rifky pradana | 29 Nov 16:45 2010
Picon

Gubernur Masa Depan : Hamengku Buwono XI .

Raja Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan 
Hamengku Buwono (HB) X, menerima kehadiran tiga mahasiswa administrasi negara, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), 
Yogyakarta. 

 
Jamuan berlangsung di Gedhong Wilis, Kepatihan, kantor Sultan di kompleks 
perkantoran Provinsi DIY, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Rabu awal bulan lalu.  
Satu di antara mahasiswa itu adalah Yusuf Akhmad. Dia punya kepentingan ilmiah, 
mewawancarai Sultan sebagai narasumber bagi skripsinya yang berjudul ‘Peran Sri 
Sultan HB X dalam Pengarusutamaan Gender’. 

 
Wawancara itu berlangsung sekitar satu jam dalam suasana akrab, ditemani cemilan 
bolu, timus, dan kacang goreng serta teh hangat.

Sultan, sambil mengisap rokok, menjawab pertanyaan dengan lancar dan tegas. 

 
“Setiap sultan berhak melakukan perubahan’” begitu jawaban diplomatisnya atas 
pertanyaan penting seputar tradisi keraton. 

 
Lantas Sultan menyebutkan beberapa contoh perubahan dalam keraton. Mulai soal 
tari dan upacara, penataan organisasi, hingga penempatan kerabat perempuan dalam 
institusi keraton.

Namun, ia menambahkan, perubahan tradisi itu tidak bisa meninggalkan fondasi 
filosofi keraton, terutama berkaitan dengan aspek spiritualitas. 

 
“Pejabat keraton tidak hanya laki-laki. Anak-anak saya (yang semuanya perempuan 
-Red.) juga menjabat di keraton. Saya juga bisa ngepel, apalagi cuma beres-beres 
tempat tidur”, ujar Sri Sultan HB X sembari tersenyum.

Intinya, isu patriarki dalam Keraton Yogyakarta, menurut Sultan, adalah masa 
lalu. Jauh ketika wacana kesetaraan gender belum muncul. 

 
“Jadi, tidak masalah perempuan jadi raja di Keraton Yogyakarta ?”, Yusuf 
akhirnya melontarkan juga pertanyaan itu.

“Ya, tidak ada masalah. Tapi itu tergantung masyarakat mau mengubah tradisi atau 
tidak. Masyarakat sendiri dong yang harus menilai. Jangan saya”, papar Sultan, 
sebagaimana diceritakan kembali oleh Yusuf kepada Gatra.

Sultan mewanti-wanti bahwa ‘terobosan administrasi’ keraton semacam itu 
sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Juga 
keterbukaan pihak keraton dalam menyikapi isu suksesi. 

 
“Saudara saya laki-laki ada. Anak saya perempuan ada. Terserah masyarakat”, 
katanya, lugas.

Sepekan setelah wawancara itu, tepatnya Rabu 12 Mei, materi pembicaraan Sultan 
dengan tiga mahasiswa Fisipol UGM itu dipublikasikan dalam website Pemerintah 
Provinsi DIY dengan tajuk ‘Gender dalam Pandangan Sultan’. 

 
Seperti bensin menyambar api, materi itu jadi berita hangat. Sejumlah koran 
lokal menjadikannya sebagai headline dengan memuat juga pendapat beberapa 
pejabat keraton.

Di kalangan jurnalis kepatihan dan keraton, sebetulnya wacana itu sudah beredar 
sebelum publikasi via website tadi. Namun mereka tak berani ‘menurunkannya’ 
sebagai berita. “Soalnya sensitif”, kata seorang jurnalis harian di Yogyakarta.

Istri Sultan, GKR Hemas, mengemukakan bahwa pernyataan Sultan soal ‘suksesi raja 
perempuan’ itu merupakan bentuk keikutsertaan keraton pada perkembangan di 
masyarakat. 

 
Menurut Hemas, untuk mengetahui respons masyarakat, tidak harus melalui polling, 
referendum, atau pisowanan. Karena keputusan akhir tetap ada pada Sultan. 
“Beliau sendiri (yang memutuskan), bukan siapa-siapa”, katanya.

Hemas juga menyebutkan bahwa wacana itu sudah dibahas secara internal di 
keluarga keraton. 

 
Respons kerabat pun baik. “Nggak masalah. Saya kira sudah (dibahas). Bukan hanya 
dengan adik-adik Sultan (yang laki-laki), tapi kerabat yang lain. Kerabat kan 
tidak hanya adik-adiknya”, paparnya.

Sebagai catatan, Sri Sultan HB X dan permaisurinya, GKR Hemas, ‘tidak’ memiliki 
anak laki-laki. Lima anak perempuan. Mereka adalah GRA Nurmalita Sari (putri 
sulung, bergelar Gusti Kanjeng Ratu Pembayun), GRA Nurmagupita, GRA Nurkamnari 
Dewi, GRA Nurabra Juwita, dan GRA Nurastuti Vijareni.

Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menolak mengomentari pusaran wacana yang mengarah 
kepada dirinya sebagai putri tertua Sri Sultan HB X itu. “Saya ngurusi pasar 
tradisional saja, ha, ha, ha...”, kata Pembayun, yang kini menjabat sebagai 
Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) DIY, sambil tersenyum 
lepas.

Salah satu adik Sultan, GPBH Yudhaningrat, meyakini pernyataan Sultan itu 
sebagai ucapan pribadi. 

 
“Sultan telanjur omong”, katanya dengan nada pasrah, menyesalkan. “Jangankan 
pembahasan (di keluarga keraton), pemikiran (seperti itu) pun tidak ada 
sebelumnya. Secara pribadi tidak apa-apa. Tapi, dalam kapasitas sebagai sultan, 
pernyataan itu kurang pantas”.

Yudhaningrat menyatakan bahwa Keraton Yogyakarta termasuk dinasti ‘kekhalifahan’ 
yang memosisikan Sultan sebagai penerus Nabi dalam pemahaman agama Islam. 

 
Sri Sultan HB X sebagai penguasa Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat menyandang 
gelar ‘Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana 
Senapati ing Alaga Ngabdurrokhman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang 
Jumeneng Kaping X’ (yang kurang lebih berarti : pemimpin yang menguasai dunia, 
komandan besar, pelayan Tuhan, tuan semua orang yang percaya).

