan dari produksi jambu mete dan kelapa itu dapat
bergulir modal mencapai 5 miliar. Hasil ini mampu mendukung kehidupan
masyarakat setempat. 
Sebagai daerah kering, persoalan pangan dan problem ikutannya
hanyalah satu sisi tentang pergulatan pembangunan di Lembata. Pendapatan per
kapita yang sebesar Rp 1,6 juta dan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 5
miliar (tahun 2004) menjadikan Lembata sebagai salah satu kabupaten yang masih
terbelakang. Sebagian besar penduduk Lembata hidup di bawah garis kemiskinan.
Ini terjadi, selain sebagai daerah kering dengan potensi sumberdaya alamnya
yang belum banyak dikembangkan, Lembata juga merupakan daerah rawan benacana
karena letaknya yang berada di atas lempeng bumi yang senantiasa bergerak.
Posisi kabupaten ini juga berada dalam lingkaran sabuk api (ring of fire)
dengan gung-gunung api aktif, baik di darat maupun di laut. 
Perekonomian Didominasi Sektor Pertanian. Ke depan, perekonomian Lembata
masih akan didoominasi sektor pertanian yang akan didukung oleh sektor
peternakan dan perikanan. Ternak sapi, kambing, dan babi masih potensial untuk
dikembangkan mengingat masih luasnya padang rumput. Kondisi seperti ini merata
dihampir di seluruh kecamatan. Selain ternak, perikanan juga menyimpan banyak
potensi, mengingat 73 persen wilayah Lembata adalah perairan. Sumber daya ini
belum banyak dikembangkan. Potensi sumber daya laut dapat menjadi unggulan
daerah apabila dikelola dan dikembangkan dengan optimal. 
Seperti halnya daerah lain di provinsi NTT, kabupaten
Lembagata juga dikenal dengan kerajinan tenun ikat. Kerajinan ini juga menjadi
salah satu potensi perekonomian di kabupaten ini yang belum banyak
dikembangkan, selain perikanan dan peternakan. 
Di bidang pertanian sebenarnya masih ada potensi yang belum
dikembangkan. Salah satunya adalah lahan kebun seluas 53.438,57 hektar yang
sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk jambu mete, kakao, dan cengkeh. Di
luar sektor pertanian dan peternakan, wilayah ini memiliki potensi kelautan
yang luar biasa. Luas wilayah laut 3.393.395 kilometer persegi dan panjang
garis pantai 492,80 kilometer belum menjadi kekuatan ekonomi masyarakat karena
minimnya infrastruktur. Inilah ironi pembangunan di Lembata. Setelah lima tahun
di era otonomi daerah, kabupaten ini masih juga terbelenggu banyak persoalan
krusial. Selain persoalan rawan pangan, Lembata juga terisolasi dari daerah
lain karena minimnya jaringan, sarana dan prasarana transportasi. Pemerintah,
baik pusat maupun daerah, sangat menyadari jika infrastruktur merupakan salah
satu kata kunci percepatan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, kesadaran tersebut
tidak diimplementasikan secara optimal di NTT. Akibatnya wilayah ini menghadapi
ketertinggalan karena tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam 
Minimnya Infrastruktur. Meski tergolong daerah yang kaya akan sumberdaya alam,
namun sampai saat ini masyarakat di kabupaten Lembata masih dihadapkan pada
masalah minimnya infrastruktur. Sebagai kabupaten baru, Lembata hingga kini
belum memiliki jalan negara. Menurut catatan, Lembata kini baru memiliki
jaringan jalan 
5 
1 Rubrik Opini yang ditulis
oleh Yoseph Ali, Tabloid Nurani edisi 3/Minggu II April 2007 
sepanjang
1.017 km. Rinciannya, jalan propinsi 52 km, jalan kabupaten 325 km dan ditambah
jalan kecamatan/desa dan lainnya 640 km. Sebagian kecil antaranya sudah
beraspal, namun sudah terkelupas dan hancur. 
Selain jaringan jalan yang tidak memadai, pemandangan umum
yang mencolok di kabupaten ini adalah kondisi sarana transportasi darat yang
rusak. Belum lagi angkutan umum yang terbatas. Kondisi seperti ini menyebabkan
hasil pertanian dari desa-desa sulit untuk dibawa keluar. Selain transportasi,
permasalahan lain yang menjadi kendala bagi pengembangan Kabupaten Lembata
adalah ketersediaan listrik yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Baru tiga kecamatan, yaitu Ile Ape, Lebatukan, Nubatukan, yang sudah menikmati
listrik selama 24 jam. Padahal, potensi sumber panas bumi di Kecamatan Atadei
sangat menjanjikan. Sayang potensi ini belum dikembangkan. 
Tradisi Perburuan Ikan Paus. Di wilayah Pantai Selatan Lembata, terutama di
Kampung Lamalera, telah lama dikenal masyarakat nasional dan internasional dengan
tradisi perburuan ikan paus. Perairan Lamalera dan Lamakera merupakan daerah
tempat hidup ikan paus. Pada musim dingin di perairan pasifik atau perairan
lainnya, rombongan besar ikan paus akan mengungsi ke daerah selat sekitar
Lamalera dan Lamakera. Pada saat inilah masyarakat mulai berburu ikan paus.
Perburuan ikan paus ini diawali dengan upacara adat. 
Potensi Tambang. Potensi pertambangan di Lembata sebenarnya sudah dikenali
sejak jaman nenek moyang beberapa suku di Pulau Lembata. Dalam bahasa lokal Lembaga
dikatakan Ihin weren laba lodan, yang menyatakan tentang adanya
kandungan emas di dalam tanah. Tradisi dan istilah inilah yang secara turun
temurun diyakini bahwa emas adalah bagian dari “Ibu Bumi” yang diwariskan
kepada mereka, namun tidak boleh dibongkar. Sebab tradisi menyakini bahwa
membongkar emas berarti menelanjangi “Ibu Bumi”. 
Pulau Lembata yang luasnya 126,638 hektar itu kaya akan bahan
galian tambang. Berbagai penyelidikan menemukan bahwa dalam perut bumi Lembata
terkandung sejumlah bahan tambang, antara lain: bahan untuk keramik terdapat di
Nagawutung, Omesuri dan Buyasuri; besi dan pasir besi di Lebatukan, Buyasuri
dan Namaweka; minyak tanah di Nagawutung; gas alam di Atadei; dan batu barit di
Atanila.1 
6 
II. Sejarah dan Kronologi Kasus
Penambangan 
di Kabupaten Lembata 
2.1. Posisi Rencana Penambangan dalam Program Strategis
Pembangunan Daerah 
Dengan visi dasar “Terwujudnya masyarakat Lembata yang maju,
sejahtera, mandiri dan berdaya saing pada tahun 2011”, Pemerintah Daerah
(Pemda) Kabupaten Lembaga menetapkan lima program strategis pembangunan tahun
2006-2001, yaitu: 
1. Peningkatan kualitas sumber daya
manusia (SDM) 
2. Pemberdayaan masyarakat dan desa
serta pengembangan potensi ekonomi daerah. 
3. Percepatan pembangunan
infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan. 
4. Peningkatan kemampuan keuangan
daerah dan investasi daerah 
5. Membangun birokrasi yang
profesional berbasis kinerja. 
 
Kelima program strategis tersebut didasarkan pada
permasalahan pembangunan daerah dan kondisi kemampuan otonomi daerah Kabupaten
Lembata, yang mencakup: 
1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang
masih rendah. Hal ini tercermin dari data tingkat pendidikan aparatur daerah
yang didominasi oleh lulusan SLTA sebesar 58,91 %. Itu berarti, aparatur daerah
dipenuhi oleh lulusan SLTA, sejumlah 1.569 dari total 2.663 PNS Daerah (tidak
termasuk instansi vertikal). Hal ini juga berpengaruh besar pada optimalisasi
pengelolaan pemerintahan yang bersih dan efisien dalam pelayanan publik. 
2. Pertumbuhan ekonomi masih rendah.
Persoalan ini berpengaruhi pada rendahnya PDRB, PAD dan kontribusi
sektor-sektor pendukung peningkatan PAD. Kondisi ekonomi daerah seperti ini
mencerminkan rendahnya kemampuan keuangan daerah, sehingga pembangunan sarana-prasarana
vital bagi kehidupan masyarakat belum terwujud secara optimal. Pembangunan
sarana-prasarana dasar dan pendukung seperti, jalan, air bersih, listrik dan
telekomunikasi sangat terbatas dan belum menjangkau keseluruhan masyarakat,
yang sebagian besar tergolong penduduk miskin. Lemahnya pembangunan
infrastruktur berakibat juga pada lemahnya daya dukung untuk pengembangan
potensi ekonomi lokal, yang masih didominasi sector primer. Sebagian besar
penduduk bermata pencaharian sebagai petani. 
3. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam
mengelolah Pembangunan daerah belum optimal. Kondisi ini amat berpengaruh pada
kinerja pelayanan publik, penciptaan birokrasi yang bersih dan efisien,
kemampuan membangun hubungan-hubungan yang sinergi antara pemerintah, dunia usaha
(investor lokal, regional dan internasional) dan masyarakat dalam gerak
pembangunan. De fakto, aparatur daerah didominasi oleh lulusan SLTA tentu saja
ada pengaruhnya pada kompetensi pengelolaan pembangunan yang belum optimal. 
 
Berdasarkan pertimbangan otonomi
daerah yang diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan visi
pembangunan daerah, pemerintah daerah yang dipimpin Drs. Andreas Duli Manuk
memilih sektor pertambangan sebagai realisasi dari program strategis
pembangunan ke IV, yaitu percepatan peningkatan kemampuan keuangan 
7 
3 Kebijakan dan Strategi
Pembangunan Pertambangan di Kabupaten Lembata, Materi Sosialisasi Tahap II
Rencana Pembangunan Industri Pertambangan Terpadu, Pemerintah Kabupaten
Lembata, 2007 
daerah dan kemampuan investasi
daerah, khususnya melalui cara: 1) peningkatan promosi dan kerjasama investasi,
dan 2) pengembangan kemitraan yang sinergis antara pemerintah daerah dan dunia
usaha/swasta. 
2.2. Sejarah Pengembangan Pertambangan 
Penyelidikan terhadap potensi pertambangan di kabupaten Lembata telah dilakukan oleh pemerintah dan swasta sejak tahun 1924 dan terus berlangsung sampai sekarang. Penyelidikan-penyelidikan tersebut menyimpulkan bahwa di Kabupaten Lembata terdapat potensi bahan galian A, B, dan C. Berikut adalah gambaran tentang sejarah penambangan di Kabupaten Lembata.3 Tahun  Lembaga  Kegiatan  Keterangan  
1925  H. Erhat  Survey geologis dan pertambangan di Pulau Flores dan Lomblen  
1940  H. Brower  Penelitian geologi dan petrologi batuan alkalidi Pulau Adonara, Lomblen dan Batu Tara  
1970  PT. Walls Mining  Eksplorasi logam dasar  
1978  Direktorat Geologi  Penelitian geokimia secara regional di Pulau Sumba, Flores, Alor, Lomblen dan Pantar  
PT. Sumber Alam Lembata  Eksplorasi logam dasar dan bahan galian industri, yakni barit di daerah Atanila  
PT. Baroid Indonesia  Eksplorasi terhadap endapan barit di daerah Balauring dan Wai Pue  
1985-1999  PT. Nusa Lontar Mining  Eksplorasi secara regional dan pengeboran di beberapa daerah endapan emas dan ikutannya  Dilanjutkan oleh CSR Ltd  
1997  Direktorat Sumberdaya Mineral  Penyelidikan pendahuluan terhadap mineral dan ikutannya di Pulau Flores, Alor, Lembata, Pantar, Adonara, Solor dan Timur  
2001  PT. Permata Lembatama Simpati  Mendapatkan ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi terhadap emas logam lainnya di Kecamatan Buyasuri dan Lebatukan berdasarkan Keputusan Bupati Lembata No. 63/2001  Kegiatan tidak dilanjutkan dan masa laku ijin telah berakhir  
2002  CV. Patria Jasa  Penyelidikan Semimikro di Kecamatan Buyasuri, Kecamatan Omesuri dan Kecamatan Lebatukan        
 
 Membaca
Penolakan Warga Atas 
Rencana Penambangan Emas di Kabupaten Lembata – NTT 
Sebagai 
Wujud Akal Sehat Rakyat dalam Membela Kehidupan 
dan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lembata 
Oleh: 
Justice, Peace, and Integrity of Creation 
email: jpicofm_indonesia-/E1597aS9LQAvxtiuMwx3w <at> public.gmane.org 
 
 
3 Kebijakan dan Strategi
Pembangunan Pertambangan di Kabupaten Lembata, Materi Sosialisasi Tahap II
Rencana Pembangunan Industri Pertambangan Terpadu, Pemerintah Kabupaten
Lembata, 2007 
8 2004  PT.Citra Bangun Lomblen  Mendapatkan ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Biji Besi dan Pasir Besi di Kecamatan Nubatukan, Pantai Penikene dan Pantai Ile Ape berdasarkan Keputusan Bupati Lembata No. 113/2004  Kegiatan selesai dan sampai saat ini tidak dilanjutkan  
2005  PT. Lomblen Nusa Karya  Mendapatkan Kuasa Ijin Peninjauan Titik Kandungan Emas di Lembata berdasarkan Keputusan Bupati Lembata No. 31/2005  Kegiatan selesai dan sampai saat ini tidak dilanjutkan  
2005  PT. Pukuafu Indah  Kegiatan penyelidikan umum pertambangan dan eksplorasi bahan galian tembaga, emas, dan mineral pengikutnya berdasarkan Keputusan Bupati Lembata No. 37/2005 tanggal 9 mei dan Keputusan Bupati Lembata No. 111/2005 tanggal 1 Nopmber 2005 
 
  Tetap komitmen dengan pemerintah daerah dan kegiatannya tetap berlanjut sampai sekarang  
Berdasarkan laporan penyelidikan semimikro CV Patria Jasa pada tahun 2002, potensi bahan galian golongan B di Kabupaten Lembata dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
No.  Prospek  Mineralisasi  Luas (m2)  Barit (ton)    
Kecamatan Buyasuri:    
1.  Bukit Puhaeha, Tanjung Merah Bean  Emas, barit (Ba), pirit (Py)  526.858,0  36.353.499,86    
2.  Bukit Arennamang, bukit Hodimotik, Atulaleng  Ba  234.625,0 
279.994,0  776.294,40    
3.  Bukit Mudehuri. Atulaleng  Ba, Py  115.362,5  397.758,00    
4.  Bukit Bilawak Batu, Hadingmanuk, Desa Kalikur WL  Ba 
Py  66.400,0 
443.337,5  492.800,00    
Total  1.666.577,0  41.020.325,26    
Kecamatan Omesuri:    
1.  Bukit Puakoyong, Hangalamamengi  Emas, Ba, Py, Malachite, Azurite, Galena  28.478,0 
214.791,0  1.605.352,80    
2.  Bukit Useng, Bukit Patuareng, Atanila-Nilanapo  Ba, 
Py  9.881.112,5 
322.824,5  118.297.984    
Total  1.554.203,0  1.723.650,784    
Kecamatan Lebatukan:    
1.  Bukit Opha, Dikesare  Ba, Galena  50.000    
2.  Bukit Tiwanalung-Lewolera  Ba  124.050,0 
24.375,0 
95.600,0    
3.  Asphal Roads, Obe,  Ba  7.225                
 
4 Kebijakan dan Strategi
Pembangunan Pertambangan di Kabupaten Lembata, Matari Sosialisasi Tahap II
Rencana Pembangunan Industri Pertambangan Terpadu, Pemerintah Kabupaten
Lembata, 2007 
Terhadap potensi bahan galian golongan B tersebut, sejak tahun 2005 PT Pukuafu Indah (Merukh Enterprise Group) telah melakukan kegiatan kuasa pertambangan penyelidikan umum pertambangan dan eksplorasi. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan PT Pukuafu Indah tersebut, kabupaten Lembata memiliki potensi pertambangan sebagai berikut: No.  Prospek  Mineral  Ppm/ppb  
1.  Puakoyong 1 (200 m2)  Cu/tembaga 
Pb/timah hitam 
Zn/seng 
Au/emas  60 ppm 
6958 ppm 
1344 ppm 
157 ppb  
2.  Puakoyong 2 (3000 ha)  Cu/tembaga 
Pb/timah hitam 
Zn/seng 
Au/emas 
Ag/perak 
Mn/mangan  4166 ppm 
5622 ppm 
270 ppm 
2904 ppb 
39 ppm 
86 ppm  
3.  Lewolera, Lewolein (4.500 ha)  Cu/tembaga 
Pb/timah hitam 
Zn/seng 
Au/emas 
Ag/perak 
Mn/mangan  2850 ppm 
62671 ppm 
4920 ppm 
240 ppb 
69 ppm 
94 ppm  
4.  Bean (1300 ha)  Cu/tembaga 
Pb/timah hitam 
Zn/seng 
Au/emas 
Ag/perak 
Mn/mangan  7960 ppm 
20 ppm 
101 ppm 
6785 ppm 
35 ppm 
65 ppm  
 
4 Kebijakan dan Strategi
Pembangunan Pertambangan di Kabupaten Lembata, Matari Sosialisasi Tahap II
Rencana Pembangunan Industri Pertambangan Terpadu, Pemerintah Kabupaten
Lembata, 2007 
Dengan
potensi tersebut, pihak pemerintah Kabupaten Lembata dan PT Merukh telah
bersepakat untuk membangun industri pertambangan terpadu, diawali dengan adanya
nota kesepahaman bersama yang dibuat secara sepihak oleh bupati dan pihak
perusahaan pertambangan. Kini rencana pembangunan pertambangan ini menjadi
kasus setelah terjadi reaksi keras dan perlawanan dari masyarakat. Berikut
adalah kronologi terjadinya kasus pertambangan di Kabupaten Lembata. 
2.3.
Kronologi Kasus Penambangan 
9
Mei 2005 : 
PT.
Pukuafu Indah melakukan kegiatan penyelidikan umum dan ekplorasi pertambangan
bahan galian tembaga, emas dan mineral pengikutnya berdasarkan Keputusan Bupati
Lembata No. 37 tahun 2005.4 
10 
5 Ibid 
6 Dalam
wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Lembata, tanggal 3 Juli 2007, Ketua DPRD
menyatakan bahwa penandatangan MoU hanya dilakukan oleh pihak eksekutif tanpa
sepengetahuan pihak legislatif 
24 Oktober 2005: 
PT. Pukuafu Indah mengajukan Permohonan Kuasa Pertambangan
Eksplorasi kepada Pemkab Lembata melalui Surat No. 25-2/PI/KP-Er/X/2005. Dalam
surat permohan ini tercantum jenis Kuasa Pertambangan/Bahan Galian dan lokasi
serta luas area pertambangan, sebagai berikut: 
􀂃 Jenis
galian : emas, tembaga, dan mineral pengikutnya 
􀂃 Lokasi
: Kecamatan Nagawutun, Atadei, Ile Ape, Lebatukan, Nubatukan, 
 