“Jelas, selama ini tidak ada Sultan Yogyakarta yang perempuan," kata 
Yudhaningrat. Ia mengaku tak keberatan kalau seorang putri menjadi ketua adat 
atau ketua budaya seperti terjadi di Mangkunegaran. Tapi, "Bukan sebagai kanjeng 
gusti”, ujar Yudhaningrat, yang meyakini bahwa Keraton Yogyakarta menganut paham 
‘patriarki’.

Berbeda dari raja perempuan Aceh, yang menurut dia bagian dari kerajaan Sumatera 
yang mengikuti garis perempuan (mamak) dalam paham ‘matriarki’. 

 
Ia juga mewanti-wanti bahwa selama ini sudah ada pedoman yang jelas, 
yakni paugeran (peraturan perundangan) keraton, yang menunjukkan tak ada sultan 
perempuan. 

 
“Kalau mau rusak-rusakan, silakan saja dicoba”, katanya.

Menurut Yudhaningrat, jika prameswari tidak punya putra, maka dalam suksesi, 
yang berhak menjadi raja adalah ‘adiknya yang kakung’.

Dalam hal ini, ia menyebut nama Hadiwinoto sebagai kakak lelaki tertua. 

“Terserah dia siap dicalonkan atau tidak. Kalau tidak bersedia, giliran 
selanjutnya Hadisurya”, tuturnya.

Yudhaningrat sendiri menampik bahwa ketidaksetujuannya atas wacana ‘Sultan 
Perempuan’ itu sebagai bentuk keinginannya jadi raja.

“Wah, urutan saya jauh”, ujarnya, sembari menyebutkan bahwa dirinya berada di 
urutan 15-17 dari 22 putra Sultan HB IX.

Untuk diketahui, Sri Sultan HB X adalah putra dari garwa pawean atau istri 
kedua. Sebab Sultan HB IX tidak memiliki putra dari garwa padmi atau istri 
pertama. 

 
Dan tentang adik yang menggantikan kakaknya pernah terjadi ketika HB VI naik 
tahta pada 5 Juli 1855 menggantikan kakaknya, HB V.

Ahli hukum keraton, guru besar Fakultas Hukum UGM, Prof. Sudikno, menyatakan 
bahwa dalam sejarah Keraton Yogyakarta belum ada Sultan yang perempuan, sebab 
tidak tercantum dalam paugeran.

Namun, menurut dia, paugeran bersifat dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan 
zaman dan ditentukan secara internal keraton.

“Mungkin saja sultan perempuan, boleh saja, asal berada dalam lembaga yang telah 
ditentukan sebagai hasil musyawarah keraton”, kata profesor senior yang sering 
dilibatkan dalam soal tata aturan keraton itu.

Sementara itu, dosen Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Bambang 
Purwoko, menilai masalah suksesi itu sebagai kewenangan Sultan dan pihak 
keraton. 

 
“Tidak ada urgensi membawa wacana ini ke masyarakat”, kata pria yang rajin 
membantah jika dirinya disebut-sebut sebagai penasihat bahkan, kabarnya, penulis 
pidato Sri Sultan HB X itu.

Wacana suksesi sultan perempuan itu pun, menurut Bambang, tidak perlu dikaitkan 
dengan isu kesetaraan gender. 

 
Ia mengilustrasikan, ketika Elizabeth I bertahta di Inggris pada abad XVI, 
posisi perempuan dalam masyarakat Inggris ketika itu juga sangat tidak setara 
dibandingkan dengan laki-laki. Juga ketika Ratu Shima yang bergelar Sri Maharani 
Mahissasuramardini Satyaputikeswara bertahta di Kerajaan Kalingga pada abad VII, 
rakyat Jawa tentu masih sangat buta atas gagasan kesetaraan gender. 

 
“Toh, bisa saja seorang perempuan menjadi raja”, ujarnya. 

Karenanya, kata Bambang, jika semua pihak di Keraton Yogyakarta 
menganggap paugeran yang masih berlaku pada saat ini layak dipertahankan, sudah 
jelas siapa yang akan menjadi raja berikutnya. Tidak perlu repot-repot menggagas 
jenis kelamin raja berikutnya. 

 
Namun, kalau keraton menghendaki tampilnya ‘Raja Perempuan’, yang harus 
dilakukan hanyalah mengubah paugeran yang ada.

“Undang-undang dasar negara saja bisa diamandemen, tentulah paugeran juga bisa 
dengan mudah diubah. Hanya kitab suci agama yang seharusnya tidak boleh 
diubah-ubah”, kata Bambang lagi.

 
Meski begitu, Bambang mengaku tidak bisa memungkiri bahwa pernyataan Sultan 
tentang raja perempuan itu mencerminkan keinginannya digantikan putrinya. 

 
“Bisa dibaca masyarakat seperti itu. Sikap (pernyataan Sultan) itu sebagai 
fungsi kepentingan”, katanya.

*
Hamengku Buwono XI : Raja atau Ratu ?
http://www.gatra.com/artikel.php?id=138926
***

 

Sebatang rokok lintingan diisapnya dalam-dalam. Warna kulit wajahnya tampak 
makin legam setelah seharian terpanggang terik matahari. Impitan ribuan orang 
yang menyemut di seputar Alun-alun Yogyakarta pun tak dihiraukan. Penantian 
panjangnya berbuah hasil, kala jarum jam hampir menunjukkan pukul empat sore. 
Air muka Suratmo, 60 tahun, pria yang tak peduli dengan kelelahan itu, mendadak 
sontak berbinar tatkala kereta berjuluk Kanjeng Kyai Jong Wiyata menuju ke 
arahnya, Selasa pekan lalu.

Sejenak, Mbah Atmo -demikian ia biasa disebut- terpaku ketika ribuan tangan 
melambai-lambai. Pandangannya tak mau beranjak dari kereta dan penumpangnya, 
pasangan pengantin agung Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun dan Kanjeng Pangeran 
Haryo (KPH) Wironegoro, yang terus mendekat. Ketika yang dinanti melintas tepat 
di depannya, laki-laki yang datang dari Godean, delapan kilometer arah barat 
Yogyakarta, itu langsung menjulurkan lengannya yang kurus. 

Hup...!,  ia berhasil menyentuh badan kereta. Sejenak saja. Sejurus kemudian, 
badan kerempeng Mbah Atmo terlempar, didorong petugas keamanan. 

 
Meski begitu, ia sudah merasa cukup bahagia.  ”Kulo namung bade mangertos putri 
Ngarsa Dalem ingkang mbarep, sasarengan nyuwun berkah (Saya hanya ingin 
mengetahui putri Sri Sultan yang paling besar, sambil meminta berkah)”, 
katanya. 

Bagi wong cilik seperti Mbah Atmo, dan juga kebanyakan rakyat Kasultanan 
Ngayogyakarta Hadiningrat, kemunculan Pembayun memang sangat dinanti. 

 
Maklumlah, ia bukan semata putri keraton. Lebih dari itu. Sudah lama beredar 
kabar, sulung dari lima putri Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dan Ratu Hemas 
ini dipersiapkan sebagai ‘Pewaris Tahta’ kerajaan. 

 
Dari gelar GKR yang ditabalkan menjelang pernikahan pun, banyak yang 
menerjemahkannya sebagai pertanda bahwa dia bakal jadi orang nomor satu di 
keraton. 

Dari lingkungan keraton sendiri, sebetulnya kabar suksesi yang mengarah ke 
Pembayun belum terang betul. 

 
Sri Sultan HB X, misalnya, lebih banyak menghindar jika disentil soal tema yang 
satu ini. 

 
Ketika dicegat Gatra usai main golf di Merapi Golf, Desa Kepuh Harjo, 
Cangringan, Sleman, Kamis sore pekan lalu, misalnya, Sultan justru minta 
didoakan agar panjang umur. 

 
“Suksesi belum dipikirkan. Udah ya, matur nuwun”, katanya, seraya masuk ke 
mobilnya, Mercedes New Eyes. 

Kalaupun ‘pertanda’ itu sedikit lebih jelas, terkuak dari permaisuri Sultan, 
Ratu Hemas. 

 
Ia menyiratkan bahwa putrinya sudah siap jika kelak ditakdirkan menggantikan 
ayahnya. 

 
“Memang harapan kita, perempuan itu diberi kesempatan memimpin”, kata Hemas. 

Baginya, pada masa mendatang, segala sesuatu bisa saja berubah, termasuk kalau 
perempuan harus memimpin kesultanan. Ini mengingat Sri Sultan HB X tak 
dikaruniai anak laki-laki. 

 
Di mata Tatik Deradjat -nama lahir Ratu Hemas- putri sulungnya itu punya 
kemampuan memimpin. 

 
Pembayun, katanya, tergolong anak yang cerdas. Sikap dan perilakunya pun seperti 
Ngarsa Dalem -panggilan kepada Sri Sultan- yang lebih banyak diam dan sangat 
dekat dengan rakyat. 

 
“Bagi saya, tak jadi masalah lagi untuk mempersiapkannya (jadi penerus tahta 
-Red.)”, katanya (lihat wawancara dengan Ratu Hemas : Pembayun Harus Mampu).

Bakal muluskah Pembayun menuju singgasana ?. 

Tentu tak mudah jika langsung menjawab : "Ya !".

Toh, selain Pembayun, masih ada pewaris tahta lain yang juga punya ‘hak’. 

Ia adalah adik kandung Sri Sultan HB X, Kanjeng Gusti Pangeran Hadiwinoto. 

 
Tak tertutup kemungkinan, perkara kursi kerajaan ini bisa menimbulkan ‘gesekan’. 

 
Walaupun, sesuai dengan adat Jawa yang tak suka membuka konflik, potensi ini 
masih terlihat adem-ayem saja. 

Hadiwinoto, misalnya, memilih bungkam ketika ditanya masalah ini. “Saya tidak 
berwenang ngomong masalah ini”, kata dia. 

 
Ucapan Hadiwinoto pun diamini adiknya, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Joyokusumo.

Namun, bukan berarti tak ada suara sumbang. Beberapa kerabat sangat dekat dengan 
Sultan yang tak mau disebut namanya malah terang-terangan menentang. 

 
Menurut mereka, yang berhak atas tahta kelak adalah Hadiwinoto. Hal ini sesuai 
dengan konvensi Kerajaan Mataram Islam. 

 
“Kalau nanti jatuh ke tangan GKR Pembayun, terus gelarnya apa ?. Tidak ada dalam 
kamus keraton”, kata seorang di antara mereka.

Kerabat keraton lainnya menimpali. Hanya anak laki-laki yang berhak atas kursi 
Kesultanan Yogyakarta. “Di luar itu sudah tidak masuk dalam buku keraton”, 
katanya. 

 
Apalagi kalau sampai ada pikiran kelak mendudukkan anak laki-laki Pembayun 
sebagai raja. “Seorang cucu lebih-lebih tak diatur dalam konvensi”, ujarnya. 

 

Walau tak setuju, mereka tetap tak berani mengungkapkannya secara terbuka. 
“Sangat sensitif. Tunggu saja nanti pada waktunya”, katanya. 

Memang, kalau Pembayun menjadi ratu, bisa jadi bakal meruntuhkan tradisi yang 
selama ini hidup 253 tahun di Kesultanan Yogyakarta.

Sejak Mangkubumi menobatkan diri sebagai raja pertama pada 1749, Keraton 
Yogyakarta selalu dipimpin oleh raja.

Menurut Prof. Dr. Djoko Suryo, sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), 
Yogyakarta, pakem lama memang menyebutkan bahwa raja di Jawa selalu berasal dari 
gender laki-laki. 

 
Ketentuan itu tersurat dalam konvensi tradisional Kerajaan Mataram : “Yang 
berhak menggantikan tahta adalah putra mahkota yang telah diangkat resmi, yakni 
putra laki-laki tertua dari garwa padmi atau permaisuri”. 

Kalaupun kini seorang putri dipersiapkan menjadi ratu, kata Djoko, itu 
sepenuhnya tergantung titah Sri Sultan. Tentunya setelah berembuk dan bersepakat 
dengan keluarga inti keraton. 

 
Permasalahan muncul, tutur Djoko, tatkala ratu mesti mengemban ‘Sayidin 
Panatagama’ atau imam, salah satu peran yang selama ini ‘melekat’ pada Sultan 
Keraton Yogyakarta. 