Omesuri dan Buyasuri 
􀂃 Luas
area : 91.565 hektar 
 
1 Nopember 2005: 
Menanggapi surat permohonan PT Pukuafu Indah, Pemkab Lembata
mengeluarkan Surat Keputusan No. 111 tahun 2005 untuk memperkuat Surat
Keputusan yang sudah dikeluarkan pada 9 Mei 2005.5 
12 Nopember 2005: 
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU)6 antara Pemda Lembata yang diwakili oleh Bupati Andreas Duli
Manuk dengan Merukh Enterprise, yang diwakili oleh Ir. Affandi S. Lukas.
Penandatanganan ini disaksikan oleh Ir. Gustav YN. Merukh, Direktur Eksekutif
Merukh Enterprise. Isi dari MoU ini, di antaranya: 
􀂃 Dukungan
dan fasilitas oleh Pemda Kabupaten Lembata 
􀂃 Koordinasi
pembangunan, khususnya investasi dari perusahaan dilakukan melalui Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) sesuai peraturan BKPM 
􀂃 Penyelenggaraan
pemerintah daerah untuk mensukseskan investasi global 
􀂃 Partisipasi
investor dalam penyelenggaraan pemerintah daerah: memberikan bantuan berupa
alat-alat transportasi dan alat kerja kepada pihak instansi-instansi yang
terkait dengan proyek penambangan. Dalam hal barang yang didatangkan pihak
Perusahaan adalah barang impor, maka Pemda Lembata akan mengusahakan bebas bea
masuk. 
􀂃 Pengembangan
masyarakat: pihak perusahaan akan menyediakan pusat-pusat kesehatan masyarakat,
pendidikan, beasiswa, dll. 
􀂃 Memberikan
prioritas pada tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal yang sudah
memiliki keahlian dan kompetensi. Apabila kebutuhan tenaga kerja dari
masyarakat lokal tidak terpenuhi atau apabila masyarakat lokal tidak memenuhi
persyaratan, maka pihak perusahaan akan mendatangkan tenaga kerja dari luar
Lembata, dengan prioritas masyarakat NTT. Sementara tenaga ahli akan
didatangkan dari luar lembata atau luar negeri. Dalam hal ini perusahaan
menjanjikan untuk mendidik tenaga-tenaga lokal. 
 
11 
1 Maret 2006: 
PT. Merukh menulis surat No. 06-2/ME/LMBT/III/2006 kepada
Bupati Lembata untuk menyampaikan bahwa telah ditandatangani Preeliminery
Agreement dengan salah satu perusahaan tambang terbesar di negara Polandia,
yaitu KGHM POLSKA MIEDZ SA sebagai partner kerjasama (joint venture). 
16 Juni 2006: 
PT. Pukuafu Indah mengajukan permohonan Kontrak Karya dalam
rangka Penanaman Modal Asing melalui surat nomor 02-2-/PI-KPG/KK/VI/2006. Surat
tersebut disertai dengan lampiran berupa: 
􀂃 Peta
permohonan wilayah disertai batas-batas koordinatnya 
􀂃 Tanda
bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan dari bank yang ditunjuk 
􀂃 Tanda
Terima Surat Pemberitahunan Tahunan (SPT) tahun terakhir NPWP khusus untuk
perusahaan Indonesia 
􀂃 Laporan
keuangan tiga tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 
􀂃 Kesepakatan
bersama dalam hal perusahaan lebih dari satu 
􀂃 Laporan
tahunan perusahaan 
􀂃 Akte
pendirian perusahaan yang menyebutkan usahanya di bidang pertambangan yang
disahkan oleh Departeman Kehakiman dan HAM 
 
Dalam hal ini Pemodal Asingnya adalah KPG Kupfer-produkte
GmbH Germany. 
15 Juli 2006: 
Bupati Lembata mengirimkan surat No. Ek.543/062/2006 untuk
konfirmasi kepada pihak PT. Pukuafu Indah terkait dengan tindak lanjut dari
Nota Kesepahaman. Isi dari surat tersebut, di antaranya: 
􀂃 Mengingatkan
pihak PT. Merukh bahwa masa perijinan kuasa pertambangan eksplorasi hampir
selesai 
􀂃 Mempertanyakan
realisasi kehadiran investor dari Polandia sebagaimana dijanjikan PT Merukh
dalam surat sebelumnya 
􀂃 Menyampaikan
bahwa rencana pembangunan industri pertambangan emas dan mineral ikutannya
mendapat sambutan dan respon positif dari Pemkab Lembata dan masyarakat. 
􀂃 Meminta
kepada pihak PT Merukh untuk segera merealisasi uang jaminan kesungguhan kepada
pemerintah pusat/daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan
Menteri Pertambangan dan Energi No. 135.K/201/M.PE/1996 tentang Pembuktian
Kesanggupan dari Pemohon Kuasa Pertambangan-Kontrak Karya dan Kontak Kerja
Batubara, Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 155.K/861/DDJP/1996 tentang
Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan, dan Perda Kabupaten
Lembata No. 5/2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum 
 
31 Juli 2006: 
PT Pukuafu Indah mengundang Pemkab Lembata, DPRD, dan
instansi terkait, seperti Dinas Pertambangan Provinsi NTT, Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Lembata, Dinas Perkebunan Kabupaten Lembata, Dinas
Pertanian dan Tanaman Pangan 
12 
7 Flores Pos, 11 Juni 2007 
8 Tabloid
Mingguan Nurani, minggu II April 2007 
9 Tabloid
Mingguan Nurani, minggu II April 2007 
10 Tim
yang ikut pertemuan bersama PT Merukh di Jakarta menyatakan tidak yakin bahwa
Lembata punya potensi yang besar di bidang pertambangan, namun mereka menilai
keseriusan pihak PT dan pengalaman mereka di bidang pertambangan (Flores Pos,
11 Juni 2007) 
Kabupaten Lembata, Dinas Kehutanan Kabupaten Lembata, BPN
Kabupaten Lembata, Bappeda Kab. Lembata, dan Bappedalda Kabupaten Lembata,
untuk menghadiri presentasi yang dilakukan pihak PT sebagai tindak lanjut dari
MoU antara Pemda Lembata dan PT Pukuafu Indah yang ditandatangani 12 Nopember
2005.7 
23 Agustus 2006: 
Pihak PT. Merukh mengeluarkan dokumen yang berisikan
“Topik-Topik Pembahasan Pertemuan dengan Bupati beserta Dinas Terkait dan
Pimpinan DPRDKabupaten Lembata Dalam Rangka Processing Permohonan Kontrak Karya
Pertambangan PT. Pukuafu Indah dan Kupfer Producte GMBH Jerman yang telah
diajukan kepada Menteri ESDM dan Bupati Lembata”. Topik-topik pembahasan inilah
yang menjadi materi pertemuan antara pihak PT Merukh dengan pihak Pemkab
Lembata, dinas terkait dan DPRD. Dokumen terlampir. 
24 Agustus 2006: 
Bupati Andreas Duli Manuk memimpin rombongan 18 pejabat
pemerintah kabupaten, pimpinan DPRD, dan pimpinan komisi-komisi DPRD Kab.
Lembata untuk melangsungkan pertemuan dan pembicaraan intensif selama 2 hari
(25-26 Agustus 2006) di Jakarta.8 
25-26 Agustus 2006: 
Pertemuan 18 pejabat pemerintah kabupaten, pimpinan DPRD, dan
pimpinan komisi-komisi DPRD Kab. Lembata dengan PT Merukh dan PT Pukuafu Indah
di Hotel Grand Flora Kemang, Jakarta Selatan. Pertemuan ini membahas “Rencana
Pembangunan Industri Pertambangan Terpadu di Pulau Lembata”, yang tertuang
dalam kertas kerja tambang yang disiapkan PT Pukuafu Indah. Kertas kerja ini
berisikan, antara lain: hasil kajian tentang prospek mineral dan pengikutnya di
wilyah Lembata dan topik-topik pembahasan dalam rangka processing permohonan
kontrak karya pertambangan. 
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan, di antaranya:
Pemkab Lembata memberikan rekomendasi kepada PT Pukuafu Indah dan Kupfer
Produkte GmbH Germany serta membentuk tim teknis pertambangan terpadu sebagai
dukungan terhadap rencana investasi tambang PT Merukh.9 
Sumber informasi lain menyebutkan bahwa dalam pertemuan ini
pihak Pemkab Lembata dan DPRD tidak hanya mendengarkan presentasi dari pihak
PT. Merukh, tetapi juga membahas beberapa agenda lain, seperti revisi MoU, yang
difokuskan pada rencana melakukan Kontrak Kerja Pertambangan.10 
13 
11 Tabloid Mingguan Nurani,
minggu II April 2007 
26 Agustus 2006: 
Dikeluarkannya dokumen tentang “Kesimpulan Hasil Pertemuan
antara PT. Merukh dengan Pemkab Lembata dalam Rangka Rencana Pembangunan
Industri Pertambangan Terpadu”. Dokumen ini ditandatangani oleh Bupati Lembata
Drs. Andreas Duli Manuk, Ketua DPRD Kabupaten Lembata Drs. Petrus Boliona Keraf
dan Vice Presiden PT Merukh Ir. Affandi S. Lukas. 
Dalam kesimpulan tersebut tertulis bahwa pemerintah daerah
Kabupaten Lembata (bupati Lembata dan DPRD Kabupaten Lembata) sepakat untuk
melaksanakan Kontrak Karya pertambangan di Kabupaten Lembata yang dinamakan
Kontrak Karya Pertambangan Generasi Otonomi Daerah. Pemda Lembata dan PT.
Merukh juga menyetujui seluruh materi yang terdapat dalam topik pembahasan,
sebagaimana tertuang dalam dokumen yang dikeluarkan PT. Merukh tanggal 23
Agustus 2006. 
28 Agustus 2006: 
Bupati Ande Manuk dan ketua DPRD Kabupaten Lembata Petrus
Boliona Keraf menandatangani rekomendasi untuk PT Pukuafu Indah dan PT Kupfer
Produkte GmbH Germany dalam mendapatkan kontrak karya tambang dari menteri
pertambangan dan energi. Rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan surat
permohonan kontrak karya pertambangan No. 02-2-2/PI-KPG/KK/VI/2006 yang
diajukan PT Pukuafu Indah dan Kupfer Produkte GmbH Germany serta hasil
pertemuan kedua pihak tanggal 25-26 Agustus 2006 di Jakarta. 
Penandatangan dilakukan bupati dan ketua DPRD Kab. Lembata
tanpa melalui mekanisme pleno DPRD sebagai pengambil keputusan tertinggi di
dewan. Pemberian rekomendasi yang diberikan bupati dan ketua DPRD juga tanpa
didahului proses dialog terbuka dengan DPRD dan masyarakat lokal yang berada di
calon lokasi tambang. Padahal dalam pertemuan antara pihak pemerintah dan DPRD
Kab. Lembata telah dibicarakan juga soal rencana pemindahan penduduk keluar
dari lokasi tambang.11 
1 September 2006: 
Bupati Lembata mengeluarkan SK No. 101/2006 tentang
Pembentukan Tim Teknis Rencana Pembangunan Industri Pertambangan Terpadu, hasil
kerjasama PT Pukuafu Indah dan Pemkab Lembata. Tim teknis ini yang tertulis
dalam SK melibatkan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Lembata dan DPRD,
staf PT Pukuafu Indah, LSM lokal, tokoh masyarakat dan tokoh adat dari tiga
kecamatan yang menjadi lokasi tambang. Tim teknis dipimpin oleh Drs. Emanuel
Yosep Lamabelawa, kepala Dinas Pertambangan dan Energi, dengan masa kerja
terhitung sejak ditetapkannya keputusan sampai pada tahapan pelaksanaan
eksploitasi. 
Dalam SK juga dinyatakan bahwa segala biaya yang dikeluarkan
akibat ditetapkannya SK tersebut dibebankan pada APBD Kabupaten Lembata tahun
anggaran 2006 dan anggaran perusahaan PT Pukuafu Indah. 
14 
12Tabloid Mingguan Nurani,
minggu II April 2007 
Dalam SK disebutkan tentang tugas-tugas tim teknis terkait
dengan pembangunan industri pertambangan terpadu, yaitu: (1) melakukan
sosialisasi pada masyarakat di wilayah calon lokasi kontrak karya; (2) membahas
draft kontrak karya industri terpadu PT Pukuafu Indah dan Kupfer Produkte GmbH
Germany. 
28 September 2006: 
Bupati Lembata mengeluarkan SK No. 101.a tahun 2006 tentang
Pembentukan Tim Teknis Rencana Pembangunan Industri Pertambangan Terpadu PT.
Merukh Lembata Copper dan Pemerintah Kabupaten Lembata. SK ini dibuat salah
satunya didasarkan pada surat yang diajukan PT Merukh Lembata Copper No.
024-1/MLC-ED/IX/ tertanggal 25 September 2006, yang isinya pemberitahuan
tentang diperlukannya pembentukan perusahaan patungan untuk membangun industri
pertambangan terpadu di Kab. Lembata yang diberi nama PT Merukh Lembata Copper. 
Tidak ada perubahan substansial dari SK sebelumnya tentang
pembentukan tim teknis yang dibuat Bupati. Perubahan SK dilakukan Bupati hanya
untuk mengakomodir sejumlah anggota DPRD sebagai anggota tim teknis. 