 
“Kalau dalam pakemnya, kan dilarang seorang wanita jadi imam”, katanya. 

Di samping itu, masih menurut Djoko, suksesi di Keraton Yogyakarta juga punya 
‘rambu’ yang tertera dalam Serat Puji, ditulis pada masa Sultan HB V, tahun 
1846-1850. 

 
Serat yang bersandar pada ajaran Islam itu, kata Djoko, memuat 10 syarat untuk 
menjadi raja. Di antaranya, harus alim dan bertakwa. 

 
Nah, pada syarat buncit tertera : “Kalau bisa, jangan perempuan”. 

“Tapi, ya, kalau bisa”, kata Djoko berseloroh. 

Ketentuan ini, menurut Djoko, erat kaitannya dengan peran ‘Sayidin Panatagama’ 
seorang sultan. 

 
“Kalau seorang putri, nantinya sulit menjalankan fungsi keagamaan”, ujarnya. 

Selain itu, ada juga 25 dalil dalam Serat Tajusalatin dari riwayat Imam Buchari 
Muslim, yang mengajarkan sejumlah syarat menjadi raja yang baik. Salah satunya 
juga mesti laki-laki.

Meski begitu, Djoko tetap memandang bahwa rambu-rambu itu bukanlah harga mati. 
Jika sultan tak memiliki anak laki-laki, tentu akan terjadi pergeseran tentang 
siapa yang bakal meneruskan tahta.

Apakah adik laki-laki sultan atau putri tertua raja ?. Semua keputusan terpulang 
kepada sultan yang punya kekuasaan tertinggi. 

 
“Raja memang otoriter. Tapi, di sini juga tetap ada konsensus dengan pihak 
keluarga”, kata Djoko.

Walau tak hendak mendahului keputusan Sultan, Djoko melihat, Sekar Kedaton 
-panggilan Putri Pembayun yang berarti bunga keraton- memang punya kemungkinan 
jadi ‘raja’. 

 
Menurut dia, di masa datang, raja hanyalah jabatan kultural, dan tak punya 
kekuatan politis alias tak punya kekuasaan lagi. 

 
“Kalau hanya sebuah simbol, kenapa seorang putri tak bisa ?”, kata guru besar 
Fakultas Ilmu Budaya UGM ini.

Bagi Djoko, dari segi kapasitas pun, Pembayun sanggup menjalankan fungsi seorang 
raja. Kalaupun ada keterbatasan dalam menjalankan peran sebagai imam, Djoko 
menyarankan, bisa diatasi dengan mengangkat seorang patih. Itu pun tak mutlak. 

 
Toh, Djoko mempertanyakan, apakah zaman sekarang fungsi keagamaan menjadi 
penting sekali bagi raja ?. ‘Entah bagaimana caranya, terserah Sulatn HB X”, 
katanya. 

Djoko juga tak khawatir peran Kasultanan Yogyakarta bakal berkurang dalam kancah 
politik nasional. Jika memang berniat mendudukkan Pembayun di kursi singgasana, 
tentu sejak sekarang Sri Sultan sudah harus mempersiapkannya. 

 
“Supaya Pembayun memiliki kapasitas, jiwa leadership, dan berwawasan luas. 
Paling tidak, menyamai peran yang telah dilakoni kakeknya, HB IX, dan ayahnya, 
HB X”, kata Djoko.

 
Rupanya, harapan Djoko ini sudah disadari pihak keraton. Semenjak Sri Sultan 
menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 1998, Jeng Sari -demikian 
panggilan Pembayun- diminta menetap di Yogyakarta. 

 
“Mungkin Sri Sultan mau memiliki penggalih (perasaan) yang banyak untuk 
tugas-tugas dan kegiatan Sari. Jadi, bimbingan awalnya adalah anak saya tak 
boleh keluar dari Yogyakarta”, kata Ratu Hemas. 

Sejak itu pula, Jeng Sari sudah mengurus beberapa usaha Ngarsa Dalem, termasuk 
jadi komisaris utama di pabrik gula Madukismo dan anggota Dewan Komisaris Bank 
Perkreditan Rakyat Mataram. 

 
Di luar tembok istana, perempuan kelahiran 24 Februari 1973 ini masih punya 
seabrek kegiatan. Di antaranya menjadi Ketua Yayasan Anak Mandiri, yang 
menghimpun sejumlah dana untuk beasiswa bagi siswa dan mahasiswa cerdas yang 
kurang mampu. 

Gusti Raden Ajeng Nurmalitasari -demikian nama lahir Pembayun- juga punya usaha 
pemintalan benang sutra liar lewat PT. Yarsilk Gora Mahottama yang dipimpinnya. 
Dari kegiatan persutraan ini, nama Pembayun dikenal dunia luar. Pada penghujung 
April lalu, di Yogyakarta, misalnya, ia dipercaya menjadi Ketua Panitia 
Konferensi Internasional ke-4 dan Pameran Sutra Liar, yang melibatkan peserta 
dari sembilan negara.

Suatu tugas yang tak begitu sulit bagi Pembayun. Pergaulan dengan negeri asing 
memang sudah lama dilakoninya. Ketika baru duduk di bangku kelas II SMA, ia 
sudah terbang ke Australia untuk melanjutkan sekolah di sana. 

 
Kemudian Pembayun melanjutkan pendidikan di University of Griffith Australia, 
dan membawa pulang ijazah sarjana bisnis retail pada 1998. 

Pengembaraannya yang panjang di ‘negeri kanguru’ itu membuat pembawaan Pembayun 
sedikit berbeda dari gambaran putri keraton selama ini yang ‘tertutup’.

Tampilannya funky dan gaul. Masuk ke diskotek bukanlah pantangan. Namun, bukan 
berarti kepribadian Jawanya lantas luluh. Ia tetap wanita yang santun. 

Di kalangan keraton, Jeng Sari juga dikenal sebagai penari Jawa klasik yang 
jempolan. Keterampilan ini ia pupuk sejak usia tujuh tahun dengan berlatih 
kepada Ibu Tiah, istri empu penari klasik R.W. Sasminto Mardawa. Sepulang ke 
Tanah Air, ia memperdalam tarian yang bernilai sakral, yaitu tari bedaya. Kini, 
ia termasuk penari andalan untuk membawakan tari Bedaya Sang Amurwabumi, ciptaan 
ayahnya. 