9 November 2006: 
PT Merukh Lembata Copper mengajukan Kertas Kerja Sosialisasi
melalui surat No 030-1/MLC-ED/KKS/XI/2006. Dalam kerta kerja tersebut tertulis:
(1) informasi dan data bagi pembentukan wawasan tim sosialiasasi, (2) materi
sosialisasi untuk masyarakat. 
Di dalam materi sosialiasi untuk masyarakat tercantum adanya
: (1) janji-janji perusahaan tentang keuntungan atau manfaat yang akan diterima
pihak pemerintah kabupaten dan masyarakat Lembata, (2) pemetaan dan pencadangan
calon area penambangan pertama seluas 49.860 ha dari luas Pulau Lembata yang
sebesar 126.638 ha.12 
10 November 2006: 
PT Merukh Lembata Copper mengajukan surat No:
01-1/MLC/P-PW/XI/2006 tentang Permohonan Pencadangan Wilayah kepada Bupati
Lembata. Terlampir dalam surat tersebut adalah peta wilayah dan daftar
koordinasi berserta titik-titik batas wilayah. 
1 Desember 2006: 
Rapat Tim Teknis Pembangunan Industri Pertambangan Terpadu,
yang dihadiri oleh anggota tim teknis dari pihak pemerintah daerah, PT. Merukh
dan utusan dari Lembata Center (LSM lokal). Agenda rapat adalah sosialiasi
program dan pemaparan rencana kerja PT Merukh. 
Dalam pertemuan ini pihak Lembata Center, yang merupakan
perwakilan dari LSM lokal mengangkat tiga isu untuk didiskusikan. Pertama,
mempertanyakan ketidakhadiran tokoh masyarakat dan tokoh adat yang telah
ditetapkan bupati menjadi anggota tim teknis. Kedua, Lembata Center
mempertanyakan resiko kehancuran sumberdaya alam dan kehidupan sosial ekonomi
masyarakat Lembata. Dalam hal ini Lembata Center menanyakan pada pihak PT.
Merukh tentang jaminan pembuangan limbah tailing yang mengandung zat kimia
beracun ke laut. Ketiga, Lembata Center menegaskan akan 
15 
13 Dari wawancara dengan Ir. Philipus Bediona selaku
direktur Yayasan Lembata Center didapatkan keterangan bahwa pihak Lembata
Center hanya dilibatkan sampai pada pertemuan kedua. Setelah itu pihak Lembata
Center tidak pernah lagi diundang dalam pertemuan-pertemuan. Disinyalir, pertanyaan-pertanyaan
kritis yang diajukan pihak Lembata Center itulah yang membuat mereka tidak
dilibatkan lagi. 
14 Wawancara
dengan tokoh adat menunjukkan bahwa tokoh adat setempat dibujuk pihak
pemerintah setempat untuk mau berangkat “studi banding” ke Jakarta karena
menurut pihak pemerintah setempat PT Merukh punya program yang cukup baik untuk
masyarakat Lembata. 
15 Tabloid
Mingguan Nurani, minggu II April 2007. 
16 Pada
rapat pertama cukup banyak aparat pemerintah yang secara terbuka membicarakan
kekhawatiran mereka atas rencana penambangan dan resikonya. Akan tetapi dalam
rapat kedua tidak banyak lagi suara kritis datang dari pihak aparat pemerintah.
Yang bersuara keras pada rapat pertama tidak nampak lagi pada rapat kedua.
Pembicaraan oleh pihak pemerintah dan pihak PT Merukh dalam pertemuan tim
teknis menunjukkan kesan bahwa proses pengambilan keputusan tentang tambang
sudah final. Yang dibicarakan hanya soal relokasi penduduk di lokasi tambang. 
mundur dari tim teknis dan menyatakan tidak ikut bertanggung
jawab atas proses penambangan jika hanya diberikan kewenangan dalam urusan
sosialisasi tambang dan pendekatan wilayah, tidak mendapatkan kewenangan dalam
perumusan draft kontrak karya tambang.13 
Terhadap pertanyaan pertama menyangkut ketidakhadiran tokoh
adat dan tokoh masyarakat, ketua tim teknis, dalam hal ini Kepala Dinas
Pertambangan Lembata Drs. Emanuel Lamabelawa memberikan jawaban bahwa tokoh
masyarakat dan tokoh adat akan difasilitasi oleh PT Merukh untuk mengadakan
pertemuan khusus di Jakarta dan tidak dilibatkan dalam pertemuan di Lewoleba
yang melibatkan tim teknis lainnya.14 
Terhadap pertanyaan kedua yang terkait dengan pembuangan
limbah tailing, pihak PT Merukh menyampaikan dua jawaban. Jawaban pertama disampaikan
oleh Ir. Supardi selaku Vice Presiden Mineral Ekploration PT Merukh,
menyampaikan bahwa mereka memang kecolongan dalam kasus Teluk Buyat, di mana
terjadi kebocoran pada pipa pembuangan tailing yang berakibat pada pencemaran
perairan Teluk Buyat. Kasus ini mengakibatkan penyakit dan kematian pada
masyarakat Buyat Pante akibat pencemaran dan karena tidak tahan menderita
masyarakat lokal terpaksa membakar sendiri kampungnya dan mengungsi ke tempat
aman tanpa sedikitpun ada perhatian dari PT Newmon Minahasa Raya yang melakukan
penambangan di sana. Jawaban kedua disampaikan oleh Ir. Armin Tampubolon
selaku konsultan geologi PT. Merukh, yang dengan nada emosi mengatakan bahwa
proses penambangan di Kabupaten Lembata sudah 80% di depan mata, jadi mengapa
harus dipersoalkan.15 
Terhadap pertanyaan ketiga, ketua tim teknis menyampaikan
bahwa semua anggota tim, termasuk Lembata Center bertanggung jawab secara
menyeluruh akan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan. Karena itu, semua
anggota tim juga terlibat dalam perumusan draft kontrak karya.16 
12 Desember: 
Aksi penolakan tambang oleh masyarakat Lamadale. 
13 Desember: 
Aksi penolakan tambang oleh masyarakat Balurebong 
16 
17 Upacara adat penolakan
tambang juga dilakukan oleh 192 warga Desa Lamadale dan 145 warga Desa Seranggorang
wilayah Leragere 
4 Januari 2007: 
Untuk pertama kalinya bupati Lembata berbicara terbuka pada
pers (dalam hal ini Pos Kupang) tentang rencana pertambangan terpadu dengan
nilai investasi sebesar Rp 93 trilyun. Dalam hal ini bupati hanya menjelaskan
bahwa proses penambangan masih lama. Sementara informasi seputar lamanya waktu
yang dibutuhkan dan dampak penambangan terhadap kehancuran sumberdaya alam dan
kehidupan sosial ekonomi masyarakat Lembata tidak diungkapkan oleh bupati. 
8 Januari 2007: 
Ketua BPKAD Drs. Piet Toda Atawolo dan Ketua KTU Dinas
Kimprawil Kabupaten Lembata Drs. Damasus Atawolo menemui dan mendesak kepala
desa, ketua forum komunikasi antar petani Leragere dan beberapa tetua kampung
untuk membatalkan rencana penyelenggaraan ritual adat untuk menolak tambang.
Namun permintaan kedua pejabat ini ditolak pihak masyarakat yang mereka temui
dengan alasan bahwa rencana penyelenggaraan ritual adat tolak tambang adalah
keputusan musyawarah msyarakat dari delapan (8) kampung dan bukan keputusan
pemerintah desa yang bisa dibatalkan atas perintah camat atau bupati. 
Pada hari yang sama masyarakat yang tergabung dalam FOKAL
(Forum Komunikasi Antar Petani Leragere) melakukan ritual adat tolak tambang
tanpa menghiraukan tekanan dari pihak pemerintah. 
4 Januari 2007: 
Sejumlah 287 warga di wilayah Leragere desa Ledotodokowa
melakukan upacara adat tolak tambang 
9 Januari 2007: 
Masyarakat yang berasal dari Lewoeleng bersama dengan
masyarakat dari 7 kampung lain dari Leragere melangsungkan ritual adat tolak
tambang. 
11 Januari 2007: 
 