Ada peristiwa yang tak bisa pupus dari ingatannya, yakni ketika Pembayun unjuk 
kebolehan menari di hadapan kakeknya, HB IX, di Jepang pada 1988. Ketika itu, HB 
IX sedang dalam perjalanan ke Amerika Serikat untuk berobat. Namun, beberapa 
hari kemudian, mantan wakil presiden ini wafat.

*
Sekar Kedaton Menyongsong Tahta
http://www.gatra.com/2002-06-04/artikel.php?id=18019
***

 

Untuk mengambil hati kawulo, rakyat, punggung ular pun harus dielus. Begitulah 
cara yang dilakukan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.  

Kawulo pun bersorak. “Wah, Ngarsa Dalem berani memegang ular...”, kata Nyonya 
Patonah, 65 tahun. 

 
Ngarsa Dalem itu sapan takzim bagi tiap Sultan Yogyakarta. 

Hari itu, pertengahan September lalu, dalam kapasitas sebagai gubernur, HB X 
terjun ke sawah di Desa Sumberrahayu, Sleman, untuk menunjukkan kepeduliannya 
terhadap ular sawa cinde.

Tema kunjungannya memang pengendalian hama tikus. Ular sawa, seperti dikatakan 
Sultan kepada rakyatnya, adalah makhluk alam yang berguna menekan populasi 
tikus. 

 
“Dia tak mengganggu manusia. Biarkan hidup di sawah, biar tikus-tikus tidak 
merajalela”, ujarnya. 

 
Patonah makin tertegun melihat junjungannya itu sudi mengumpulkan bangkai tikus 
yang diburu warga untuk dikubur.

Bandoro Raden Mas (BRM) Herjuno Darpito, begitu nama lahir HB X, memang selalu 
punya sentuhan. Ketika menjabat Ketua Golkar, dan sekaligus anggota DPRD untuk 
Daerah Istimewa Yogyakarta, ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk ditemui 
kawulo-nya. Segala urusan ditampungnya. Ada yang mengadu karena tak bisa 
membayar uang sekolah anaknya, ada yang minta advokasi dari ancaman penggusuran, 
sampai permohonan perlindungan karena akan dicerai suami. Ia rela 
pontang-panting membantu meski tak selalu berhasil.

Rupanya, ia ingin mengikuti jejak ayahandanya, juga kakeknya, yang populer di 
mata para kawulo. HB VIII dan HB IX tercatat sebagai raja yang peduli atas nasib 
rakyatnya. Karena jasa mereka pula, kerajaan yang dibangun Pangeran Mangkubumi 
tetap mendapat tempat di hati rakyat.

Mangkubumi yang bernama kecil Raden Mas (RM) Sujono adalah adik Sri Susuhunan 
Paku Buwono (PB) II, Raja Mataram, yang bertahta di Surakarta, Jawa Tengah. Pada 
masa pemerintahan PB II, 1727-1749, terjadi perlawanan yang dipimpin RM Said 
alias Pangeran Sambernyawa yang tak suka melihat raja dekat dengan Verenigde 
Oost Indische Compagnie (VOC). 

Sunan PB II lantas membuat sayembara, siapa saja yang mampu melumpuhkan aksi 
militer RM Said, yang kelak bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) 
Mangkunegara I, pendiri istana Pura Mangkunegaran, akan dihadiahi tanah 1.000 
cacah di Sukawati (kini Sragen). Mangkubumi pun menyanggupinya. Ia kemudian 
memerangi Sambernyawa. Sempat terjadi kontak senjata.

Yang terjadi kemudian kerumitan sejarah. Pertempuran Mangkubumi versus 
Sambernyawa, yang tak lain mertua lawan menantu, itu tak berlanjut. Mangkubumi 
justru mengangkat senjata melawan PB II yang sakit-sakitan. Kompeni bingung. 
Kemudian terjadilah Perjanjian Giyanti di Tawangmangu, Karanganyar, 13 Februari 
1755. Isinya: Keraton Mataram dibagi dua, separo dikuasai Kasunanan dan 
Mangkubumi, yang mendapat jatah daerah Ayogya, kurang lebih 60 kilometer arah 
barat Solo.

Tepat sebulan setelah ditekennya perjanjian itu, 13 Maret 1755, Mangkubumi 
membangun keraton dan membuka kota baru yang diberinya nama Ngayogyakarta 
Hadiningrat. Ia menjadi raja dengan gelar ‘Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang 
Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrahman 
Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping I Ing Ngayogyakarta 
Hadiningrat’ atau disingkat Sultan HB I. 

Untuk sementara, HB I berkeraton di Ambarketawang, letaknya antara Kali Code dan 
Winanga. Baru pada 7 Oktober 1756, ia menempati bangunan keraton baru yang 
hingga kini masih tegak berdiri. HB I berkuasa dari 1755 hingga 1792. Toh, 
kekuasaan monarkinya tidaklah mutlak, karena di luar keraton berdiri benteng 
kompeni Belanda dengan satu legiun pasukan untuk mengontrol raja.

Setelah HB I mangkat, putra mahkota tampil menjadi HB II. Menurut Dr. Soekanto 
dalam bukunya, Sekitar Yogyakarta 1755-1825 (Perjanjian Giyanti-Perang 
Diponegoro), 1980, pada periode HB II itu campur tangan Belanda makin 
menjadi-jadi. Timbul kerumitan di istana. Para pangeran saling curiga. Baku 
fitnah. Akibanya, jalannya pemerintahan di keraton pun kedodoran. HB II sempat 
pula dicopot untuk kemudian dinaikkan kembali ke tahtanya.

Keruan saja, pemerintahan HB II unik, tidak kontinu. Ia bertahta pada periode 
pertama, 1792-1810, lalu cuti setahun, bertahta lagi pada 1811-1812 kemudian 
dicopot dan naik lagi pada 1826-1828. Penggantinya, HB III, pun berkuasa dua 
kali, periode 1810-1811, dan diangkat lagi pada 1828. Pada periode itu muncul 
Pura Pakualaman yang merupakan pecahan Kesultanan Yogyakarta. Sentimen 
antikompeni kemudian meletup-letup di kalangan istana dan kawulo hingga 
membuahkan perlawanan keras di bawah Pangeran Diponegoro. Perang Jawa meletus 
hebat (1825-1830) dan menelan kerugian besar di pihak kompeni.