Sejumlah 103 warga desa Balurebong melakukan upacara adat
tolak tambang. 
12 Januari 2007: 
Masyarakat Nobo Buto Leragere melakukan ritual dan sumpah
adat penolakan tambang. 
Pada hari yang sama masyarakat Leragere menyampaikan surat
pernyataan menolak tambang pada Bupati Lembata, DPRD Lembata, Direktur
Eksekutif PT. Merukh Lembata Copper dan sejumlah instansi lain. 
15 Januari 2007: 
Masyarakat Nobo Buto Leragere mendatangi kantor Bupati untuk
berunjuk rasa dan ditemui oleh wakil bupati.17 
17 
16 Januari 2007: 
Wakil bupati mengecam aksi damai penolakan tambang yang
dilakukan masyarakat Leragere. Wakil bupati juga mengecam keterlibatan Pastor
Marsel Vande Raring, SVD. Dalam hal ini wakil bupati menuduh masyarakat telah
salah menerima informasi dari LSM dan oknum yang tidak bertanggung jawab. 
29 Januari 2007: 
Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Kabag Humas Rofinus Laba
Lasar menanggapi aksi demo dan tekanan dari berbagai pihak dengan menegaskan
sikapnya untuk tetap akan melanjutkan rencana pertambangan dan mengabaikan
keberatan serta penolakan warga masyarakat di calon lokasi tambang. 
28 Februari 2007: 
Pemerintah Kabupaten Lembata melakukan sosialisasi tentang
rencana pembangunan tambang kepada para kepala desa dan BPD se-kecamatan
Omesuri di Balauring. Sosialisi ini dilakukan oleh tim yang dipimpin langsung
oleh wakil bupati. Sosialisi bersifat tertutup dan dijaga ketat oleh pasukan
Satpol PP yang dibawa serta dari kantor kabupaten. 
Sebelum acara sosialisasi berlangsung, pihak camat dan wakil
bupati turut terjun langsung mengontrol dan mengecek para peserta di lapangan.
Mereka yang bukan aparat pemerintah desa dan juga bukan anggota BPD dihadang di
depan pintu masuk dan tidak diperbolehkan masuk. Dalam acara tersebut wakil
bupati juga menegaskan tentang kebodohan masyarakat Kedang apabila mereka turut
terlibat dalam aksi penolakan tambang sebagaimana dilakukan masyarakat
Leragere. 
6 Maret 2007: 
Pihak Pemerintah Kabupaten Lembata, yang diwakili oleh Drs.
Piet Toda Atawolo selaku kepala BKAD dan Gervasius Pati selaku Kabag Keuangan
Sekretaris Daerah memboncengi kunjungan kerja Camat Lebatukan untuk bertemu
dengan masyarakat Leragere. 
Dalam pertemuan tersebut Piet Toda mengecam LSM dan
mempertentangkan LSM dengan masyarakat, dengan ucapannya: “Kamu jangan
percaya mereka (LSM). Lebih baik kamu percaya kami. Kami ini khan kamu punya
anak sendiri. Mereka-mereka itu sedang membenci kami dan mau menggunting kami.
Mereka tidak suka dengan kami, sehingga mereka datang untuk mengganggu basis
kami.” 
Dalam pertemuan tersebut Gervasius Pati secara tidak langsung
mengancam akan menghentikan pembangunan di Leragere apabila masyarakat menolak
tambang, melalui ucapannya di depan masyarakat: “Mengapa saya harus
menyangkal orang Leragere. Leragere khan kita punya kampung halaman. Tambang
mau jadi atau tidak jadi bagi saya tidak masalah, saya tetap hidup dengan gaji
saya sebagai PNS. .....Saya dengar, saya dituduh sebagai bendahara Merukh. Saya
kaget dan marah. Saya bilang kepada 
18 
18 Tabloid Mingguan Nurani,
minggu II April 2007. 
Piet (Piet Toda Atawolo), Piet, jangan lagi memberikan
pembangunan ke Leragere. Kalau kau beri berarti kau berseberangan dengan saya”.18 
7 Maret 2007: 
Bupati memberikan penjelasan tentang kebijakan tambang kepada
para pastor se-dekenat Lembata. Sosialisasi itu dilakukan atas permintaan para
pastor se-dekenat Lembata. 
8 Maret 2007: 
Bupati menggunakan Musrembang tingkat kecamatan untuk
melakukan sosialisasi tambang. Dalam sosialisasi itu bupati menyampaikan
kekecewaannya terhadap aksi tolak tambang yang dilakukan masyarakat Leragere.
Bupati meminta masyarakat Leragere untuk melakukan ritual pendinginan atas
ritual dan sumpah adat untuk menolak tambang yang sudah dilakukan masyarakat,
dan sesudah itu barulah bupati bersedia untuk berkunjung ke Leragere. 
10 Mei 2007: 
Para pastor sedekenat Lembata bersama-sama menyatakan sikap
menolak adanya penambangan di Kabupaten Lembata melalui surat pernyataan sikap
No. 15/I.D.3/DL/2007 tertanggal 10 Mei 2007 yang ditujukan kepada Bupati
Lembata. 
11 Mei 2007: 
134 warga yang berasal dari desa Dikesare melakukan upacara
adat penolakan tambang 
Pada hari yang sama, masyarakat yang tergabung dalam Forum
Komunikasi Masyarakat Desa Pesisir (FORKOMDISIR) mengirimkan surat pernyaan
menolak tambang kepada Bupati Lembata, DPRD Lembata dan Direktur Eksekutif PT
Merukh Lembata Copper serta sejumlah instansi lainnya. 
31 Mei 2007: 
Warga melakukan sumpah adat di Desa Lodotodokowa untuk
menolak tambang. Alasan penolakan yang disampaikan mereka adalah bahwa mata
pencaharian dan kehidupan mereka bukan karena tambang tetapi karena tanah dan
segala yang ada di atas tanah. Mereka tidak mau kehilangan sumberdaya alam dan
tidak mau hidup di tanah pengasingan. Jika terjadi penambangan, maka mereka
akan berpindah ke pemukiman baru dan meninggalkan tanah tempat mereka hidup. 
6 Juni 2007: 
Utusan warga yang terdiri dari Donatus Ola Atawalo dari desa
Lewoeleng, Albertus M. Raring dari Forum Komunikasi Antar Petani Leragere
(Fokal) dan Tadeus Tukan wakil dari Forum Kamunikasi Masyarakat Tiga Desa
Pesisir (Forkomdisir) mendatangi Mapolres Lembata untuk menyampaikan rencana
aksi demo tanggal 11 Juni. 
7 Juni 2007: 
Ketua DPRD Kabupaten Lembata Petrus Boliona Keraf memberikan
klarifikasi kepada anggota DPRD Lembata terkait dengan keterlibatannya bersama
tiga ketua komisi dalam penandatanganan kontrak karya pada Agustus 2000 lalu di
Jakarta. Di depan rapat kerja 
19 
19 Anggota Fraksi Partai Golkar Yohanes Vianey K. Burin
menilai, klarifikasi yang disampaikan ketua DPRD Kabupaten Lembata terkesan
dibuat secara mendadak. Menurutnya, mestinya penjelasan itu harus diberikan
ketua DPRD secara internal dengan anggota dan bukan dipaparkan dalam rapat
kerja seperti ini. Sementara ketua sidang Frans Making mengatakan, tidak perlu
ada rapat internal. (Flores Pos, 11 Juni 2007) 
20 Anggota
DPR dari Fraksi Gabungan Akhmad Bumi mempertanyakan sikap pimpinan dewan yang
menggelar rapat tertutup. Sikap ini dinilainya sebagai inkonsisten, mengingat
sebelumnya pimpinan dewan menyatakan kalau sidang bersifat terbuka. Sementara
Ketua DPRD menjelaskan perubahan itu dilakukan karena situasi. 
eksekutif dan legislatif tentang pembahasan rencana penambangan
di Kabupaten Lembata, Ketua DPRD Kabupaten Lembata mengatakan, dia meminta maaf
karena terlambat menjelaskan mengenai apa yang mereka lakukan di Jakarta
Agustus 200 lalu. 
Dalam rapat kerja yang dihadiri Bupati dan dipimpin oleh
wakil ketua DPRD, ketua DPRD menyatakan bahwa mereka berangkat ke Jakarta
tanggal 25 dan 26 Agustud atas undangan Bupati Lembata untuk menghadiri
presentasi yang diberikan PT Pukuafu Indah. Sebelumnya PT Pukuafu Indah telah
melayangkan surat tertanggal 31 Juli 2006 yang mengundang Pemda Lembata, DPRD,
dan instansi terkait seperti Dinas Pertambangan Provinsi NTT, Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Lembata, Dinas Perkebunan Kabupaten Lembata,
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Lembata, Dinas Kehutanan Kabupaten
Lembata, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata, Bappeda Kabupaten Lembata
dan Badan Pengendali Lingkungan Daerah (Bappedalda) Kabupaten Lembata.19 
11-13 Juni 2007: 
Sebanyak 2500 warga yang berasal dari 5 desa di kawasan
Leragere dan 3 desa pesisir di Kecamatan Lebatukan mendatangi DPRD Kabupaten
Lembata untuk mendesak Dewan menolak rencana penambangan di Kabupaten Lembata.
Dua puluh orang wakil warga berdialog dengan dewan. Pimpinan DPRD berjanji
untuk menggelar rapat dalam waktu dekat. Karena tidak puas dengan hasil dialog,
warga sepakat menduduki gedung DPRD sampai ada keputusan resmi dari Dewan untuk
menolak tambang. 
Tiga hari warga bermalam di Lewoleba untuk menuntut DPRD
bersikap terhadap masalah tambang. 
Rapat panitya musyawarah (Panmus) DPRD tanggal 12 Juni
memutuskan akan ada sidang paripurna yang terbuka untuk umum. Pihak DPRD, yang
diwakili oleh salah satu pimpinan dewan, Felicianus Chorpus menyampaikan
keputusan Panmus dan hasil pembicaraannya dengan pimpinan dewan serta
memberitahukan pada warga yang berada di ruang rapat utama bahwa tanggal 13
Juni akan ada sidang paripurna yang terbuka untuk umum. Jadi siapa saja bisa
hadir untuk mendengar sidang. Namun pada kenyataannya, warga tidak bisa
mengikuti jalannya sidang yang diadakan tanggal 13 Juni karena polisi menutup
pintu gerbang atas perintah ketua DPRD melalui suratnya kepada Kapolres Lembata
dengan alasan pengamanan.20 
20 
21 Flores Pos, 14 Juni 2007 
22 Flores
Pos, 18 Juni 2007 
13 Juni 2007: 
Sidang paripurna DPRD Kabupaten Lembata untuk membahas
masalah tambang. Sidang dilakukan untuk merespon aksi masyarakat yang menuntut
DPRD mengambil sikap. Sidang paripurna tidak berhasil digelar karena hanya
dihadiri 9 orang anggota dewan. 
Ketua DPRD sempat menunda sidang selama satu jam untuk
menunggu kehadiran anggota dewan lainnya. Namun sampai batas waktu yang
ditentukan hanya 11 orang saja yang hadir dan dua orang tidak menandatangani
daftar hadir. 
Rapat yang dihadiri oleh 11 anggota dewan itu sempat berjalan
tegang karena ketua DPRD minta agar setelah sidang diskors anggota dewan datang
ke ruang ketua. Anggota dewan Akhmad Bumi langsung menolak dan mengatakan tidak
perlu omong di ruang ketua sebab omong tentang masyarakat harus omong di ruang
sidang DPRD. Sementara ketua DPRD menyampaikan alasan untuk mengajak anggota
dewan ke ruangannya bukan untuk membicarakan materi sidang tetapi untuk bicara
tentang situasi yang sedang terjadi terkait dengan tuntutan masyarakat yang