Suasana yang sejuk muncul saat HB VI memerintah, 1855-1877. Situasi bahkan 
membaik di bawah HB VII (1877-1921) yang punya visi ekonomi dan pendidikan. Pada 
pemerintahannya dibangun 17 pabrik gula di sekitar Yogya. Ia juga membangun dan 
mendirikan sekolah. Ia merelakan Bangsal Srimanganti di keraton digunakan untuk 
sekolah anak-anak abdi dalem. Ia juga mendirikan sekolah di daerah Kalasan, 
Kejambon, Jejeran, Wonogiri, Bantul, Kreteg, Sleman, Klegung, dan Godean.

Usaha memakmurkan keraton dilanjutkan Sultan HB VIII. Hal itu bisa dilihat dari 
banyaknya bangunan di keraton dengan tulisan HB VIII. Sang raja juga 
menyekolahkan putra-putranya ke luar negeri. Termasuk putra mahkotanya, BRM 
Dorodjatun, yang dikirim ke Rijkuniversiteit, Leiden, Belanda, untuk belajar 
ekonomi.

Dorodjatun menggantikan ayahandanya dan dinobatkan menjadi Sultan HB IX, pada 18 
Maret 1940. Perannya mulai menonjol di masa perjuangan kemerdekaan. Bersama 
Pakualam VIII, pada 5 September 1945, HB IX memaklumatkan dukungannya kepada 
proklamasi kemerdekaan RI, dan karenanya siap melepas kekuasaan monarkinya untuk 
bergabung dengan RI. Sejak itulah, HB IX memimpin rakyatnya berjuang membela 
proklamasi kemerdekaan RI.

Ketika Jakarta di bawah ancaman tentara Belanda dan Inggris, dengan tangan 
terbuka HB IX menerima kepindahan ibu kota negara ke Yogyakarta. Seluruh kaum 
Republiken hijrah ke Yogya. HB IX pun bergabung dengan tokoh-pemimpin lain dalam 
perjuangan revolusi kemerdekaan. Tak mengherankan bila kemudian Undang-Undang 
Nomor 3/1950 mengakui Yogyakarta sebagai daerah istimewa.

Setelah penyerahan kedaulatan pada 1949, ibu kota republik kembali ke Jakarta. 
HB IX ikut serta dan menempati pelbagai jabatan politik, termasuk menjadi wakil 
presiden pada 1973-1978. Hingga wafat, 1 Oktober 1988, di Amerika Serikat, HB IX 
tak pernah menyentuh lagi kepemimpinan di Yogya yang telah diserahkan kepada 
Pakualam VIII. 

 

HB IX sempat disebut-sebut Sultan Yogya terbesar pada dinastinya.

Toh, penggantinya, HB X, perlahan-lahan juga bisa membangun pamor, bahkan dalam 
skala nasional.

Cepat atau lambat, HB X pun akan menunjuk penggantinya. 

Tapi siapa ?. Kelima anaknya semua perempuan. 

Sang permaisuri, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, sempat menyentil bahwa di era 
baru, “Tak masalah perempuan jadi Sultan”, katanya. 

 
Jika itu benar-benar terjadi, putri sulungnya, Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, 
tentu yang akan mewarisi keris Kiai Joko Piturun, yang biasa dipakai putra 
mahkota.

Adik kandung HB X, Gusti Bandoro Pangeran Haryo (GBPH) Joyokusumo, setuju. 

“Tentang suksesi di keraton bukan sesuatu yang tidak mungkin berubah dari pakem 
sebelumnya”, katanya, diplomatis. Toh, ia mengembalikannya pada raja. “Semua 
tergantung perintah Sultan”, ujarnya.

Ketimbang urusan suksesi, Joyokusumo lebih bersemangat bicara soal pengelolaan 
keraton. “Masih ada segudang masalah”, katanya.

Pangkalnya adalah keterbatasan biaya. Bantuan pemerintah pusat Rp. 205 juta per 
tahun dan dari pemerintah daerah Rp. 36 juta per tahun masih jauh dari memadai. 

 
Pemasukan dari karcis wisatawan dan beberapa unit usaha keraton, seperti pabrik 
gula Madukismo dan Hotel Ambarrukmo, belum juga menolong. “Tapi tak seberapa”, 
tuturnya.

Setiap bulan, pengeluaran keraton lebih dari Rp. 30 juta, termasuk untuk honor 
1.800 abdi dalem, biaya listrik, air PAM, dan perawatan bangunan. 

 
Seperti di keraton lain, honor para punggawa di sana juga cekak, Rp. 
7.000-100.000 tiap bulan. Sultan sendiri gajinya Rp. 200.000. 

 
Keperluan yang besar adalah untuk biaya upacara-upacara tradisi. 

“Tak aneh kalau Sultan HB X harus nombok Rp. 100 juta lebih per tahun”, katanya.

Untuk itu, Joyokusumo sangat mendukung kebijakan kakaknya menyederhanakan 
organisasi di keraton, yang semula 22 bagian dipangkas tinggal empat unsur, 
yakni lembaga utama, adat, budaya, dan agama. “Sekarang masih terus berbenah”, 
ujarnya.

*
Joko Piturun untuk Putri Pembayun
http://www.gatra.com/2002-12-03/artikel.php?id=22901
***

 

Raja wanita ?. Itu biasa, ada Ratu Elizabeth II di tahta kerajaan Inggris, dan 
beberapa ratu di beberapa negara lainnya yang juga berbentuk monarki.

Presiden wanita ?. Itu juga biasa, ada Megawati Soekarnoputri yang pernah 
menjabat sebagai Presiden di Republik Indonesia, dan beberapa beberapa negara 
lainnya yang juga pernah mempunyai Presiden wanita.

Hanya dalam soal Presiden Wanita ini, barangkali sebagai catatan pengecualiannya 
justru adalah negara yang dianggap sebagai mbahnya demokrasi, yaitu United 
States of America atau Amerika Serikat, yang malahan belum pernah mempunyai 
Presiden wanita.