menunggu sikap dewan dan janji dewan untuk menyampaikan hasil keputusan pada
tanggal 16 Juni. 
Pada waktu yang bersamaan bupati mengadakan rapat bersama tim
gabungan komisi DPRD Kabupaten Lembata untuk membahas rancangan Perda Neraca
Awal Tahun 2006. 
Menanggapi gagalnya sidang paripurna, wakil ketua DPRD
Felicianus Chorpus menyatakan, tidak ada alasan sidang paripurna tidak berjalan
karena hanya beberapa anggota dewan saja yang tugas ke luar kota. Menurutnya,
Ketua DPRD sendiri sebenarnya bisa memanggil tim gabungan komisi yang sedang
rapat di kantor bupati. Anggota DPRD Yohanes Vianey K. Burin dan Pieter Bala
Wukak menyampaikan dugaan adanya konspirasi di balik kegagalan sidang.21 
15 Juni 2007: 
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lembata Hyasintus Tibang Burin
menyampaikan ke media bahwa keputusan menolak atau menerima rencana
pertambangan adalah wewenang langsung menteri pertambangan dan DPR-RI. DPRD
Kabupaten Lembata sama sekali tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan
menerima atau menolak tambang. Wewenang DPRD Lembata hanya sebatas memberikan
rekomendasi berupa bahan pertimbangan bagi menteri dan DPR-RI.22 Dinyatakan juga bahwa kecemasan masyarakat akan dampak dan
pengelolaan limbah industri pertambangan sangat masuk akal. Namun menurutnya UU
No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur sanksi bagi
perusahaan yang mengabaikan tuntutan undang-undang. 
Pada saat yang sama Ketua DPRD Lembata Petrus Boliona Keraf
menyatakan bahwa pembangunan di bidang pertambangan adalah sesuatu yang tidak
bisa ditolak. Penolakan pertambangan adalah sesuatu yang tidak masuk akal
karena menolak tambang berarti menolak segala apa yang bersumber dari
pertambangan termasuk alokasi dana desa (ADD), yang menurutnya juga berasal
dari tambang. Jadi menurutnya kalau menolak 
21 
23 Flores Pos, 18 Juni 2007 
24 Direktur
Lembata Center, Philipus Bediono menyebut anak-anak muda itu tidak bersentuhan
langsung dengan wilayah lokasi tambang. Rekayasa dukungan itu telah menuai
protes dari Sekretaris Barisan Rakyat Kedang Bersatu, Anton Leumara, yang
mempertanyakan keberadaan massa yang mendukung rencana tambang itu. Menurutnya,
massa yang mengaku datang dari Kedang itu berasal dari pesisir yang tidak
berada di lokasi tambang. Laporan Flores Pos juga menegaskan bahwa rekayasa
dukungan seperti itu merupakan perkara biasa bagi pemerintah otoriter yang
merasa bisa membeli apa saja sekaligus siapa saja. Uang menjadi saluran paling
aman untuk menyumbat suara kritis. (Flores Pos, 27 Juni 2007) 
25 Kehadiran
kelompok pendukung tambang ini membuat gerah anggota DPRD Yakobus Liwa dan
wakil ketua DPRD Felicianus Chorpus. Pasalnya, kelompok ini diperlakukan sangat
berbeda dengan rakyat Leragere yang mendatangi DPRD pada 11 Juni lalu.
Jangankan berdialog, pintu gerbang DPRD saja digembok dan mereka dihadang oleh
barisan aparat keamanan yang dipesan oleh pimpinan DPRD sehari sebelumnya.
(Flores Pos, 29 Juni 2007) 
26 Flores
Pos, 26 Juni 2007 
tambang konsekuensinya ADD juga harus ditolak. Karenanya
desa-desa yang menolak tambang mestinya juga menolak ADD. Menurutnya juga,
masyarakat tidak perlu cemas terhadap dampak tambang karena dunia dan teknologi
modern sekarang sudah mampu memberikan teknologi pengelolaan secara modern.23 
18 Juni 2007: 
Forum Lembata Bersatu yang baru terbentuk gagal melakukan
aksi damai mendukung tambang di kantor DPRD dan kantor Bupati Lembata. 
20 Juni 2007: 
Masyarakat Kedang dari delapan (8) Kampung melakukan upacara
adat menolak tambang di Leu Dawan Desa Benihading, Kedang. Upacara juga
dihadiri oleh utusan masyarakat dari 36 kampung lainnya 
25 Juni 2007: 
Sejumlah 200-an anak-anak muda Lewoleba yang menamakan diri
Forum Lembata Bersatu melakukan aksi ke kantor Bupati Lembata untuk mendukung
tambang24. Dalam aksi ini mereka diterima oleh
bupati, wakil bupati dan kepala dinas pertambangan dan energi, asisten ekonomi
dan pembangunan, asisten administrasi dan kabag humas Kabupaten Lembata.25 Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah sudah memasukkan
data-data tentang kebutuhan daerah terkait dengan pendidikan, sarana kesehatan
dan infrastruktur lain kepada perusahaan tambang. Pada kesempatan itu pula
bupati menolak tuduhan bahwa rencana tambang terkait dengan balas budinya
kepada pihak PT Merukh yang telah membiayai kampanyenya sebagai calon bupati
Lembata dalam Pilkada beberapa tahun lalu.26 
Aksi dari massa yang menamakan diri Forum Lembata Bersatu
mendapat tanggapan dari Sekretaris Barisan Rakyat Kedang Bersatu (Barak 1)
Anton Leumara, yang menyatakan bahwa massa yang mendukung tambang itu adalah
massa yang berasal dari daerah pesisir di luar lokasi tambang. Mereka ini
diduga kuat adalah massa yang dibayar. 
Pada saat yang sama Partai Sarikat Indonesia (PSI) menyatakan
sikap politik menolak rencana investasi pertambangan kerjasama Pemda Lembata
dan PT Merukh Lembata 
22 
27 Flores Pos, 27 Juni 2007 
Copper. Dalam suratnya, PSI menyatakan dukungannya pada
masyarakat yang menolak tambang dan mendesak presiden RI dan menteri ESDM untuk
membatalkan izin kontrak karya kepada PT Merukh Lembata Copper. PSI juga
mendesak kedutaan Jerman untuk menghentikan rencana investor Copper Hamburgh
Jerman untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang di Lembata. 27 
26 Juni 2007: 
Berbagai elemen generasi muda yang tergabung dalam Aliansi
Peduli Rakyat Lembata (ASPAL), yang terdiri dari Generasi Muda Mahasiswa
Pelajar asal Nagawutun dan Wulandoni (Gemmapana), Forum Mahasiswa Peduli
Lembata (FM.PL), Gerakan Mahasiswa Atadei (Gema), Serikat Rakyat Miskin Kota
dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), menyampaikan pada pers
tentang pernyataan bersama untuk menolak tambang. Mereka mendesak Pemkab
Lembata untuk segera mengurungkan niat dalam melakukan eksplorasi tambang emas
di Kabupaten Lembata dan mengajukan usulan untuk mendatangkan investor yang
bergerak di sektor pertanian dan kelautan yang potensinya tak kalah menjanjikan
dibandingkan tambang serta menjadi kebutuhan mayoritas rakyat Lembata. 
23-24 Juli 2007: 
Sejumlah 1800 warga dari wilayah Leragere dan Kedang yang
tergabung dalam Forum Komunikasi Antar Petani Kawasan Laragere (FOKAL), Forum
Komunikasi Masyarakat Pesisis (FORKOMDISIR) dan Barisan Rakyat Kedang Bersatu
(BARAKSATU). Mereka mendatangi kantor bupati untuk melakukan aksi menolak
tambang (tanggal 23 Juli). Warga datang dengan 38 truk dan bis dari
kampung-kampung sekitar lokasi rencana pertambangan. 
Mereka menuntut bupati menolak rencana masuknya pertambangan
emas di seluruh wilayah Lembata. Semula Bupati bersedia menerima, tetapi
belakangan Bupati menolak mengeluarkan pernyataan yang dituntut warga. Baik
Bupati maupun wakilnya menolak memberikan penjelasan mengapa mereka tak
bersedia memenuhi permintaan warga. Bupati dan wakilnya tidak bersedia menemui
warga dan mereka meninggalkan kantor lewat pintu belakang. Bupati dan wakilnya
membiarkan warga menunggu. Akhirnya warga memilih menginap di kantor Bupati. 
Dalam surat pernyataan yang dibacakan saat aksi, warga
menyebutkan bahwa untuk meloloskan pertambangan milik Merukh, Bupati dan
wakilnya menggunakan cara-cara yang memicu konflik horisontal, di antaranya
menggunakan camat Lebatukan untuk membangun konflik horisontal antara warga
Leragere dan tiga desa pesisir lainnya (Lewolein, Tapolangu dan Tapobaran)
serta warga enam desa pesisir lainnya, meliputi Waienga, Lerehingga, Hadakewa,
Merdeka, Lamatuka dan Baopana. Hal ini dilakukan dengan merekayasa surat dukungan
terhadap pertambangan yang dikeluarkan oleh Forum Masyarakat Peduli Pembangunan
Kecamatan Lebatukan (PANPEL) pada 8 Juni 2007. Hal yang sama dilakukan di
Lewolein, dimana Bupati dan wakilnya menggunakan Usman Gega untuk mengeluarkan
surat pernyataan atas nama Lembaga Pemangku Tanah Adat/Tuan Tanah Taliwata.
Surat dimaksud keluar di hari yang sama dengan pernyataan 
23 
28 Metronews, Senin 39 Juli
2007 jam 06.03 WIB 
PANPEL. Warga menyatakan bahwa Usman tidak menduduki jabatan
kepala atau “kote” dalam struktur adat Paliwala, karenanya pernyataan yang
dikeluarkan berpotensi memancing konflik horisontal. Sebab pernyataan itu
mengecam semua aksi warga dan kepala desa Lewolein dan juga Pater Vande Raring. 
Hingga keesokan harinya warga masih menunggu penjelasan di
kantor Bupati. Namun hingga jam 10.00 waktu setempat Bupati tak kunjung menemui
mereka. Akhirnya ribuan warga itu menyampaikan mosi tidak percaya kepada Bupati
dan wakilnya. Bupati tidak mau menerima pernyataan sikap yang disampaikan
warga. Demikian juga dengan Kapolres yang menjadi mediator aksi. Kapolres
menolak kertas berisi pernyataan sikap yang disodorkan warga dengan alasan
bukan wewenangnya. Tak satupun pegawai pemerintah yang bersedia menerima
dokumen pernyataan sikap warga. Akhirnya warga meletakkannya di depan pintu
kantor Bupati Lembata. 
29 Juli 2007: 
DPRD kabupaten Lembata menggelar rapat paripurna khusus untuk
meninjau kembali nota kesepahaman (MoU) di sektor pertambangan, yang sebelumnya
ditandatangani Ketua DPRD Lembata dan PT. Pukuafu Indah. Peninjauan kembali
dilakukan untuk menanggapi reaksi masyarakat yang tidak menghendaki adanya
aktivitas pertambangan di wilayah mereka. MoU. 
Sidang paripurna dihadiri oleh anggota DPRD, kepala
dinas berbagai instansi dan dua staf PT Pukuafu Indah. Dalam kesempatan ini
Ketua DPRD Petrus Boliona Keraf meminta maaf karena menandatangani MoU tanpa
diketahui anggota dewan. Sidang juga diwarnai protes dari salah seorang anggota
dewan yang mempersoalkan rencana studi banding DPRD Lembata ke PT Newmont Nusa Tenggara.
Kegiatan tersebut dinilai hanya menghabiskan uang rakyat.28
 