Khalifah wanita ?. Ini yang tidak biasa. Dan, tidak hanya soal tidak biasa saja, 
namun juga belum pernah ada.

 
Hal yang tidak biasa ini kemungkinan akan berubah biasa dan jga akan merubah 
yang tadinya belum pernah ada menjadi pernah ada.

Jika ini kesampaian terjadi, maka ini akan menjadi catatan sejarah baru yang 
sangat mensejarah.

Catatan sejarah baru itu akan ditorehkan oleh Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat.

 
Jika merujuk dari keinginan permaisuri di Kasultanan tersebut, yaitu GKR Hemas, 
yang kemudian keinginannya itu telah mendapatkan pengkukuhan dari suaminya yaitu 
Sri Sultan Hamengku Buwono X, maka di masa depan untuk pewaris tahta atas 
kerajaan itu akan diberikan kepada putri tertuanya yaitu Gusti Kanjeng Ratu 
Pembayun.

Jadilah di masa nantinya, GKR Pembayun itu akan bergelar ‘Sampeyan Dalem ingkang 
Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin 
Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sewelas’.

Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Raja di Kasultanan Yogyakarta itu didalam 
gelarnya disebutkan sebagai ‘Senapati ing Ngalaga’, dimana gelar itu secara 
terjemahan bebasnya berarti sang pemegang gelar tersebut adalah pemimpin 
tertinggi dalam peperangan.

Sedangkan gelar ‘Sayidin Panatagama’ itu secara terjemahan bebasnya berarti sang 
pemegang gelar tersebut adalah pemimpin dalam menata urusan agama.

Lalu didalam gelar ‘Khalifatullah‘ berarti bermakna pemegang gelar tersebut 
adalah Khalifahnya Allah SWT.

 
Sebagaimana diketahui, semenjak berdirinya kerajaan Islam Demak Bintoro sampai 
dengan saat ini, baik di Kasunanan dan Mangkunegaran di Surakarta maupun di 
Kasultanan dan Pakualaman di Yogyakarta, belum pernah ada pemegang tahta 
kerajaan dari kalangan kaum wanita.

Didalam sejarah suksesi tahta kasultanan Yogyakarta sendiri pernah ada pewaris 
tahtanya bukanlah anaknya, akan tetapi adalah saudara laki-lakinya. Hal itu 
setidaknya dapat dilihat dalam sejarahnya tahta Sri Sultan Hamengku Buwono V dan 
Sri Sultan Hamengku Buwono VI.

Sri Sultan Hamengku Buwono VI yang sewaktu mudanya bernama GRM Mustojo adalah 
adik laki-laki dari Sri Sultan Hamengku Buwono V yang sewaktu mudanya bernama 
GRM Ghatot Menol.

GRM Ghatot Menol dan GRM Mustojo adalah putra dari Sri Sultan Hamengku Buwono IV 
dari salah satu garwanya yaitu GKR Kencono.

 
Memang di era sebelumnya, yaitu Majapahit yang merupakan kerajaaan Hindu Budha 
itu pernah ada pada suatu masa dimana yang duduk di singgasana tahta kerajaannya 
adalah seorang perempuan atau seorang ratu.

 
Sebagaimana diketahui pula, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang tidak mempunyai 
anak laki-laki itu sedang berjuang dalam mempertahankan kelangsungan 
keistimewaan bagi Sultan di kerajaannya untuk tetap secara otomatis ditetapkan 
menjabat sebagai Gubernur di propinsinya.

Belum lama ini berkait denga hal itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X melontarkan 
‘tantangan’ kepada pemerintah pusat, dalam hal ini adalah pemerintahan yang 
dipimpin oleh Presiden SBY, untuk mengadakan ‘referendum’.

Referendum itu terkait dengan keinginan pemerintah pusat yang tak lagi ingin 
meneruskan keberlangsungan keistimewaan bagi Sultan di kerajaan itu, sehingga 
Sultan tak lagi secara otomatis ditetapkan menjabat sebagai Gubernur di 
propinsinya tersebut.

 
Hal itu tentu terkait dengan nasib tahta kasultanan yang akan diwariskannya 
kepada anak perempuannya, yaitu GKR Pembayun.

Dalam arti, jika keberlangsungan keistimewaan itu tak lagi ada, maka GKR 
Pembayun meskipun berhasil menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono XI, namun tak 
otomatis menjabat sebagai gubernur.

 
Terkait dengan GKR Pembayun yang digadang-gadang oleh ayahanda dan ibundanya 
untuk menjadi pewaris tahtanya itu, akankah gelar ‘Sayidin Panatagama’ dan gelar 
‘Khalifatullah ‘ itu kemudian akan ditanggalkannya, sehingga GKR Pembayun hanya 
akan bergelar ‘Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana 
Senapati ing Ngalaga ingkang Jumeneng Kaping Sewelas’ saja ?.

Ataukah, GKR Pembayun sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono XI akan mencatat 
sejarah baru sebagai ‘Sayidin panatagama dan khalifah wanita’ yang pertama kali 
dalam sejarah ?.

 
Wallahualambishshawab.

*
Khalifah Wanita di Indonesia
http://politik.kompasiana.com/2010/10/01/khalifah-wanita-di-indonesia/
http://politikana.com/baca/2010/10/01/khalifah-wanita-di-indonesia.html
***

 

Di sela-sela kabar sedih tentang Merapi di Jogja, ada kabar baik dari Jogja. 
Pemerintah Kota Yogyakarta, bersama walikota Solo, memperoleh Bung Hatta Award 
dari Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA).

BHACA menuliskan, ' Kota   Yogyakarta menjulang dalam kancah nasional. Kiprahnya 
dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik mendapat pengakuan luas’.

Survei Indeks Persepsi Korupsi terhadap 50 kota di Indonesia yang diadakan 
Transparency International Indonesia pada 2009 menempatkan Yogyakarta sebagai 
kota paling bersih dari korupsi.

Pada tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan status ‘wajar tanpa 
pengecualian’ (status audit tertinggi) untuk laporan keuangan Pemkot Yogyakarta 
tahun 2009.

 
Bung Hatta Award sendiri sebenarnya dianugerahkan kepada Walikota Yogyakarta, 
Herry Zudianto, namun sang walikota memohon kepada BHACA agar award ini 
diserahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta secara keseluruhan, karena prestasi 
yang diraih bukan semata-mata hasil karyanya, namun merupakan karya bersama.