III. Penolakan Masyarakat Atas Tambang Bukanlah 
Perkara Miskinnya Pemahaman 
“Tidak ada kesedihan yang lebih pahit di muka bumi 
ini daripada kehilangan kampung halaman yang
tercinta.” 
(Euripides, 431 sebelum Masehi) 
Berdasarkan
kronologi kasus rencana penambangan emas di Kabupaten Lembata, dapat dipelajari
bagaimana sebenarnya sikap masyarakat terhadap rencana penambangan yang akan
dijalankan pemerintah daerah bersama PT Merukh. Masyarakat dengan tegas menolak
rencana penambangan itu. Penolakan itu mereka ungkapkan melalui berbagai aksi:
mulai dari surat pernyataan, aksi yang melibatkan massa dalam jumlah besar,
sampai ritual dan sumpah adat. Sikap tegas yang dinyatakan masyarakat ini sejak
awal dihadapkan pada sikap pemerintah dan DPRD Kabupaten Lembata yang
bersikukuh meneruskan rencana penambangan. Perbedaan sikap antara masyarakat
dan pemerintah selama ini dibaca – khususnya oleh media, sebagai sikap pro
kontra terhadap tambang. Sikap pro kontra selama ini dipahami sebagai yang
sudah jamak terjadi antar warga atau kelompok masyarakat terhadap suatu keputusan
yang dibuat pemerintah. Kelompok yang pro akan mendukung keputusan pemerintah
untuk menjalankan rencana penambangan di kabupaten Lembata, sementara kelompok
yang kontra akan menentang atau melawan keputusan tersebut. 
Yang
terjadi dengan persoalan tambang di kabupaten Lembata ini bukanlah sikap pro
kontra antara dua kelompok masyarakat yang berbeda pendapat atas keputusan
pemerintah terkait dengan rencana penambangan, melainkan reaksi keras dan sikap
tegas masyarakat dalam menolak keputusan sepihak pemerintah untuk melaksanakan
rencana pembangunan industri pertambangan. Mengapa hal ini perlu dibedakan?
Sebab sikap pro kontra yang terjadi antar kelompok masyarakat potensial
melahirkan konflik horisontal, sementara sikap menolak masyarakat terhadap keputusan
pemerintah melahirkan konflik vertikal dan karenanya potensial melahirkan
pelanggaran HAM. Jadi ketegangan yang tengah terjadi di kabupaten Lembata ini
bukanlah ketegangan antara kelompok masyarakat yang berbeda pendapat, melainkan
ketegangan antara masyarakat yang bersikap tegas menolak tambang dengan pihak
pemerintah daerah yang bersikukuh menjalankan rencana penambangan. 
Dalam
kasus rencana penambangan ini, penolakan masyarakat terhadap keputusan
pemerintah untuk menjalankan rencana penambangan seringkali dilihat sebagai
yang dilatarbelakangi oleh masalah minimnya sosialisasi. Beberapa pendapat yang
dilansir media massa di antaranya menyatakan: (1) penolakan masyarakat atas
rencana penambangan terjadi terutama karena sosialisasi yang dilakukan pemerintah
daerah terlambat, (2) karena sosialisasi yang kurang tepat atau kurang mengena,
(3) karena sosialisasi yang tidak memadai. Tidak memadainya sosialisasi dan
kurang tepatnya pendekatan pada masyarakat dilihat sebagai penyebab utama
masyarakat mengambil sikap menolak tambang. Artinya, penolakan masyarakat atas
rencana penambangan dilatarbelakangi oleh kurangnya informasi sebagai dampak
minimnya sosialisasi dan 
25 
tidak tepatnya pendekatan dalam
proses sosialisasi. Perkara penolakan tambang oleh masyarakat dilihat
seolah-olah adalah perkara minimnya pemahaman. 
Logika yang meletakkan alasan penolakan masyarakat pada
kurangnya atau tidak tepatnya sosialisasi mengandaikan bahwa kalau sosialisasi
tentang tambang itu disampaikan secara memadai dan dilakukan dengan pendekatan
yang tepat, maka masyarakat akan menjadi lebih paham tentang seluk beluk
tambang dan karenanya mereka tidak akan menolaknya sebagaimana yang terjadi
sekarang. Bila demikian, maka penolakan masyarakat terhadap rencana penambangan
bisa diatasi dengan melakukan sosialisasi secara lebih tepat dan memadai.
Benarkah demikian? 
Yang terjadi pada kenyataannya tidaklah demikian. Masyarakat
menolak tambang bukan karena mereka tidak paham. Sebaliknya, mereka menolak
tambang justru karena mereka sepenuhnya sadar tentang apa artinya tambang bagi
kehidupan mereka, kini dan di masa mendatang. Kesadaran ini tidak terkait
dengan pengetahuan teknis soal tambang, tetapi lebih tertaut dengan visi atau
sudut pandang mereka terhadap alam dan manusia. 
Penolakan tambang lebih didasari oleh pertimbangan akal sehat
dan kesadaran kritis masyarakat di dalam menilai apa artinya hidup lebih baik
dan apa artinya pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Lembata. Bisa jadi
masyarakat memang miskin pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai soal
menyangkut teknis pertambangan. Namun mereka tidak miskin logika, akal sehat,
pengalaman, dan kesadaran tentang pilihan-pilihan yang bisa mereka akses dan
yang akan hilang dengan hadirnya pertambangan dalam kehidupan mereka. Ini bisa
dinilai dari cara mereka melihat masalah dan mengkritisi sosialisasi yang
disampaikan pemerintah dan perusahaan tambang. Sosialisasi tentang pertambangan
yang dilakukan pemerintah dan perusahaan tambang ternyata mereka nilai lebih
sebagai promosi dan bukan sosialisasi. Sebab yang banyak ditonjolkan adalah
janji-janji dan cenderung menyembunyikan aspek negatif dari tambang. Mari kita
mendengarkan bagaimana masyarakat melihat dan meletakkan tambang dalam hidup
keseharian mereka. 
Pemerintah lebih banyak bicara keuntungan tambang, namun
tidak siap menghadapi dampaknya. Jajaran pemerintah desa yang ditemui tim JPIC mengakui
bahwa awalnya informasi tentang lokasi rencana penambangan emas ini tidak jelas
di mana saja titik-titiknya. Perusahaan mana yang mengelola tambang itu pun
menimbulkan tanda tanya di kalangan pemerintah desa. Bahkan muncul pertanyaan
apakah rencana pembukaan tambang di daerah mereka ini merupakan program
pemerintah – dalam hal ini Pemerintsh Kabupaten Lembata- atau hanya jadi urusan
segelintir orang? Siapa yang akan diuntungkan oleh pertambangan ini? Pertanyaan
semacam ini terungkap, salah satunya dari Kepala Desa Dikesare-Lewolein,
Kecamatan Lebatukan, Bapak Rafael Suban Ikun yang wilayahnya termasuk dalam
wilayah bakal tambang: 
“Tidak
ada sosialisasi dari pemerintah akan soal ini. Saya baru tahu kalau desa saya
termasuk dalam lokasi tambang setelah Musrembang tingkat kecamatan yang
diadakan pada tanggal 8 Maret 2007. Pada waktu itu bupati bicara tentang
program pertambangan.” 
26 
Sosialisasi baru dilakukan setelah
rakyat dari beberapa desa yang menjadi titik bakal pertambangan minta dilakukan
sosialisasi. Dalam sosialisasi itu disampaikan berbagai keuntungan dan kerugian
dari pertambangan. Penjelasan yang disampaikan pemerintah itu, menurut Bapak
Ikun, tidaklah memuaskan: 
“Sebagai
pimpinan desa saya rasa aneh dengan penjelasan itu karena dominasi
penjelasannya lebih pada sisi keuntungan, sementara dampaknya terhadap
lingkungan tidak dijelaskan lebih jauh. Hal lain yang cukup ganjil dan samasekali
tidak masuk akal adalah penjelasan dari Kabag Ekonomi, Pak Longinus Lega,
mengenai limbah industri pertambangan. Mengenai limbah industri itu katanya
akan ada studi banding, lalu limbah akan dibuang ke laut. Limbah itu juga dapat
diolah untuk diminum masyarakat, dan lumpur-lumpurnya akan dibuat sedemikian
rupa untuk dibuat lapangan golf. Sebagai pimpinan, saya semakin merasa aneh
dengan penjelasan Kabag Ekonomi ini.” 
“Kami tanyakan sisi negatifnya.
Pemerintah jawab ada tapi jangan dipikirkan dulu. Sekarang kita bicara tentang
kesejahteraan rakyat dan juga membuka lapangan kerja untuk masyarakat yang ada,
katanya. Lalu kami tanyakan soal persiapan dari PT, dijawab PT, daerah yang
terkena dampak akan diungsikan dan kalau ada bangunan-bangunan maka perusahaan
akan buat bangunan baru dan kesejahteraan rakyat akan dipikirkan.” (Anna Etoehaq, warga Desa
Benihading-Lewopitu, Kecamatan Omesuri) 
Tanya jawab yang berlangsung antara warga dan pihak
pemerintah dan perusahaan pertambangan selama proses sosialisasi,
mengisyaratkan betapa pemerintah dan perusahaan pertambangan lebih banyak
bicara soal janji, namun mereka sendiri tidak siap menghadapi konsekuensi
negatif tambang yang notabene akan lebih banyak ditanggung oleh masyarakat dan
bukan oleh para pejabat yang dengan kekayaannya bisa lari ke mana saja mereka
suka. 
“Dalam dokumen yang bocor, juga dalam
MoU ada tertulis janji investor. Janji itu, misalnya, (1) akan dibangun
apartemen-apartemen yang disediakan untuk dihuni oleh warga yang dipindahkan,
(2) akan dibangun lapangan terbang yang bertaraf internasional, di mana
masyarakat tidak terisolasi lagi dengan dunia luar, (3) ada suatu relokasi.
“Lalu, untuk apa membangun apartemen, sementara pada saat yang sama ada
relokasi?” (Eman,
warga Desa Benihading-Lewopitu, Kecamatan Omesuri) 
Yang lebih memprihatinkan, pemerintah sendiri sebenarnya
belum siap menghadapi industri pertambangan ini. Namun sayangnya ketidaksiapan
ini lebih banyak ditutupi daripada diakui. Pemerintah dengan itu telah
mempertaruhkan hidup warganya untuk sesuatu yang belum jelas hasilnya. 
“Saya tanya apa prediksi Pemda kalau
terjadi kasus seperti Buyat. Kepala Dinas Pertambangan mengatakan,’ saya belum
pernah ke situ’. Ia juga mengatakan, ‘Pemda belum siap untuk merencanakan suatu
program pembangunan industi pertambangan ini. .......... Kami menilai bahwa
pemerintah ini agen sebuah investor di mana mereka 
27 
memperhambakan dirinya. Bagaimana
mungkin mereka membodohi rakyat dengan janji-janji muluk. Mereka janji mau
tutup kembali lubang-lubang (tambang) yang menganga itu. Darimana mereka ambil
tanah untuk tutup lubang itu? 
(Eman, warga Desa Benihading-Lewopitu, Kecamatan
Omesuri) 
Bukan dari emas kami ini hidup, tetapi dari lahan pertanian. Sikap masyarakat yang menolak rencana
penambangan di daerah mereka tidaklah muncul begitu saja tanpa ada alasan. Juga
tidak didasari oleh pertimbangan yang irrasional. Mereka itu telah menonton
televisi dan darinya belajar banyak tentang bagaimana dampak tambang telah
dialami daerah-daerah lain di Indonesia. Pengalaman yang sama disampaikan, di
antaranya oleh Bapak Sisko Making, perangkat Desa Dikesare, Lewolein, Kecamatan
Lebatukan: 
“Kami memang bodoh dan tidak sekolah
tambang, tapi kami melihat tambang-tambang misalnya di Buyat, Minahasa, dan
lain-lain. Itu harus butuh lahan yang luas.” 
Meskipun masyarakat menolak tambang, bukan berarti bahwa
masyarakat juga menolak seluruh program pemerintah. Mereka tidak menolak
program pemerintah yang lain, tetapi terhadap program pertambangan yang
direncanakan pemerintah, mereka dengan tegas menolaknya. Mengapa? 
“Kondisinya tidak memungkinkan. Tidak
pakai emas juga kami tidak lapar. Kami tidak hidup dari emas tapi melalui lahan
pertanian yang ada.” 
“Tanpa tambang kami tetap hidup.
Tanaman niaga kemiri sudah menghidupi kami selama sejarah hidup kami. Banyak
orang kami menjadi orang besar yang sekarang duduk di Lewoleba dan provinsi
adalah kemiri yang membiayai sekolah mereka. Jangan sampai ada tambang
kehidupan kami punah, tanaman niaga akan hilang dari tanah Leragere ini. Karena
itu, kami pertahankan. Orang Leragere tidak akan menjual tanah sedikitpun.” (Yosef Magun, warga Leragere,
Kecamatan Lebatukan) 
Tambang menghancurkan tanah, laut, dan ikatan dengan leluhur. Masyarakat menolak
tambang bukan saja karena merasa terancam kehilangan lahan pertanian dan hasil
laut yang menjadi penopang kehidupan mereka. Penolakan itu juga dilandasi oleh
kekuatiran akan terputusnya ikatan mereka dengan tanah yang diwariskan para
leluhur. Terputusnya ikatan dengan tanah warisan leluhur berarti juga
terputusnya ikatan mereka dengan para leluhur yang selama ini telah menjaga
hidup mereka. Kegelisahan seperti ini dirasakan bukan hanya oleh para lelaki,
tetapi juga oleh perempuan dan kaum muda. 
Sikap perempuan: 
“Kami ibu-ibu menolak tambang di
daerah kami. Kami tidak mau diungsikan ke tempat lain karena kami dilahirkan
dan dibesarkan di sini dan kami tidak mau diungsikan.” Kami mau hidup aman di
daerah kami sendiri. Dari kecil kami diberi makan ubi, kestela (labu kuning), dan jagung. Jadi
jangan sampai kami dan ladang kami diganggu.” 
(Eti, 34 th, warga Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan) 
28 


      

[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------------------

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw <at> public.gmane.org
5. No-email/web only: ppiindia-nomail-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw <at> public.gmane.org
6. kembali menerima email: ppiindia-normal-hHKSG33TihhbjbujkaE4pw <at> public.gmane.org

Gmane