Tentu saja, prestasi-prestasi yang diraih Kota Yogyakarta pastilah hasil karya 
bersama, mulai dari Pemerintah Kota  dan seluruh lapisan masyarakat Kota 
Yogyakarta. 

 
Namun peran walikota juga merupakan salah satu faktor utama keberhasilan Kota 
Yogyakarta.

 
Banyaknya prestasi-prestasi yang diraih Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 8 
tahunan ini, membuktikan peranan Herry Zudianto, Sang Walikota.

Dengan prestasi yang mengilap, tentu wajar jika ada masyarakat yang berharap 
jika Walikota melakukan kiprah dalam skala yang lebih luas lagi, sehingga 
manfaat kepemimpinannya bisa dirasakan masyarakat lebih luas dari Kota 
Yogyakarta. Misalnya saja, jika ia jadi Gubernur.

Contoh terakhir kasus serupa adalah gamawan Fauzi yang dinilai sukses memimpin 
Kabupaten Solok (dan memperoleh Bung Hatta Award juga) kemudian melangkah ke 
gelanggang lebih luas menjadi Gubernur Sumatera barat, sampai akhirnya sekarang 
menjadi Menteri Dalam Negeri.

 
Namun, anehnya, ada masyarakat Yogyakarta sendiri yang justru ingin menihilkan 
adanya kemungkinan tokoh pemimpin yang sukses macam Herry Zudianto untuk 
memimpin Provinsi DIY. 

 
Menihilkan kemungkinan Provinsi DIY dipimpin oleh siapapun -apapun prestasinya, 
jika yang bersangkutan tidak punya darah berwarna biru.

Potensi yang dibuang sia-sia.

*
Kabar Baik dari Jogja
http://politikana.com/baca/2010/11/11/kabar-baik-dari-jogja.html
***

Gonjang-ganjing perihal keistimewaan propinsi Yogyakarta rupanya sudah mulai 
memasuki tahap inti masalahnya.

Apa yang membuat Yogyakarta menjadi Istimewa ?. Apakah istimewa hanya karena 
jabatan Gubernur dengan periode jabatan selama seumur hidup ?.

 
Inilah rupanya yang menjadi pusat perdebatan tentang inti dan makna dari 
keistimewaan propinsi Yogyakarta , yaitu di soal jabatan Gubernur dan Wakil 
Gubernur.

Dimana propinsi Yogyakarta menjadi seolah-olah tidak lagi istimewa jika Gubernur 
dan Wakil Gubernurnya tidak lagi secara otomatis dijabat oleh siapapun juga yang 
menduduki tahta di Keraton Kasultanan Yogyakarta dan Pura Kadipaten Pakualaman, 
dengan masa jabatannya selama seumur hidupnya dan berlaku turun temurun.

 
Sebenarnya untuk soal ini, di tahun 2007 yang lalu pernah dibentuk tim yang 
ditugaskan khusus untuk merumuskan soal jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Tim yang berisikan para ahli dari kalangan akademisi UGM (Universitas Gajah 
Mada) ini hasilnya secara umum mengonsep sebuah sistem ala ‘monarki 
konstitusional’ di Yogyakarta, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai lembaga eksekutif penyelenggara urusan 
pemerintahan, dibawah pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara 
langsung oleh rakyat dengan ketentuan masa jabatan seperti yang diatur oleh 
undang-undang.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif, dengan ketentuan 
seperti yang diatur oleh undang-undang.

3. Pengageng Keistimewaan Yogyakarta sebagai lembaga yang mempunyai fungsi 
sebagai simbol dan pelindung budaya serta pengayom masyarakat.

Pengageng Kistimewaan ini terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono dari 
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam dari Kadipaten 
Pakualaman yang bertahta secara sah.

Pengageng Keistimewaan ini memiliki hak istimewa yaitu antara lainnya adalah 
memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Gubernur dan/atau calon 
Wakil Gubernur yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum.

Juga mempunyai hak dan wewenang memberikan arahan kepada Gubernur dan Wakil 
Gubernur untuk sejumlah urusan tertentu yang berkaitan dengan penyelengaraan 
pemerintahan daerah.

Kemudian juga Pengageng Keistimewaan ini berhak dan berwenang untuk mengusulkan 
pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

 
Namun rupanya konsep dari tim itu tidak terpakai, tidak jelas pihak mana yang 
tidak menyetujuinya, apakah pihak pemerintah pusat atau pihak DPR atau pihak 
Kasultanan dan Pakualaman.

Sehingga perdebatan kembali lagi hanya berkutat di seputar dua pilihan saja, 
yaitu : Gubernur dan Wakil Gubernur itu dipilih oleh rakyat secara langsung, 
atau Gubernur dan Wakil Gubernur itu secara otomatis dijabat oleh Sri Sultan 
Hamengku Buwono dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam 
dari Kadipaten Pakualaman dengan masa jabatannya selama seumur hidupnya dan 
berlaku turun temurun.

Sehingga persoalan pun tereduksi menjadi seolah-olah Yogyakarta menjadi tak lagi 
istimewa, jika Gubernur di masa mendatang itu dijabat oleh mereka yang bukan 
golongan bangsawan namun mempunyai potensi kepemimpinan yang cukup mumpuni dan 
teruji, seperti misalnya Idham Samawi (mantan Bupati Bantul) dan Herry Zudianto 
(Walikota Yogyakarta).

 
Jadi, apakah  Yogyakarta  memang hanya istimewa jika Gubernur di masa mendatang 
itu dijabat oleh GKR Pembayun sang calon Sultan HB XI itu saja selama seumur 
hidupnya ?.

 
Wallahualambishshawab.

*
Monarki Jogja & Gubernur Seumur Hidup
http://birokrasi.kompasiana.com/2010/11/29/monarki-jogja-gubernur-seumur-hidup/
http://politikana.com/baca/2010/11/29/monarki-jogja-gubernur-seumur-hidup.html
***

[Non-text portions of this message have been removed]

------------------------------------

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality &
Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com 
4. Satu email perhari: ppiindia-digest@...
5. No-email/web only: ppiindia-nomail@...
6. kembali menerima email: ppiindia-normal@...

Gmane